JurnalPost.com – Pada bulan September 2025 kemarin kita sempat dihebohkan dengan beredarnya berita viral bahwa adanya demo warga di depan kantor kelurahan Cipadu (kota Tangerang) yang menolak penonaktifan para ketua RT di RW 01.
Hal ini lumayan bikin heboh masyarakat karena dengan sewenang-wenang lurah memberhentikan para ketua RT tanpa alasan yang jelas.
Setelah diadakan demo, warga setempat juga mengadukan aspirasinya ke DPRD kota Tangerang. Pihak DPRD merespon pengaduan warga tersebut dengan diadakannya RDP (rapat dengar pendapat) yang diadakan pada tanggal 30 September 2025. Hasil keputusan RDP tersebut, lurah dan camat mengakui kesalahannya dan segera mengaktifkan kembali status para ketua RT tersebut.
Di dalam forum RDP tersebut lurah dan camat dengan tegas meminta maaf atas kelalaiannya dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.
Respon dari warga beragam atas hasil RDP yaitu ada yang merasa puas dengan keputusan RDP dan ada juga yang menantikan sanksi tegas kepada lurah dan camat karena mereka telah melakukan kesalahan fatal. Jika lurah dan camat mengakui kesalahannya, mereka seyogyanya mereka harus diberikan sanksi untuk pembelajaran bagi penyelenggara negara agar berhati-hati dalam membuat kebijakan.
Tentu hal ini menjadi sorotan karena sampai hari ini (November 2025) sanksi tersebut belum diberikan kepada lurah dan camat.
Jika lurah dan camat tidak diberikan sanksi maka akan jadi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan di negara ini terkhusus di wilayah kota Tangerang.
Oleh karena itu, masyarakat benar-benar menanti atas sanksi yang akan diterima oleh lurah dan camat sebagai ‘judgement’ atas kesalahannya.
