Oleh: Zelgia Abdaibba Decia
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
JurnalPost.com – Kasus sengketa antara honda dan tossa merupakan salah satu contoh menarik dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia. Perselisihan ini bermula karena honda, produsen sepeda motor asal jepang dengan reputasi global yang kuat, menggugat tossa, perusahaan lokal yang memperoduksi sepeda motor dan kendaraan roda tiga, atas dugaan pelanggaran merek. Inti dari gugatan tersebut berkaitan dengan kemiripan merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen.
Disatu sisi, honda sebagai pemilik merek dagang yang sudah dikenal luas memiliki hak hukum untuk melindungi brand nya dari segala bentuk penggunaan yang bisa merugikan nilai ekonomis maupun reputasi. Prinsip hukum kekayaan intelktual jelas menyatakan bahwa merek adalah asset yang tidak berwujud yang harus dijaga karena meimiliki fungsi pembeda, penjamin kualitas, dan alat pemasaran. Dengan reputasi besar, honda tentu khawatir apabila produk yang dianggap mirip meskipun diproduksi oleh perusahaan lain akan menurunkan kredibilatas brend mereka dimata konsumen.
Namun disisi lain,tossa sebagai produsen lokal berargumen bahwa mereka tidak bermaksud meniru atau menjiplak merek honda, melainkan hanya menggunakan nama yang dianggap berbeda dan sah secara hukum. Dari perspektif bisnis nasional, tossa mempresentasikan upaya industry dalam negri untuk bersaing di pasar otomotif yang slama ini didominasi perusahaan asing. Jika setiap merek lokal langsung dituduh meniru hanya karna memiliki kemiripan bunyi atau asosiasi tertentu, maka ruang inovasi dan kompetisi sehat bisa terhambat.
Kasus ini memperlihatkan dua dimensi penting. Pertama, dimensi hukum, dimana pengadilan harus menilai apakah benar adanya kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek honda dan tossa yang bisa menyesatkan konsumen. Pengadilan juga harus mempertimbangkan prinsip likelihood of confusion, yakni apakah konsumen rata-rata bisa tertipu atau mengira bahwa produk tossa terkait dengan honda. Kedua, dimensi ekonomi dan sosial, yaitu bagaimana perlindungan terhadap merek asing yang kuat tidak justru menjadi penghalang tumbuh nya merek lokal.
Jika kita melihat perkembangan industry otomotif, perlindungan merek memang sangat penting. Honda telah meginvestasikan waktu, modal, dan teknologi besar besaran untuk membangun citra dan kualitas produk mereka, wajar jika mereka ingin melindungi hasil usaha tersebut. Namun, pemerintah juga perlu memberi ruang agar industry lokal seperti tossa bisa berkembang dengan indentitas nya sendiri tanpa harus terus dibayangi gugatan hukum dari pemain besar. Disinilah peran penting system hukum kekayaan intelektual Indonesia untuk bersikap adil: melindungi hak-hak pemegang merek internasional, tetapi juga tidak mematikan kreatifitas pelaku usaha domestik.
Kasus honda vs tossa sesungguhnya menjadi refleksi bahwa dunia bisnis tidak hanya berbicara tentang kualita produk, tetapi juga tentang cerita merek dan strategi hukum. Bagi konsumen, kasus ini mengingatkan bahwa nama merek bukan sekedar symbol, melainkan representasi dari kualitas, reputasi, dan kepercayaan. Bagi pengusah lokal, kasus ini bisa menjadi pelajaran bahwa dalam membangun brand harus berhati-hati agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran terhadap merek besar yang sudah ada.
Secara pribadi, saya melihat sengketa seperti ini mestinya bisa menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran hukum intelektual di Indonesia. Perusahaan lokal perlu lebih inovatif dalam menciptakan nama, logo, dan identitas merek yang khas agar tidak rentan digugat. Sementara itu, perusahaan besar asing seperti honda juga sebaiknya tidak semata-mata menggunakan kekuatan hukum untuk menekan, melainkan bisa mendorong kolaborasi atau transfer teknologi agar industry nasional ikut berkembang. Dengan demikian, perlindungan merek tidak hanya berfungsi sebagai tameng bisnis, tetapi juga sebagai jabatan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan saling menguntungkan.
