JurnalPost.com – Dugaan korupsi dana desa di Desa Pagelaran, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, hingga kini belum menemui titik terang. Kondisi tersebut diperparah dengan menghilangnya Kepala Desa, yang memicu kemarahan dan kekecewaan warga.
Kepala Desa Pagelaran diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Namun, sejak mencuatnya dugaan tersebut, yang bersangkutan justru tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
Warga menyebut, Kepala Desa yang telah menjabat selama puluhan tahun itu juga tidak pernah hadir dalam tiga kali aksi penyampaian aspirasi yang digelar masyarakat.
Sebagai bentuk kekecewaan, masyarakat bersama pemuda Desa Pagelaran kembali menggelar **Aksi Penyampaian Aspirasi Jilid 3**. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember pukul 07.00 WIB di Balai Desa Pagelaran, dengan tuntutan utama perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak yang dinilai tak kunjung mendapat perhatian.
Namun, dalam aksi tersebut, Kepala Desa kembali tidak hadir. Bahkan, ia dikabarkan telah menghilang sejak Aksi Jilid 2 dan hingga kini tidak merespons tuntutan warga.
Ketidakhadiran tersebut semakin memperkuat kekecewaan masyarakat. Warga merasa diabaikan, terutama karena Kepala Desa kerap absen dalam berbagai pertemuan penting terkait pembangunan desa.
Selain menyoroti buruknya kondisi pembangunan, warga juga mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana desa. Mereka menilai tidak ada perkembangan signifikan di desa, sementara Kepala Desa dan sejumlah perangkatnya justru terlihat semakin sejahtera.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak agar kasus ini segera ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat untuk dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Panitia aksi bahkan mengeluarkan imbauan kepada masyarakat luas dan pengguna jalan untuk tidak beraktivitas di wilayah Pagelaran pada hari pelaksanaan aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan warga.
Warga berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden, agar segera ada tindakan nyata terhadap Kepala Desa yang hingga kini belum menunjukkan itikad baik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
