Oleh : Dini Anggrainy
JurnalPost.com — Indonesia menghadapi situasi yang berbeda di tengah upaya besar pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang modern dan efektif. Dalam reformasi perpajakan nasional, ada dua aspek yang tidak seimbang yaitu regulasi yang semakin kompleks dan implementasi Coretax yang tidak lancar. Tantangan menghalangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi perpajakan untuk melakukan transformasi yang sebenarnya. Akibatnya, upaya untuk menciptakan administrasi pajak yang lebih sederhana, transparan, dan dapat diandalkan gagal. Sistem regulasi yang “tumpang tindih tanpa logika dan akurasi” telah lama menjadi masalah struktural yang belum terselesaikan.
Regulasi pajak yang berubah cepat, tidak konsisten di antara level aturan, dan seringkali diperkenalkan tanpa waktu transisi yang memadai selama bertahun-tahun telah mengganggu industri. Dengan setiap perubahan aturan, perusahaan harus merevisi prosedur internal, memperbarui sistem, dan mempelajari interpretasi baru yang terkadang berbeda dari aturan sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban pajak berubah menjadi beban administrasi yang membutuhkan energi dan sumber daya, bukan hanya kewajiban fiskal. Akhirnya, banyak bisnis terpaksa menjadi “ahli hukum pajak dadakan” untuk menghindari sanksi.
Di tengah situasi yang rumit ini, pemerintah memberlakukan Coretax, sistem administrasi perpajakan utama yang dianggap sebagai tanda modernisasi. Konsep Coretax mencakup percepatan layanan, efisiensi pelaporan, dan integrasi data. Namun, fakta lapangan tidak selalu memenuhi harapan. Ketidakpastian baru ditimbulkan oleh masalah sistem, keterbatasan akses, fitur yang belum siap, dan error berkepanjangan. Alih-alih menyelesaikan masalah, Coretax menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan regulasi yang kuat untuk berjalan sendiri. Ketika aturan berubah lebih cepat daripada sistem dapat menyesuaikan diri, terjadi kekacauan administratif.
Problem ini mengangkat masalah yang lebih mendasar: ketidakselarasan antara infrastruktur digital dan kebijakan. Meskipun regulasi yang berubah-ubah mengharuskan sistem untuk menyesuaikan diri secara terus-menerus, adaptasi teknologi memakan waktu berminggu-minggu. Sistem yang paling canggih pun tidak akan berfungsi dengan baik tanpa perencanaan dan kolaborasi jangka panjang. Selain itu, muncul pertanyaan penting: bagaimana stabilitas administrasi pajak dapat dicapai dalam situasi di mana aturan pelaksana tidak konsisten atau bahkan tidak terintegrasi dalam sistem? Kondisi ini menunjukkan paradoks bahwa modernisasi dilakukan tergesa-gesa tanpa memastikan kesiapan dasar.
Dunia bisnis sangat terkena dampaknya. Mereka sering menghadapi masalah seperti pelaporan yang tertunda, kesalahan yang sulit dijelaskan, ketidakpastian dalam prosedur, dan ancaman sanksi karena kesalahan teknis. Situasi ini mengurangi produktivitas dan menghabiskan waktu dan uang. Karena mereka tidak memiliki infrastruktur internal atau tenaga ahli yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan cepat, bisnis kecil dan mikro bahkan lebih rentan. Sebaliknya, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan sistem digital pemerintah tanpa pilihan.
Investor juga mempertanyakan ketidakpastian administratif ini. Transformasi digital seharusnya menunjukkan kemajuan organisasi dan kemudahan bisnis. Namun, ketika sistem tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, kredibilitas administrasi juga diragukan. Investor percaya bahwa daya saing fiskal ditentukan oleh dua faktor: tarif pajak dan stabilitas regulasi dan kepastian administrasi. Dua komponen ini adalah dasar untuk menentukan apakah suatu negara layak untuk investasi jangka panjang atau tidak. Dalam situasi seperti ini, Indonesia masih perlu berusaha lebih keras untuk menunjukkan konsistensi dan kesiapan organisasinya.
Pada akhirnya, reformasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh publikasi kebijakan atau teknologi baru. Reformasi yang sebenarnya ditandai dengan keberanian untuk menyederhanakan undang-undang, memperkuat konsistensi aturan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dapat ditranslasi ke dalam sistem digital yang tangguh. Dunia bisnis tidak menuntut kemewahan atau inovasi yang luar biasa. Mereka membutuhkan tiga hal sederhana: konsistensi, kepastian, dan manajemen yang efektif.
Dengan demikian, Coretax memiliki potensi untuk menjadi dasar sistem perpajakan modern. Namun, potensi ini hanya dapat dicapai jika dua fondasi utama tidak terpenuhi: regulasi yang sederhana dan stabil serta sistem digital yang siap dan teruji. Tanpa keduanya, modernisasi justru dapat menghasilkan efek sebaliknya, yaitu menambah kerumitan, mengurangi efisiensi, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat.
Pembenahan harus dilakukan dari hulu ke hilir jika Indonesia ingin reformasi perpajakannya menjadi nyata dan bukan sekadar slogan. Regulasi harus disederhanakan, undang-undang harus berjalan lancar, dan sistem digital harus dibangun secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Hanya dengan cara ini kepercayaan dapat dipulihkan dan sistem perpajakan nasional benar-benar dapat menjadi pilar yang kuat dan dapat dipercaya untuk pembangunan ekonomi.
