JurnalPost.com – Di era digital saat ini, televisi bukan lagi satu-satunya tempat untuk menikmati sebuah serial drama. Netflix kini hadir dengan nuansa yang lebih beragam, menawarkan berbagai serial dan drama dari berbagai negara. Salah satu serial netflix yang berhasil mencuri perhatian dunia sejak pertama kali dirilis adalah Bridgerton, Serial yang diproduksi oleh Shondaland ini sukses menariki hati penonton dengan mengisahkan kehidupan bangsawan Inggris pada era Regency. Serial ini kerap kali menampilkan suasana khas Barat pada awal abad ke-19 mulai dari pesta dansa megah, aturan sopan santun yang ketat, hingga skandal tersembunyi di balik gaun sutra. Namun, daya tarik lain muncul dari salah satu tokoh pentingnya yaitu sang ratu. Melalui Bridgerton, Netflix menghadirkan sesuatu yang jarang muncul dalam drama sejarah Eropa, yaitu seorang ratu kulit hitam yang berkuasa atas Inggris. Tokoh itu adalah Queen Charlotte, diperankan oleh Golda Ro-sheuvel.
Sosok Queen Charlotte digambarkan megah, anggun, dan penuh wibawa. Ia mengatur kehidupan sosial kaum bangsawan, menentukan siapa yang akan “bersinar” di pesta istana, bahkan menjadi figur moral bagi masyarakat elit London. Namun di balik kemewahan visual dan romansa istana, kehadiran Queen Charlotte memunculkan sesuatu yang jauh lebih menarik: pergeseran hegemoni kekuasaan. Ia bukan sekadar karakter fiksi, melainkan simbol perlawanan terhadap struktur sosial yang selama berabad-abad menempatkan laki-laki kulit putih sebagai penguasa tunggal.
Dalam sejarah Inggris dan dunia Barat, kekuasaan selalu identik dengan dua hal yaitu laki-laki dan kulit putih. Struktur patriarki menjadikan perempuan sebagai pelengkap, sedangkan rasisme kolonial menempatkan kulit hitam di posisi inferior. Akibatnya, perempuan kulit hitam menjadi “yang paling rendah” dalam hierarki sosial, karena mengalami penindasan ganda, baik dari sisi gender maupun ras. Inilah yang disebut Antonio Gramsci (1971) sebagai hegemoni dimana sistem dominasi yang tidak selalu menindas secara kasar, tetapi membuat masyarakat menerima ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar. Orang percaya bahwa laki-laki pantas memimpin dan kulit putih lebih superior. Pandangan inilah yang membentuk tatanan sosial dan budaya Barat selama berabad-abad.
Kemunculan Queen Charlotte dalam Bridgerton membalikkan konstruksi itu. Dalam serial ini, sang ratu digambarkan sebagai perempuan kulit hitam yang menduduki takhta tertinggi di jantung kekuasaan Eropa. Charlotte juga ditampilkan sebagai sosok yang cerdas, dominan, dan memiliki otoritas penuh terhadap kaum bangsawan kulit putih yang berada di bawahnya. Di sinilah Bridgerton mengahdirkan bentuk “counter-hegemony” yaitu sebuah upaya untuk melawan dominasi ideologis dengan menciptakan tatanan budaya baru. Netflix seolah merekonstruksi masa lalu kolonial dan maskulin menjadi ruang imajiner yang lebih setara. Dalam serial itu, perempuan kulit hitam bukan lagi simbol kelemahan, tetapi representasi dari kecerdasan dan kekuasaan.
Namun, seperti yang dikemukakan Stuart Hall (1997), representasi dalam budaya populer selalu merupakan hasil negosiasi antara kekuasaan dan makna. Artinya, meskipun Queen Charlotte tampak menantang hegemoni lama, ia pada saat yang sama juga menjadi bagian dari hegemoni baru yang lebih halus. Dimana dalam serial ini banyak menampilkan keberagaman dan kesetaraan ras dalam kemasan yang indah dan glamor sehingga mudah diterima oleh penonton global. Representasi ini melahirkan bentuk hegemoni kultural baru, di mana kesetaraan ditampilkan bukan sebagai perjuangan politis, melainkan sebagai hiburan yang estetis. Penonton dibuat nyaman dengan ide keberagaman tanpa harus berhadapan dengan konflik sosial yang sesungguhnya. Meski demikian, penting dicatat bahwa hegemoni baru ini justru membuka ruang bagi pergeseran kesadaran. Dengan menampilkan seorang ratu kulit hitam di takhta tertinggi, Netflix menggeser batas imajinasi sosial penonton dan mulai melihat bahwa perempuan kulit hitam juga bisa menjadi figur yang kuat, berwibawa, dan berpengaruh.
Makna ini juga didukung dengan alur cerita karakter, dimana Kekuasaan yang dimiliki Queen Charlotte tidak lahir dari sistem patriarki lama, melainkan dari penataan ulang makna. Ia berkuasa bukan karena keturunan semata, tapi karena kemampuannya menjaga stabilitas sosial. Di titik ini, Bridgerton menyiratkan bahwa perempuan dan ras minoritas dapat menjadi subjek aktif dalam wacana kekuasaan, bukan sekadar objek yang dikendalikan. Dalam kerangka Gramsci, inilah yang disebut transformasi hegemoni ketika makna kekuasaan lama mulai bergeser, dan kelompok yang sebelumnya tersubordinasi mulai mengisi ruang dominasi budaya. Kekuasaan Queen Charlotte bukan kekuasaan simbolik semata, tetapi tanda bahwa tatanan sosial dapat dinegosiasikan ulang melalui representasi media.
Sosok Queen Charlotte mengajarkan bahwa melawan hegemoni tidak selalu berarti menghancurkannya dari luar terkadang perlawanan paling efektif justru dilakukan dari dalam sistem itu sendiri. Dengan tampil sebagai penguasa dalam dunia yang dulu menindasnya, Charlotte menunjukkan bentuk emansipasi yang elegan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kehadiran yang tak terbantahkan. Bridgerton mungkin fiksi, tetapi ia memantulkan realitas budaya kita, bahwa kekuasaan bisa bergeser ketika representasi berubah. Di tengah dunia yang masih sering menormalisasi ketimpangan gender dan ras, Queen Charlotte berdiri sebagai pengingat bahwa simbol-simbol budaya pun dapat menjadi medan perjuangan ideologis. Dalam konteks produksi budaya, perlu ada dorongan agar industri hiburan tidak sekadar menampilkan figur perempuan kulit hitam sebagai simbol kemajuan, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, menulis, dan mencipta dari pengalaman sendiri.
Dengan demikian, tindakan praksis yang relevan bukan hanya merayakan kehadiran tokoh seperti Queen Charlotte, tetapi juga mendorong transformasi struktural dalam industri budaya agar kesetaraan yang kita lihat di layar benar-benar tercermin dalam dunia di balik kamera.
Kajian budaya populer, hegemoni, dan representasi perempuan dalam media.
Berliana Wahyu A., mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
