Oleh Riskatur Rohmah
Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
[email protected]
JurnalPost.com – Di balik indahnya alam dan kaya budaya Lombok, tersembunyi sebuah tantangan sosial yang sudah lama mengakar, yakni budaya patriarki. Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat sasak di NTB adalah sistem patrilineal, di mana sistem ini menarik garis keturunan laki laki (Moechthar, 2019). Sistem ini mendorong lekatnya budaya patriarki pada masyarakat (Nursaptini dkk., 2019). Budaya patriarki di Indonesia memberikan batasan-batasan peran laki-laki dan perempuan, sehingga seringkali memicu terjadinya diskriminasi terhadap salah satu pihak (Elindawati, 2021). Perempuan kerap dihadapkan pada batasan peran yang kaku, di mana kodrat perempuan ditetapkan untuk mengurus rumah tangga, dan perempuan yang beraktivitas di luar rumah berarti menyalahi kodratnya (Kholifah & Masruroh, 2022). Selain itu, terdapat juga anggapan bahwa kodrat laki-laki adalah menjadi pemimpin dan kodrat perempuan adalah dipimpin (Selvia & Jatiningsih, 2023). Akibatnya, tidak banyak perempuan yang bisa atau berani menembus panggung kepemimpinan, baik di tingkat desa, pemerintahan, maupun komunitas sosial. Pertanyaannya, apakah perempuan Lombok memang tidak layak memimpin, atau justru ada sistem yang secara tidak sadar terus menghambat mereka? Artikel ini mengkaji bagaimana budaya patriarki membentuk persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Lombok, serta menyoroti munculnya harapan baru di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas Lokal
Kepemimpinan perempuan dalam sektor jabatan publik merupakan topik yang terus mengalami transformasi di tingkat nasional maupun global, sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan perkembangan hukum (Kosim, 2019). Di berbagai belahan dunia, perjuangan untuk kesetaraan gender telah membawa perempuan ke posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dan organisasi internasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, fakta menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam kepemimpinan masih tetap nyata (Sulistiawati & Yamani, 2025). Di Indonesia sendiri, berbagai regulasi telah dirancang untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, termasuk dalam politik dan pemerintahan. Misalnya, adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal, terutama di daerah yang kental dengan nilai budaya dan agama seperti Lombok. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya 1,59% perempuan yang terlibat sebagai anggota DPRD NTB dan merupakan angka terendah secara nasional. Bahkan pada Pemilu 2024, dari total 65 kursi DPRD NTB, hanya 7 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang bersifat nasional dengan realitas yang dihadapi di tingkat lokal. Di Lombok, perempuan yang ingin terlibat dalam kepemimpinan publik tidak hanya harus menghadapi persaingan politik, tetapi juga menghadapi tekanan budaya yang menganggap kepemimpinan sebagai domain laki-laki.
Gaya Kepemimpinan Perempuan dan Harapan Baru di Tengah Budaya Patriarki
Untuk memahami alasan pentingnya kehadiran perempuan di dalam kepemimpinan begitu penting, perlu dikenali karakteristik gaya kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan merupakan gaya dan pendekatan kepemimpinan yang diterapkan oleh perempuan dalam posisi manajerial atau eksekutif, yang di dalamnya sering kali terlibat empati, kolaborasi, dan juga keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Pemimpin perempuan biasanya mempraktekkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, di mana keputusan diambil dengan melibatkan anggota tim dalam memberikan pendapat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan (Siahaan dkk., 2024). Perempuan sebagai pemimpin juga seringkali lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan cenderung lebih membangun tim yang beragam, yang dapat menghasilkan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan (Galsanjigmrd & Sekiguchu, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ruaiyo (2023), di mana perempuan seringkali mempraktikkan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan melibatkan berbagai perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan perempuan cenderung lebih mendukung kebijakan yang inklusif dan memberikan peluang bagi individu dari berbagai latar belakang untuk turut berkontribusi (Meng & Neill, 2021). Selain itu, kepemimpinan perempuan juga dapat mendorong terciptanya kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan (Siahaan dkk., 2024). Karakteristik tersebut menjadi sangat relevan ketika dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti di Lombok.
