Oleh:
1. Tan Hana Darma Mangruwa Wati 13122002444
2. Achmad Rohimin Ramadhan 1312100235
3. Arma Bimma Andriansyah 1312300169
4. Milena Miranda Faria 1312300222
5. Dinda Komeliantari 1312300090
JurnalPost.com – Konsiliasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak secara aktif berupaya mencapai penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Mekanisme ini diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan perselisihan secara mandiri. Konsiliasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melibatkan pihak ketiga yang berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Prosedur konsiliasi dilaksanakan secara sukarela, yang berarti metode ini hanya dapat digunakan apabila kedua belah pihak menyetujuinya, serta prosesnya bersifat rahasia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), tidak memberikan rumusan eksplisit mengenai pengertian konsiliasi. Ketentuan mengenai konsiliasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea kesembilan Penjelasan Umum UUAPS, yang menyebutkan bahwa konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Penerapan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilaksanakan dengan adanya intervensi pihak ketiga yang disebut sebagai konsiliator.
Tujuan konsiliasi adalah mendorong para pihak yang berkepentingan untuk secara bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi berupaya menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak guna menyelesaikan permasalahan, sehingga para pihak dapat menghilangkan kesalahpahaman yang timbul akibat prasangka atau informasi yang tidak akurat serta mencapai perubahan sikap yang konstruktif. Informasi yang diperoleh konsiliator selama proses konsiliasi wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat dijadikan bagian dari proses peradilan. Konsiliasi merupakan suatu aktivitas yang membantu para pihak yang bersengketa dalam merundingkan penyelesaian perselisihan melalui tahapan identifikasi permasalahan, pemahaman terhadap fakta dan keadaan yang ada, pembahasan masalah, serta penggalian kebutuhan para pihak hingga tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama. Proses konsiliasi bersifat sukarela, bebas biaya, diselesaikan dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan proses peradilan, serta tidak melibatkan paparan media terhadap para pihak secara perorangan.
Karakteristik konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi, namun peran konsiliator dalam konsiliasi bersifat lebih aktif dibandingkan dengan mediator. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan secara kooperatif. Konsiliator berperan sebagai pihak ketiga yang netral, terlibat, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Tugas konsiliator adalah membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Konsiliator memiliki peran aktif serta kewenangan untuk mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan selama proses perundingan berlangsung. Konsiliasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
Konsiliasi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara wanprestasi yang kerap terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Mekanisme konsiliasi memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lain untuk tetap menjalin komunikasi secara konstruktif dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah. Peran konsiliator dalam proses ini adalah mempertemukan para pihak guna mendengarkan secara seimbang argumen, keluhan, serta alasan-alasan yang mendasari ketidakmampuan pihak debitur dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana diperjanjikan. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap posisi masing-masing pihak sehingga potensi penyelesaian secara damai dapat dioptimalkan. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui konsiliasi memberikan manfaat bagi pihak kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena tidak harus menempuh jalur litigasi di pengadilan yang pada umumnya bersifat kompleks, memerlukan waktu yang relatif lama, serta melibatkan berbagai tahapan upaya hukum. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga sering dinilai bersifat kaku karena berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta ditangani oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Konsiliasi memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak karena memungkinkan mereka untuk memilih sendiri pihak ketiga yang dianggap netral, independen, dan memiliki kapasitas untuk membantu merumuskan solusi atas permasalahan wanprestasi yang dihadapi. Konsiliator berperan secara aktif dalam memfasilitasi dialog, menggali kepentingan para pihak, serta mengupayakan solusi terbaik dengan menempatkan para pihak pada posisi yang setara, sehingga penyelesaian sengketa dapat dicapai secara adil dan saling menguntungkan.
