Jakarta, JurnalPost.com — Di tengah riuhnya polemik pernyataan Saiful Mujani, pengamat sosial dan politik Krisna Wahyu Yanuar menyampaikan tanggapan yang tidak hanya kritis, tetapi juga bernuansa nasionalistik dan reflektif. Baginya, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan menyangkut cara bangsa Indonesia merawat demokrasi sebagai warisan perjuangan.
Krisna menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dibangun di atas hasrat menjatuhkan, melainkan di atas semangat menjaga dan merawat. Dalam pandangannya, diksi “menjatuhkan presiden” mencerminkan kegelisahan yang sah, namun sekaligus mengandung bahaya jika dilepaskan dari kerangka konstitusi dan etika kebangsaan.
“Bangsa ini lahir dari pengorbanan, bukan dari agitasi. Demokrasi kita tidak dibangun untuk meruntuhkan, tetapi untuk menata. Jika bahasa yang kita gunakan mulai condong pada dorongan menjatuhkan, maka kita sedang menjauh dari ruh kebangsaan itu sendiri,” ujar Krisna.
Ia mengingatkan bahwa dalam filsafat politik Indonesia, kekuasaan bukan sekadar soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu dijaga dalam koridor hukum dan moral publik. Dalam konteks ini, kritik tetap merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus diarahkan sebagai upaya mengoreksi, bukan menghancurkan.
Krisna juga menyinggung nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etis kehidupan bernegara. Menurutnya, sila keempat yang menekankan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan menjadi pengingat bahwa perbedaan tidak seharusnya berujung pada delegitimasi, melainkan pada dialog yang beradab.
“Ketika seorang intelektual berbicara, yang dibawa bukan hanya opini, tetapi juga tanggung jawab sejarah. Kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi api. Di sinilah kebijaksanaan diuji,” tambahnya.
Lebih jauh, Krisna melihat bahwa penggunaan retorika yang keras justru berisiko mereduksi kualitas kritik itu sendiri. Dalam kerangka filosofis, kritik yang sejati bukanlah yang paling lantang, tetapi yang paling jernih dalam menimbang realitas.
Ia pun mengajak publik untuk tidak terjebak dalam dikotomi sempit antara mendukung atau menolak, melainkan kembali pada kesadaran kolektif sebagai bangsa. Bahwa Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, membutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak.
“Menjatuhkan itu mudah, tetapi menjaga itu sulit. Dan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang pandai menjatuhkan pemimpinnya, melainkan yang mampu memperbaiki dirinya tanpa kehilangan arah,” tegas Krisna.
Polemik ini, pada akhirnya, menjadi cermin bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji—bukan hanya oleh kekuasaan, tetapi juga oleh cara berpikir warganya. Dalam ujian itu, nasionalisme tidak hadir sebagai slogan, melainkan sebagai kesadaran untuk tetap berpijak pada nilai, etika, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
