JurnalPost.com – Musyawarah kubro yang digelar belakangan menimbulkan tanda tanya serius. Bukan karena forum itu ada, melainkan karena absennya AD/ART dalam pijakan keputusan. Dalam organisasi sekelas Nahdlatul Ulama, pengabaian konstitusi bukan kekeliruan teknis, melainkan persoalan prinsip.
Nahdlatul Ulama tidak hidup dari tafsir bebas. AD/ART adalah fondasi sah jam’iyyah, dirumuskan melalui ijtihad kolektif para ulama lintas generasi. Ketika aturan disisihkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar prosedur, tetapi masa depan disiplin berorganisasi. Generasi muda pun diajari satu hal berbahaya: bahwa aturan bisa dinegosiasikan ketika kekuasaan merasa terdesak.
Jika masih ada penolakan atas keputusan resmi organisasi, jalurnya jelas: Majelis Tahkim. Membuka forum tandingan, apalagi dengan menjadikan kiai sepuh sebagai tameng moral, bukan langkah arif. Itu manuver. Dan manuver semacam ini hanya menambah bara konflik di tubuh Nahdlatul Ulama.
Kiai sepuh bukan stempel legitimasi. Mereka simbol hikmah, bukan alat politik. Menyeret nama mereka ke arena perebutan pengaruh justru merusak tradisi adab yang selama ini dijaga Nahdlatul Ulama.
Sejarah berulang: kekuasaan kerap mendorong orang menghalalkan segala cara. Namun Nahdlatul Ulama tidak dibesarkan oleh intrik dan drama. Organisasi ini bertahan karena kesediaan untuk patuh pada aturan, meski pahit. Lapang dada adalah keberanian tertinggi—bukan kegaduhan yang dipertontonkan ke publik.
Generasi muda Nahdlatul Ulama tidak boleh diam. Keputusan Rois Aam adalah final didalam ini Menjaga jam’iyyah ini berarti menjaga konstitusinya. Mencintai Nahdlatul Ulama bukan soal siapa yang menang, tetapi **siapa yang masih mau tunduk pada aturan**. Bila tidak terima Silahkan ke Majelis Tahkim gitu aja kok repot.
Ditulis oleh:
M. Nadhim Ardiansyah
Ketua Pergerakan Mahasiswa Nahdlatul Ulama
