JurnalPost.com – Industri kreatif kini bukan sekadar tren ekonomi semata, tetapi telah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional yang relevan bagi daerah-daerah berlatar budaya kuat seperti Madura. Namun faktanya, di Madura sektor ini masih berjalan tanpa arah kebijakan yang jelas, sehingga potensi besar yang ada belum mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara optimal. Ketika kebijakan belum hadir, kreativitas lokal justru rentan tergerus oleh arus pasar dan dominasi produk luar.
Sektor ekonomi kreatif di Indonesia secara nasional menunjukkan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2025, sektor ekonomi kreatif berhasil menyerap sebanyak 27,4 juta tenaga kerja atau sekitar 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional, jauh melampaui target nasional. Jumlah ini bahkan meningkat dari capaian 2024 yang mencapai 26,48 juta pekerja.
Tidak hanya soal tenaga kerja, kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga semakin kuat. Data resmi menunjukkan nilai PDB dari sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar Rp1.611,2 triliun pada 2024 atau sekitar 7,28 persen dari total PDB Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa industri kreatif telah melampaui sekadar slogan ia benar-benar menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi nasional.
Kontribusi ini juga ditopang oleh perkembangan teknologi digital dan perilaku konsumsi generasi muda: lebih dari 50 persen tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif berusia di bawah 40 tahun, menjadikan sektor ini sangat relevan sebagai sumber lapangan kerja masa depan.
Namun, ketika dibandingkan dengan capaian nasional, realitas di Madura masih jauh dari optimal. Madura memiliki warisan budaya yang kuat, seperti batik khas, kuliner khas, kriya tradisional, hingga narasi budaya lokal, yang sejatinya bisa menjadi modal unggulan bagi creative industry. Sayangnya, belum ada data resmi dan sistematis yang menunjukkan perkembangan industri kreatif di Madura secara terukur. Tidak adanya data yang memadai membuat perumusan kebijakan daerah menjadi tidak berbasis bukti, sementara pemerintah pusat sendiri baru dalam beberapa tahun terakhir menggairahkan penyusunan data statistik industri kreatif melalui kolaborasi BPS dan Kemenparekraf.
Ketiadaan kebijakan daerah yang kuat ini berdampak pada pelaku kreatif lokal. Banyak kreator, perajin, dan pelaku UMKM kreatif di Madura harus bertahan tanpa akses permodalan, pelatihan teknis, dukungan pemasaran, hingga fasilitas inkubasi bisnis. Padahal, pengalaman di wilayah lain menunjukkan bahwa fokus kebijakan dapat meningkatkan daya saing industri kreatif secara signifikan: provinsi seperti Jawa Barat bahkan telah menyerap jutaan tenaga kerja melalui sektor ini dengan subsektor seperti fesyen, kuliner, dan kriya menjadi kontributor utama.
Situasi ini seolah menjadi paradoks: talenta muda dan budaya lokal makin berkembang, tetapi ekosistem pendukungnya tidak ada. Di tingkat nasional, pemerintah tengah menguatkan strategi berbasis data untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran; namun kebijakan yang sama belum terpancar dari tingkat pemerintahan daerah di Pulau Garam ini. Tanpa arah kebijakan yang jelas termasuk roadmap industri kreatif, insentif fiskal, pelatihan berkelanjutan, dan fasilitas pemasaran talenta lokal akan tetap terfragmentasi dan sulit bersaing.
Creative industry memiliki peran strategis dalam memitigasi tantangan ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada sektor tradisional. Madura seharusnya tidak hanya menjadi penonton di era ekonomi kreatif, tetapi menjadi pusat pertumbuhan kreativitas berbasis budaya lokal yang kompetitif. Untuk itu, pemerintah daerah harus segera menghadirkan kebijakan yang berpihak, berbasis data, dan terintegrasi dengan strategi nasional. Tanpa itu, potensi besar industri kreatif Madura hanya akan menjadi janji tanpa realisasi muncul di narasi, tapi hilang di lapangan.
Penulis Bagus Indra Saputra – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
