Oleh Mutiara Amria Afifah Wardana
JurnalPost.com – Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh polemik yang memicu tensi tinggi di kalangan pelaku usaha jasa hiburan. Pemicunya tak lain adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Salah satu poin paling krusial yang menjadi batu sandungan adalah penetapan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu, seperti diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan spa, dengan tarif paling rendah 40% hingga yang paling tinggi 75%.
Kebijakan ini memicu gelombang protes masif. Di satu sisi, pemerintah daerah (Pemda) ditekan untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, para pelaku usaha merasa kebijakan ini adalah “hukuman” bagi industri yang baru saja mencoba bangkit setelah dihantam badai pandemi COVID-19. Pertanyaan besarnya, apakah kenaikan tarif ini akan benar-benar meningkatkan penerimaan negara di level daerah, atau justrucmalah menjadi senjata makan tuan yang mematikan basis pajak itu sendiri?
Jika kita bicara tentang dampak nyata, kita harus menengok ke salah satu contoh ‘Daerah Emas’, yakni Bali, khususnya Kabupaten Badung. Sebagai barometer pariwisata Indonesia, data menunjukkan betapa krusialnya sektor ini.
Di Kabupaten Badung, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) seringkali menyumbang hingga 80% lebih dari total PAD. Kabupaten Badung juga merupakan penyumbang besar dalam komposisi perpajakan. Sebelum polemik ini mencuat, pajak hotel, restoran, dan hiburan merupakan kontributor utama. Hiburan sendiri menyumbang porsi signifikan yang menggerakkan roda pembangunan infrastruktur di Bali Selatan. Dengan tarif 40-75%, daya saing Bali terancam “keok” dibandingkan Bangkok atau Phuket yang justru memangkas pajak serupa hingga ke level 5% untuk menarik turis pasca-COVID.
Menetapkan tarif setinggi langit di wilayah yang 70% ekonominya bergantung pada pariwisata merupakan bentuk perjudian fiskal yang sangat berisiko. Jika turis merasa bill mereka tidak masuk akal, mereka tidak akan protes, mereka hanya akan pindah destinasi. Dampaknya? pariwisata mati.
Logika di Balik Angka 40 Persen
Secara filosofis, penetapan tarif batas bawah 40% untuk jasa hiburan tertentu didasari pada argumen bahwa sektor-sektor tersebut masuk dalam kategori konsumsi tersier yang bersifat mewah dan bisa dibilang “kurang mendesak”. Di sisi fiskal, pajak seringkali digunakan tidak hanya sebagai fungsi budgetary atau dalam hal mengisi kas negara, tetapi juga fungsi regulerend, yakni untuk mengatur perilaku masyarakat. Pemerintah nampaknya ingin menerapkan sin tax atau pajak kemewahan pada sektor hiburan tertentu guna mengendalikan konsumsi sekaligus mendistribusikan kekayaan.
Bagi daerah, khususnya sektor PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) merupakan tulang punggung utama kemandirian fiskal. Pasca berlakunya UU HKPD, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mendanai pembangunan di wilayahnya tanpa terus-terusan bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun, menetapkan tarif minimal yang sangat tinggi secara seragam di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah masing-masing merupakan langkah yang sangat berisiko.
Ancaman Teori Laffer Curve
Dalam studi Analisis Potensi Penerimaan Negara, kita mengenal konsep Laffer Curve yang diperkenalkan oleh ekonom Arthur Laffer. Teori ini menjelaskan hubungan antara tarif pajak dan total penerimaan pajak pemerintah. Premisnya cukup sederhana, dimana meningkatkan tarif pajak memang akan meningkatkan penerimaan hingga titik tertentu. Namun, jika tarif pajak melewati titik optimal tersebut, kenaikan tarif justru akan menurunkan total penerimaan pajak.
Mengapa hal ini terjadi? Pertama, adanya penurunan konsumsi atau consumption drop. Hiburan bukanlah kebutuhan pokok. Ketika tarif pajak 40% dibebankan kepada konsumen melalui harga jual, harga layanan tentunya akan melonjak drastis. Konsumen yang sensitif terhadap harga akan memilih untuk mengurangi frekuensi kunjungan bahkan berhenti secara total. Akibatnya, volume transaksi akan menurun, dan total pajak yang dipungut pun ikut merosot.
Kedua, risiko adanya tax avoidance dan tax evasion atau penghindaran dan penggelapan pajak. Tarif yang sangat tinggi memberikan insentif besar bagi pelaku usaha untuk “bermain ” di pelaporan keuangan. Mereka mungkin terdorong untuk mengecilkan omzet yang dilaporkan atau beralih ke transaksi informal yang sulit dilacak oleh otoritas pajak daerah. Dalam jangka panjang, hal ini tentunya tidak hanya merugikan penerimaan negara secara nominal, tetapi juga akan merusak integritas sistem perpajakan daerah kita.
