Nama: Luthfi hafitza
Status: Mahasiswa
Institusi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Gmail: [email protected]
JurnalPost.com – Ancaman tenggelamnya Jakarta bukan lagi sekadar prediksi ilmuwan atau isu sensasional media, melainkan kenyataan yang semakin terasa dari tahun ke tahun. Di beberapa wilayah pesisir, permukaan laut kini berada lebih tinggi dari daratan, menyebabkan banjir rob makin sering terjadi dan semakin sulit dikendalikan. Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa Jakarta tengah berada di ambang krisis lingkungan dan tata ruang yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Bukan hanya soal genangan air, tetapi menyangkut keberlanjutan hidup jutaan penduduk ibu kota.
Penurunan muka tanah menjadi faktor utama yang memperparah kondisi tersebut. Eksploitasi air tanah yang berlangsung selama puluhan tahun membuat permukaan tanah Jakarta turun hingga belasan sentimeter per tahun di beberapa titik. Ironisnya, laju penurunan tanah ini lebih cepat dibanding kenaikan permukaan laut itu sendiri. Hasilnya, air laut dengan mudah menekan dari utara, masuk ke celah daratan yang kian merosot. Setiap kenaikan kecil pada pasang maksimum kini mampu meluap ke rumah warga, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Situasinya semakin diperburuk oleh perubahan iklim global yang membuat permukaan laut terus naik dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi.
Kondisi darurat ini seharusnya menjadi refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat. Upaya pembangunan tanggul laut memang sudah dilakukan, tetapi solusi tersebut hanya bersifat sementara jika penurunan tanah tidak dihentikan. Penghentian penggunaan air tanah secara bertahap, pembangunan sistem air bersih terpadu, dan pengendalian beban bangunan di wilayah rawan harus dilakukan bersamaan. Jakarta membutuhkan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi strategis dan jangka panjang. Tanpa itu, tanggul setinggi apa pun pada akhirnya akan tetap kalah oleh tekanan alam yang terus meningkat.
Di sisi lain, relokasi pusat pemerintahan yang mulai dilakukan seharusnya tidak membuat pemerintah mengalihkan fokus dari penyelamatan Jakarta. Meski ibu kota berpindah, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi yang menampung puluhan juta penduduk kawasan metropolitan. Ancaman tenggelamnya kota ini bukan hanya isu lokal, tetapi berdampak nasional. Jika wilayah vital seperti Pelabuhan Tanjung Priok atau pusat perdagangan tergenang, dampaknya akan merembet ke rantai pasokan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Pada akhirnya, persoalan ini memerlukan kesadaran kolektif. Masyarakat harus memahami pentingnya pengurangan penggunaan air tanah, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mendukung kebijakan tata ruang yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan Jakarta tidak hanya menjadi proyek politik, tetapi komitmen jangka panjang yang terus dilanjutkan siapapun yang memimpin. Jakarta mungkin tidak akan hilang sepenuhnya dalam waktu dekat, tetapi tanpa langkah tegas, bagian-bagian penting kota ini benar-benar berisiko tenggelam dalam beberapa dekade mendatang. Krisis ini adalah peringatan bahwa waktu kita semakin sedikit, dan tindakan harus dimulai sekarang sebelum semuanya terlambat.
Menurut saya, agar tidak terjadi tenggelamnya Jakarta, bukan semata-mata bencana alam, melainkan akibat dari kelalaian manusia dalam mengelola lingkungan dan pembangunan kota. Selama kepentingan ekonomi dan pembangunan jangka pendek lebih diutamakan dibanding kelestarian alam, maka risiko tenggelamnya Jakarta akan terus meningkat. Pemerintah dan masyarakat seharusnya tidak saling menyalahkan, tetapi bersama-sama bertanggung jawab atas kondisi ini. Jika perubahan sikap dan kebijakan tidak segera dilakukan, maka Jakarta akan menjadi contoh nyata kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.
