Oleh : Adam Keylan Kurniawan
Nim : 202210360311249
Prodi : Hubungan Internasional
JurnalPost.com – Isu lingkungan ini telah menjelma menjadi salah satu persoalan paling mendesak dalam politik internasional. Krisis iklim, polusi plastik, degradasi hutan, serta transisi energi dari fosil ke terbarukan tidak lagi sebatas masalah teknis, melainkan telah memasuki ranah diplomasi, keamanan, bahkan ekonomi global. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan hutan tropis luas dan populasi besar, berada di posisi strategis sekaligus rentan. Sementara Jepang, sebagai negara industri maju dengan teknologi ramah lingkungan, menjadikan diplomasi hijau sebagai bagian penting dari politik luar negerinya. Pertemuan kepentingan inilah yang mendorong tumbuhnya kerjasama Indonesia–Jepang di bidang lingkungan, sebuah bentuk kolaborasi yang tidak hanya penting bagi kepentingan bilateral, tetapi juga berdampak signifikan bagi stabilitas ekologi dan pembangunan berkelanjutan regional maupun global.
Perubahan iklim menjadi isu global yang kian viral dalam beberapa tahun terakhir. Rekor suhu panas ekstrem, kebakaran hutan di berbagai belahan dunia, banjir besar yang melanda kawasan Asia Selatan, serta gelombang panas di Eropa adalah bukti nyata dari dampak krisis iklim yang dirasakan masyarakat global. Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu kerugian ekonomi, masalah kesehatan, bahkan ancaman terhadap stabilitas politik suatu negara. Dalam konteks ini, Indonesia dan Jepang memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar. Indonesia termasuk salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, namun sekaligus memiliki hutan tropis dan lahan gambut yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Jepang, meski tidak memiliki kekayaan alam sebesar Indonesia, merupakan negara dengan teknologi ramah lingkungan dan ambisi kuat mencapai net-zero emission pada 2050. Kolaborasi keduanya menjadi penting, karena Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi, sementara Jepang membutuhkan mitra strategis untuk mengimplementasikan inovasi lingkungannya.
Kerjasama Indonesia–Jepang banyak berfokus pada transisi energi. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk kebutuhan listriknya, padahal bahan bakar fosil ini adalah penyumbang terbesar emisi karbon. Jepang hadir menawarkan dukungan teknologi, seperti Carbon Capture and Storage (CCS), energi berbasis hidrogen, serta amonia hijau. Beberapa proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi juga didukung melalui forum Indonesia–Japan Environment Week. Namun, kerjasama ini tidak lepas dari kontroversi. Jepang masih mendukung pendanaan pada PLTU berbahan bakar batu bara dengan skema co-firing, sesuatu yang dipandang kontradiktif dengan komitmen transisi energi bersih. Sementara di Indonesia, transisi energi menghadapi tantangan serius karena ketergantungan ekonomi pada ekspor batu bara serta biaya tinggi pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Kritik publik, khususnya generasi muda dan aktivis lingkungan, sering disuarakan melalui kampanye digital dengan tagar seperti #StopDirtyEnergy yang viral di media sosial.
Selain perubahan iklim dan energi, persoalan sampah plastik juga menjadi sorotan utama dalam kerjasama lingkungan Indonesia–Jepang. Indonesia termasuk salah satu negara penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia, sebuah masalah yang semakin mencemaskan karena menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, bahkan kesehatan masyarakat. Gambar penyu terjerat plastik atau paus mati dengan perut penuh plastik telah menjadi simbol viral dari krisis ini. Jepang yang dikenal dengan sistem daur ulang ketat dan teknologi pengelolaan limbah modern menjadi mitra penting bagi Indonesia. Kerjasama diarahkan pada pembangunan fasilitas daur ulang, pengembangan ekonomi sirkular, dan program edukasi masyarakat untuk mengurangi plastik sekali pakai. Salah satu inisiatif yang pernah dibahas adalah riset bersama untuk mengolah plastik menjadi bahan bakar alternatif, yang sejalan dengan tren global pengelolaan limbah berkelanjutan. Isu plastik ini juga sangat dekat dengan generasi muda, sehingga kampanye bersama lintas negara dapat memperkuat kesadaran publik, misalnya melalui kampanye #BeatPlasticPollution yang sudah populer secara global.
Namun, kerjasama ini juga menghadapi tantangan dalam implementasi. Jepang masih dianggap belum sepenuhnya konsisten dalam diplomasi hijaunya karena di satu sisi mendukung green finance, namun di sisi lain tetap mendanai energi fosil. Di Indonesia, masalah birokrasi, lemahnya regulasi, serta minimnya penegakan hukum sering menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan proyek lingkungan. Persoalan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana lingkungan juga tidak bisa diabaikan, mengingat pernah muncul kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan dan energi. Di sisi sosial, meski isu lingkungan sering viral di media sosial, kesadaran masyarakat untuk benar-benar mengubah perilaku masih rendah. Banyak orang membicarakan transisi energi atau gerakan anti-plastik di ruang digital, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih bergantung pada energi fosil dan penggunaan plastik sekali pakai.
Untuk memperkuat efektivitas kerjasama, diperlukan solusi strategis yang lebih menyeluruh. Pertama, Jepang perlu lebih tegas mengalihkan dukungan dari energi fosil menuju energi terbarukan murni, sementara Indonesia harus memperkuat regulasi dan memberikan insentif bagi investasi hijau. Kedua, dana lingkungan atau green finance harus dikelola dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau penyalahgunaan. Ketiga, kerjasama perlu menyentuh level masyarakat dengan melibatkan generasi muda, NGO, akademisi, dan komunitas lokal. Edukasi dan kampanye digital bersama bisa menjadi cara efektif menjembatani diplomasi elit dengan realitas sehari-hari. Keempat, kolaborasi multi-pihak menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas internasional untuk mendorong perubahan nyata.
Kerjasama Indonesia–Jepang dalam isu lingkungan pada akhirnya mencerminkan kesadaran bahwa krisis ekologi adalah masalah global yang tidak bisa diatasi sendirian. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa diplomasi hijau bukan sekadar retorika, melainkan bisa diwujudkan dalam bentuk alih teknologi, pendanaan hijau, serta program nyata yang menyentuh masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan dalam konsistensi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kesenjangan kesadaran publik, prospek ke depan tetap terbuka lebar. Indonesia dan Jepang berpotensi menjadi contoh model diplomasi lingkungan yang efektif, tidak hanya untuk kawasan Asia–Pasifik, tetapi juga di panggung global.
Isu lingkungan yang viral hari ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tren sesaat, tetapi sebagai tanda bahwa generasi mendatang menuntut perubahan. Dengan sinergi yang konsisten, komitmen yang kuat, serta pendekatan yang inklusif, Indonesia dan Jepang dapat membuktikan diri sebagai aktor penting dalam membangun masa depan yang bersih, berkelanjutan, dan bebas dari krisis ekologi. Kerjasama yang dijalankan tidak hanya akan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi warisan penting bagi dunia dalam menghadapi tantangan lingkungan global.
