Oleh : Adellia Asfarah Kurniawan
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Nama perguruan tinggi dan singkatan : Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
JurnalPost.com – Banjir di Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin yang menyilaukan tentang bagaimana sebuah kota menata relasi antar-aktor penanganan bencana. Pemerintah daerah berdiri di depan mikrofon menjelaskan langkah respons darurat. Status siaga diumumkan, bantuan disalurkan, dan alat berat digerakkan. Nyatanya, persepsi publik tak selalu sesuai capaian di lapangan. Koordinasi antar-dinas sering tersendat karena keterbatasan data real-time dan sistem integrasi lintas sektor yang belum maksimal. Drainase yang tersumbat kerap masih menjadi masalah utama, bukan hanya karena sampah, tetapi karena rencana tata ruang yang belum sepenuhnya mengakomodasi pola aliran air alami. Pemerintah bekerja, tetapi bekerja sendiri-sendiri. Drainase diurus oleh satu dinas, normalisasi sungai oleh dinas lain, sedangkan mitigasi berbasis komunitas masih dianggap domain berlainan.
Sektor bisnis pun hadir dengan armada bantuan berlogo perusahaan. Posko berdiri megah, paket sembako ditata rapi, relawan berseragam corporate social responsibility (CSR) siap bergerak. Publik tentu mengapresiasi bantuan itu, terlebih di masa darurat. Namun, kontribusi bisnis masih dominan pada fase respons darurat, bukan mitigasi struktural jangka panjang. Sedikit perusahaan yang mengintegrasikan pendekatan ESG (Environmental, Social, Governance) ke dalam strategi penanganan banjir secara konsisten. Misalnya, investasi untuk sumur resapan, rehabilitasi daerah aliran sungai, atau teknologi peringatan dini berbasis data. Ini bukan sekadar asumsi idealis fakta di banyak wilayah menunjukkan bahwa CSR post-bencana lebih sering dipandang sebagai rutinitas tahunan daripada investasi mitigasi yang berkelanjutan.
Komunitas lokal adalah relawan yang sudah bergerak sejak air masih setinggi betis, mengevakuasi warga, membuka dapur umum, hingga memetakan kebutuhan kampung lebih cepat dari surat keputusan mana pun. Namun dalam banyak kasus, suara komunitas ini masih sering ditempatkan di pinggiran narasi penanganan bencana formal. Mereka dipuji sebagai pahlawan, tetapi belum selalu diperlakukan sebagai perancang solusi yang bertanggung jawab dan terintegrasi dalam rencana mitigasi wilayah.
Pakar dan akademisi sebenarnya membawa peta yang jauh lebih tajam untuk membaca pola banjir: data hidrologi, kajian perubahan iklim, analisis penggunaan lahan, hingga proyeksi kebutuhan infrastruktur hijau. Namun riset yang mereka hasilkan sering tertahan di halaman jurnal atau seminar ilmiah. Tidak jarang kebijakan di tingkat daerah masih berjalan tanpa acuan kajian ilmiah komprehensif yang terintegrasi, sehingga solusi yang diambil terasa reaktif, bukan proaktif. Hal ini bisa terlihat ketika perbaikan drainase dilakukan tanpa pemutakhiran peta risiko banjir terbaru atau tanpa keterlibatan ahli hidrologi lokal.
Media, yang selama ini menjadi narator utama dalam kisah bencana, memiliki peran ganda. Mereka mampu mengangkat empati publik dan memperbesar urgensi, tetapi kadang ikut terjebak dalam dramatisasi headline tanpa menuntut akuntabilitas jangka panjang. Peliputan yang dominan menampilkan momen bantuan, seremonial, atau cerita menyentuh sering kali tidak diikuti oleh laporan mendalam tentang integrasi lintas sektor atau evaluasi keberlanjutan tindakan setelah bencana berlalu. Media kadang merayakan bantuan tanpa menanyakan mengapa bantuan itu diperlukan lagi tahun berikutnya.
Karena itu, ketika kita bertanya: apakah kolaborasi benar-benar terjadi, atau banjir hanya dijadikan ajang kompetisi antar-sektor?, jawabannya adalah kombinasi keduanya. Kolaborasi memang ada terlihat dalam semangat gotong royong warga, sinergi relawan, dan beberapa inisiatif pemerintah dan bisnis yang baik. Tetapi kolaborasi itu belum matang dan belum merata. Masih banyak fragmentasi, egosentrisme sektor, serta kurangnya integrasi peran yang jelas dalam satu platform kolaboratif yang terukur dan berkelanjutan. Hasilnya, upaya penanganan banjir seringkali bersifat parsial setiap aktor bertindak berdasarkan kewenangan masing-masing, tetapi tidak selalu berada dalam desain besar yang saling menguatkan. Situasi ini selaras dengan realita di banyak kota di Indonesia: ada koordinasi, tetapi kolaborasi sistemik masih kurang.
Karena ketika semua aktor bergerak bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai konduktor dalam orkestra besar, solusi terhadap banjir akan lebih dari sekadar air yang surut, ia akan menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor bukan lagi impian, tetapi kenyataan yang dibangun bersama.
Nama : Adellia Asfarah Kurniawan
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Nama perguruan tinggi dan singkatan : Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