Dalam konteks lokal seperti di Lombok, kehadiran pemimpin perempuan sangat dibutuhkan untuk membantu menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin, mereka tidak hanya membawa suara masyarakat perempuan, melainkan juga memperjuangkan perubahan yang didasarkan pada pengalaman hidup yang nyata. Kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender. Sosok seperti Saraiyah, Ketua Sekolah Perempuan Nusantara KLU NTB sekaligus aktivis penggerak perempuan yang berperan tidak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat tentang perempuan dan kesetaraan gender. Ada juga Sitti Rohmi Djalilah, Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB yang dikenal telah menunjukkan kinerja yang baik dengan bukti nyata dan mampu mempertanggungjawabkan peran-peran strategis yang dimandatkan kepadanya. Dengan adanya bukti tokoh perempuan pemimpin di Lombok, hal tersebut membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan merupakan sesuatu yang perlu diusahakan demi kemajuan bersama.
Selain tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang menginspirasi dan meskipun adanya budaya patriarki pada masyarakat di Lombok, kini Lombok telah melakukan sejumlah inisiatif dan gerakan konkret dalam mendukung perempuan untuk tampil sebagai pemimpin, baik di ranah pemerintahan maupun masyarakat sipil. Contohnya seperti proyek yang dilaksanakan oleh ADARA NTB sejak tahun 2018 yang mendampingi 9 desa di Lombok Timur dan Tengah dengan tujuan mendorong pemberdayaan perempuan dan mengurangi kekerasan berbasis gender. Pada 15 November 2024 silam juga dilaksanakan Temu Perempuan Pemimpin Komunitas Lombok Utara oleh Rumah KitaB yang bekerja sama dengan JASS dan Klub Baca Perempuan (KBP), dengan tujuan untuk memperkuat akar rumput kepemimpinan perempuan agar dapat menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak-anak.
Penutup
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, muncul harapan bahwa generasi perempuan di Lombok tidak lagi dibatasi oleh budaya patriarki. Adanya inisiatif pengadaan berbagai gerakan di Lombok dapat membuka ruang bagi perempuan untuk tumbuh sebagai pemimpin. Meski tantangan budaya dan sosial masih ada, perubahan paradigma perlahan mulai terlihat dari adanya dukungan komunitas dan juga keberhasilan tokoh pemimpin perempuan setempat. Untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, terutama berkaitan dengan hak perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, perlu dimulai dari generasi muda. Sudah saatnya masyarakat Lombok memberi ruang yang setara bagi perempuan untuk memimpin dan berkontribusi secara penuh di dalam masyarakat untuk membentuk masyarakat yang adil dan setara.
Referensi
Galsanjigmed, E., & Sekiguchi, T. (2023). Challenges women experience in leadership careers:
an integrative review. Merits, 3(2), 366-389.
Kosim, H. (2019). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah.
Kholifah, F. N., & Masruroh, R. S. (2022). Peran Ganda Perempuan dalam Budaya Patriarki
di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi. Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, 5(2), 173-184.
Meng, J., & Neill, M. S. (2021). Inclusive leadership and women in public relations: Defining
the meaning, functions, and relationships. Journal of Public Relations Research, 33(3), 150-167.
Moechthar O., S. H., & Kn, M. (2019). Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian
Sengketa Kewarisan di Indonesia. Prenada Media.
Nursaptini, N., Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya patriarki
dan akses perempuan dalam pendidikan.
Selvia, C. C., & Jatiningsih, O. (2023). Ketidakhadiran Pemimpin Perempuan di Forum
Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro Universitas Negeri Surabaya dalam Persepsi Pengurus dan Anggota. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 11(2), 601-617.
Siahaan, T., Terminanto, A. A., Haryanti, E., Harini, H., & Perkasa, D. H. (2024). Peran
Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Keberagaman dan Inklusivitas di Perusahaan Asuransi. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 4(5), 2329-2341.
Sulistiyawati, E., & Yamani, A. Z. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik:
Analisis Kritis Dalam Pespektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(1), 9-23.
Ruiyao, M., Keat, O. B., & Albattat, A. R. S. (2023). The impact of female leadership style on
team creativity in rising english education group in China. International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev., 8(9), 3.
Rumah KitaB. (2024). Temu Perempuan Pemimpin Komunitas Lombok Utara.
Tempo. (2022). Dari Utara Membela Kaum Hawa.
https://www.tempo.co/arsip/tokoh-tempo-2022-saraiyah-mencegah-pernikahan-anak-di-lombok-utara-829201
TIMES Lombok. (2024). Pilkada NTB 2024: Sitti Rohmi Djalilah, Figur Pemimpin Perempuan yang Digadang-gadang.
https://lombok.times.co.id/news/berita/ig8cmozu1x/Pilkada-NTB-2024-Sitti-Rohmi-Djalilah-Figur-Pemimpin-Perempuan-yang-Digadang-gadang