Dampak Multiplier dan Pemulihan Pariwisata
Penting untuk diingat bahwa sektor hiburan tidak berdiri sendiri. Sektor ini merupakan bagian dari ekosistem pariwisata yang amat luas. Di dalamnya terdapat ribuan tenaga kerja, mulai dari staf operasional, terapis spa, pemandu lagu, hingga pemasok bahan baku makanan dan minuman. Ketika tarif pajak tinggi memicu penurunan omzet yang signifikan, langkah pertama yang dilakukan pengusaha biasanya adalah melakukan efisiensi biaya, yang akhirnya berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jika industri ini mati, pemerintah daerah kehilangan lebih dari sekadar Pajak Hiburan. Daerah akan kehilangan Pajak Restoran hingga potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika lokasi usaha tersebut gulung tikar. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat akan menambah beban belanja sosial bagi pemerintah daerah. Inilah yang kita sebut sebagai dampak multiplier negatif. Pariwisata Indonesia, yang sedang berjuang memposisikan diri sebagai destinasi kompetitif di Asia Tenggara malah terancam kehilangan daya tarik jika biaya hiburan di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam yang justru menawarkan insentif pajak bagi industri pariwisatanya.
Solusi yang Lebih Elegan melalui Digitalisasi
Alih-alih memeras basis pajak yang ada dengan menetapkan tarif selangit, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada perluasan basis pajak dan penguatan administrasi perpajakan melalui teknologi informasi. Masalah utama pajak daerah selama ini bukanlah pada tarif yang rendah, melainkan kebocoran dalam pemungutan dan ketidakmampuan memetakan potensi secara akurat.
Digitalisasi perpajakan daerah, misalnya melalui pemasangan tapping box yang terintegrasi secara real-time dengan sistem Bapenda akan jauh lebih efektif dalam menjamin transparansi daripada sekadar menaikkan tarif. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan konsumen benar-benar masuk ke kas daerah. Integrasi data antara pemerintah pusat melalui DJP dengan sistem Core Tax dan pemerintah daerah harus segera dipercepat. Jika data kepemilikan aset, transaksi perbankan, dan perizinan usaha sudah terkoneksi, celah untuk penghindaran pajak akan tertutup dengan sendirinya tanpa perlu membebani pelaku usaha dengan tarif yang tidak masuk akal.
Menuju Keseimbangan Fiskal
Kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan negara dengan keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan tarif batas bawah 40% ini. Fleksibilitas harus tetap diberikan kepada masing-masing daerah untuk menentukan tarif yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi lokal mereka, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sebenarnya.
Insentif fiskal dalam bentuk pengurangan atau keringanan pajak, yang diatur dalam UU HKPD, harus benar-benar diimplementasikan bagi pelaku usaha yang patuh dan berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja. Langkah ini akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia adalah negara yang pro-pertumbuhan namun tetap tegas dalam aturan.
Sebagai penutup, mengoptimalkan potensi penerimaan negara tidak boleh dilakukan dengan cara “menyembelih ayam yang bertelur emas“. Industri hiburan dan pariwisata adalah motor penggerak ekonomi yang vital. Jika pemerintah bersikeras dengan tarif 40-75% tanpa mempertimbangkan daya beli dan kondisi lapangan, maka yang akan kita dapat bukanlah peningkatan PAD, melainkan deretan bangunan kosong dan munculnya pengangguran baru. Sudah saatnya kita kembali pada prinsip perpajakan yang sehat dengan memungut secukupnya, mengelola seadil-adilnya.
Refrensi :
MK Tolak Gugatan, Pajak Hiburan 40-75% Tetap Berlaku
https://nasional.kontan.co.id/news/mk-tolak-gugatan-pajak-hiburan-40-75-tetap-berlaku
Analisis Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir
https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/download/183/83/1438
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI MONITORING PAJAK DAERAH (STUDI PAJAK RESTORAN, HOTEL, HIBURAN, DAN PARKIR) | Jurnal Riset Akuntansi Politala
https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/view/183
Realisasi Pajak Badung Melesat Jadi Rp 5,13 Triliun per September 2025 – detikcom, https://www.detik.com/bali/berita/d-8153644/realisasi-pajak-badung-melesat-jadi-rp-5-13-triliun-per-september-2025
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TAPPING BOX TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDA – Digilib Unila,
http://digilib.unila.ac.id/73408/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
