Penulis : Anarahma Virastica Commanda
JurnalPost.com – Ketidakadilan hukum di Indonesia menarik perhatian masyarakat setelah berbagai kasus penting menunjukkan perbedaan perlakuan antara masyarakat umum dan kalangan elite. Laporan dari Komnas HAM (2024) menunjukkan adanya diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas adat, dalam sistem peradilan, mulai dari tahap penangkapan sampai persidangan.
Kasus pengusaha Harvey Moeis menuai banyak perdebatan karena lambatnya proses hukum dan sanksi yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Selain itu, pelaksanaan keputusan hukum masih terdapat masalah, banyak keputusan yang sudah sah secara hukum (inkracht) belum dilaksanakan, sementara keputusan yang melibatkan masyarakat kecil sering kali dilaksanakan lebih cepat.
Secara teoritis,pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Prinsip dari negara yang berlandaskan hukum mengajarkan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara dalam sistem hukum (equality before the law). Studi yang dilakukan oleh Firmansyah dan Pangestika (2023) mengungkapkan bahwa “pelaku yang memiliki kekuasaan sering kali mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan masyarakat umum, yang menunjukkan adanya ketidakadilan yang sistematis dalam penegakan hukum”. Baiti dkk. (2023) menyoroti kasus korupsi minyak vs nenek Asyani,memperlihatkan perbedaan mencolok antara elite dan masyarakat bawah.
Keadilan yang sesungguhnya harus mendukung mereka yang paling rentan di dalam masyarakat (the difference principle). Jika hukum cenderung lebih menindak rakyat kecil dibandingkan dengan elite yang berkuasa,maka sistem hukum itu telah gagal dalam memenuhi prinsip keadilan sosial. Dengan demikian,ketidakadilan dalam hukum tidak hanya masalah pelanggaran prosedur,tetapi juga merupakan kegagalan etis dalam menjalankan tugas utama dari negara hukum.
Untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan hukum di Indonesia,diperlukan pendekatan yang komprehensif seperti memperkuat institusi hukum agar lebih transparan, bertanggung jawab, dan terhindar dari pengaruh politik. Penegak hukum juga perlu diawasi melalui penerapan kode etik yang ketat serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Selain hal itu,masyarakat harus mendapatkan pendidikan dan pemahaman hukum agar mereka mengetahui hak-haknya dan berani meminta keadilan. Di sisi lain, undang-undang yang masih memberi ruang untuk diskriminasi perlu diperbaiki. Dengan langkah-langkah ini,diharapkan hukum-hukum Indonesia dapat berjalan dengan lebih adil bagi semua warga tanpa terkecuali.
Jadi,ketidakadilan hukum di Indonesia mencerminkan bahwa realisasi ideal hukum masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun secara konstitusi Indonesia menghargai prinsip kesetaraan didepan hukum,pada praktiknya masih ada perbedaan dalam perlakuan antara masyarakat umum dengan pihak-pihak yang berkuasa. Merujuk pada teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan gagasan keadilan dari John Rawls,seharusnya hukum berfungsi sebagai pelindung bagi setiap warga negara,bukan sebagai alat kekuasaan.
Reformasi hukum yang fokus pada integritas,transparansi,dan keadilan substantif sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan ini. Apabila penegakan hukum dilakukan secara jujur dan bebas dari pengaruh,cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan beradab,akan dapat terwujud dengan nyata,bukan hanya sekedar menjadi Idealitas di atas kertas,melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Penulis : Anarahma Virastica Commanda
