Oleh: Nabila Indana Zulfa
JurnalPost.com – Krisis ekologis global dewasa ini menghadirkan tantangan serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Perubahan iklim, deforestasi, degradasi tanah, pencemaran laut, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan yang akut. Di Indonesia, berbagai bencana ekologis seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis air bersih tidak dapat dilepaskan dari praktik pembangunan yang cenderung eksploitatif. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknokratis semata, melainkan memerlukan fondasi etis dan spiritual yang kuat. Dalam konteks kebangsaan, Pancasila memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan normatif dalam membangun ekoteologi Indonesia, yakni suatu cara pandang teologis yang menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari tanggung jawab keimanan dan kemanusiaan (Nurhuda & Baiquni, 2024).
Ekoteologi berangkat dari kesadaran bahwa alam bukan sekadar objek pemanfaatan ekonomi, melainkan ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik. Dalam perspektif ini, relasi manusia dengan alam bersifat moral dan spiritual. Manusia dipahami sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan kosmos. Ketika alam dirusak secara sistematis, yang terjadi bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis etika dan spiritualitas. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan nilai kebangsaan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam merawat bumi sebagai rumah bersama(Suratin et al., 2025).
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi fondasi transendental bagi etika lingkungan. Pengakuan terhadap Tuhan sebagai Pencipta alam semesta menegaskan bahwa seluruh ciptaan memiliki makna sakral. Alam bukan entitas yang netral secara moral, melainkan bagian dari tatanan ilahi. Kesadaran ini mendorong manusia untuk tidak memposisikan diri sebagai penguasa absolut atas alam. Sebaliknya, manusia bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Dalam konteks ini, tindakan merusak alam dapat dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai ketuhanan. Dengan demikian, spiritualitas ekologis berbasis sila pertama akan melahirkan perilaku ramah lingkungan yang berakar pada kesadaran iman (Ainun et al., 2025).
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memperluas perspektif ekologis ke dalam dimensi sosial. Kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Ketika hutan ditebang secara masif, masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya. Ketika sungai tercemar, masyarakat miskin menjadi korban pertama. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial dan memuliakan martabat manusia. Peradaban yang adil tidak mungkin dibangun di atas fondasi eksploitasi dan ketimpangan ekologis. Etika lingkungan berbasis kemanusiaan menuntut pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir pihak (Schlosberg, 2007).
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung dimensi kolektivitas dalam menghadapi krisis ekologis. Permasalahan lingkungan tidak mengenal batas administratif dan sektoral. Asap kebakaran hutan, pencemaran udara, dan krisis air melampaui wilayah tertentu dan berdampak luas. Oleh sebab itu, diperlukan solidaritas nasional untuk merespons persoalan ekologis secara terpadu. Persatuan dalam konteks ini bukan hanya persatuan politik, tetapi juga persatuan kesadaran ekologis. Seluruh elemen bangsa pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan harus berkolaborasi dalam gerakan pelestarian lingkungan. Tanpa kebersamaan, upaya ekologis akan terfragmentasi dan kurang efektif (Puspita et al., 2024).
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan landasan demokratis bagi pengelolaan sumber daya alam. Banyak konflik lingkungan muncul karena keputusan diambil tanpa partisipasi masyarakat terdampak. Prinsip musyawarah menuntut adanya dialog yang inklusif dan transparan sebelum kebijakan eksploitasi sumber daya dijalankan. Hikmat kebijaksanaan mengandung makna bahwa keputusan harus mempertimbangkan aspek moral, ekologis, dan keberlanjutan jangka panjang, bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Dalam kerangka ekoteologi, kebijaksanaan menjadi kebajikan utama agar pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan alam dan hak generasi mendatang (Melo et al., 2024).
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan dimensi distribusi yang adil dalam pemanfaatan sumber daya alam. Keadilan ekologis berarti manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata, sementara dampak negatifnya diminimalkan dan tidak dibebankan kepada kelompok tertentu. Selain itu, keadilan sosial juga memiliki dimensi intergenerasional. Generasi sekarang tidak berhak menghabiskan sumber daya alam tanpa memikirkan hak generasi masa depan. Prinsip keberlanjutan (sustainability) sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Dengan demikian, pembangunan harus berorientasi jangka panjang dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis (Prasetyo, 2024).
Mengintegrasikan Pancasila sebagai fondasi ekoteologi Indonesia berarti membangun paradigma pembangunan yang holistik. Paradigma ini menolak dikotomi antara agama dan kebangsaan, serta antara spiritualitas dan kebijakan publik. Nilai ketuhanan memberikan dimensi sakral pada alam, sementara nilai kemanusiaan dan keadilan sosial memastikan bahwa kebijakan lingkungan berpihak pada kesejahteraan bersama. Persatuan dan musyawarah memperkuat tata kelola lingkungan yang partisipatif dan kolaboratif. Keseluruhan sila Pancasila membentuk kerangka etis yang komprehensif dalam merespons krisis ekologis (Wahanisa & Adiyatma, 2021).
Dalam konteks pendidikan, penguatan ekoteologi berbasis Pancasila dapat diimplementasikan melalui integrasi nilai lingkungan dalam kurikulum dan budaya institusi. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang konservasi, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan spiritual mengenai tanggung jawab ekologis. Peserta didik perlu dibentuk menjadi pribadi yang memiliki karakter peduli lingkungan, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis keagamaan, memiliki posisi strategis untuk menumbuhkan spiritualitas ekologis yang kontekstual dan relevan dengan realitas Indonesia (Istianah et al., 2021).
Pada tataran kebijakan publik, pendekatan ini mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang konsisten dengan nilai Pancasila. Evaluasi terhadap proyek pembangunan perlu mempertimbangkan dampak ekologis secara serius. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola lingkungan. Selain itu, dunia usaha juga perlu didorong untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial serta ekologis.
Referensi
Ainun, A. N., Makhrus, M. M. A. R., Azhar, A. K., & Marjuki, M. M. D. (2025). Literature review: Ecotheology, A Study on Environmental Concern from an Islamic and Scientific Perspective. Proceeding of International Conference on Education and Sharia, 2, 305–312.
Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. (2021). Integrasi nilai-nilai pancasila untuk membangun karakter pelajar pancasila di lingkungan kampus. Jurnal Gatranusantara, 19(1), 62–70.
Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi, 3(2), 149–154.
Nurhuda, I., & Baiquni, M. I. (2024). Ecological Justice in the Framework of Pancasila: Problems and Challenges. Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism, 3(1).
Prasetyo, E. (2024). Ecofeminism in Indonesian environmental law: Gender equality for sustainable natural resource management. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, 4(2), 111–123.
Puspita, I. J., Suharjito, D., & Supriyanto, B. (2024). Social Capital in Collective Action on Water Resources Management in Buleleng, Bali, Indonesia. Journal of Natural Resources & Environment Management/Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 14(1).
Schlosberg, D. (2007). Defining environmental justice: Theories, movements, and nature. OUP Oxford.
Suratin, S. I., Nadir, K., Fadlillah, M. R., & Saputra, G. A. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam. Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, 6(1), 300–310.
Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam nilai pancasila. Bina Hukum Lingkungan, 6(1), 93–118.
