Oleh : Reza Hamdhani
Nim : 202110040311532
Prodi : ILmu Komunikasi
JurnalPost.com – Pada 14 Agustus 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten menemukan adanya pagar laut berbahan bambu sepanjang 7 km di pesisir Tangerang. Pagar tersebut terus bertambah panjang secara signifikan. Hanya dalam hitungan bulan, panjangnya sudah mencapai lebih dari 30 km. Keberadaan pagar laut raksasa ini langsung menimbulkan pertanyaan publik: siapa yang membangunnya, dengan izin apa, dan untuk tujuan apa?
Pada 9 Januari 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut karena tidak mengantongi izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Lokasinya juga dinilai bermasalah, sebab berdiri di jalur perikanan tangkap dan wilayah energi. Nelayan kecil mengeluh, akses mereka ke laut terhalang, bahkan jalur tangkap ikan terganggu.
Tak lama setelah itu, pada 11 Januari 2025, Koordinator Jaringan Relawan Pesisir (JRP) muncul ke publik dan menyebut pagar laut dibangun atas swadaya masyarakat untuk mencegah abrasi. Namun klaim ini segera menuai kontroversi: mungkinkah proyek beton sepanjang 30 km murni hasil swadaya nelayan kecil?. Nama Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), megaproyek reklamasi di utara Tangerang, ikut terseret. Publik menduga pagar laut ada kaitannya dengan ekspansi kawasan tersebut. Namun, manajemen PIK 2 membantah keterlibatan mereka.
Pernyataan resmi menyebutkan, “PIK 2 tidak ada kaitan sama sekali dengan pembangunan pagar laut di Tangerang.” Kendati demikian, skeptisisme publik tetap tinggi. Logikanya, siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pagar raksasa yang melindungi garis pantai? Warga pesisir kecil yang aksesnya terputus, atau pengembang yang tanahnya jadi aman dari abrasi?
Situasi memanas ketika 18 Januari 2025, Presiden memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut. Proses pembongkaran sempat menuai perdebatan, bahkan mendapat tentangan dari Menteri KP yang menilai ada prosedur hukum yang perlu dituntaskan lebih dahulu. Namun, perintah presiden tetap berjalan. Hingga akhir Januari, sekitar 18,7 km pagar laut berhasil dibongkar. Publik melihat ini sebagai bukti bahwa pemerintah pusat ingin meredam polemik yang semakin besar. Langkah penting terjadi pada 22 Januari 2025, ketika Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) di area pagar laut. Alasan pembatalan: terdapat cacat prosedur dan cacat material. Sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah karena lokasinya berada di luar garis pantai—wilayah yang secara hukum tidak bisa dimiliki privat. Dengan kata lain, ada upaya “privatisasi laut” yang menyalahi aturan agraria dan konstitusi.
Kasus ini kemudian masuk ke ranah KPK untuk ditelusuri potensi tindak pidana korupsi dan mafia tanah. DPR sempat diusulkan membentuk Panitia Khusus (Pansus), meski akhirnya belum terealisasi. Semua ini menguatkan dugaan bahwa pagar laut bukan sekadar proyek teknis, melainkan sarat kepentingan besar. Di tengah hiruk-pikuk politik dan hukum, masyarakat kecil tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Ahmad, seorang nelayan di Dadap, mengaku kini harus memutar jauh untuk melaut. “Dulu bisa langsung dorong perahu dari rumah, sekarang jalurnya tertutup beton,” katanya. Pedagang ikan pun mengeluh karena pasokan berkurang, sementara tambak warga tergenang akibat perubahan arus air. Ironisnya, kelompok yang sejak awal disebut sebagai penerima manfaat justru merasa paling dirugikan.
Selain menimbulkan konflik sosial, pagar laut juga menimbulkan dampak ekologis serius. Hilangnya mangrove berarti hilangnya benteng alami dan rumah bagi ribuan biota laut. Jalur migrasi ikan terganggu, membuat hasil tangkapan nelayan turun drastis. Di sisi sosial, minimnya transparansi dan partisipasi warga melahirkan rasa ketidakadilan. Banyak warga merasa tidak dilibatkan sejak awal, bahkan tak mendapat informasi jelas tentang kompensasi atau dampak jangka panjang proyek. Pagar laut di Tangerang menjadi cermin dilema pembangunan infrastruktur di Indonesia: antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi-politik. Retorika “demi rakyat” kerap disuarakan, tetapi implementasinya justru menyisakan luka bagi mereka yang paling rentan. Di satu sisi, ada klaim mitigasi bencana. Di sisi lain, ada praktik privatisasi ruang laut yang jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi bahwa laut adalah milik publik.
Kini, pagar laut memang sebagian sudah dibongkar. Namun, polemik yang ditinggalkannya jauh lebih besar daripada tembok beton yang pernah berdiri. Kasus ini memperlihatkan bagaimana infrastruktur bisa berubah wajah dari simbol perlindungan menjadi simbol ketimpangan. Pertanyaan awal tetap relevan: siapa yang diuntungkan dari pagar laut di Tangerang? Jika jawabannya hanya segelintir orang, maka pagar yang dimaksud sebagai tameng bencana justru menjadi pagar kepentingan. Dan bagi warga pesisir, yang tersisa hanyalah laut yang semakin jauh, serta rasa kehilangan atas ruang hidup yang sejak dulu menjadi rumah mereka.
SUMBER
https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb?page=all
