Penulis : Jhony K Tiran, SH
Pemerhati Sosial, Politik, Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
JurnalPost.com– Publik NTT beberapa waktu lalu dihebohkan dengan aksi demonstrasi ratusan sopir mobil pick up ke kantor Gubernur NTT. Mereka melakukan demonstrasi karena adanya kebijakan dari Gubernur NTT yang melarang mobil pick up untuk memuat penumpang umum dalam pengoperasiannya, dengan berdalih pada PP 55 Tahun 2012. Dalam demonstrasi yang dikoordinir oleh Gerakan Mahasiswa Flobamora (GMF) tersebut, mereka mengajukan dua tuntutan utama: menghentikan tindakan intimidasi terhadap para sopir mobil pick up oleh aparat, dan merevisi PP 55 tahun 2012 tentang Kendaraan serta meminta perlindungan hukum dari Gubernur NTT.
Menyikapi aksi demonstrasi tersebut, terlihat bahwa selama ini ada kebijakan dari Gubernur NTT yang melarang mobil pick up dalam pengoperasiannya untuk mengangkut orang atau penumpang, dengan berpedoman pada PP 55 Tahun 2012. Memang benar bahwa mobil pick up adalah mobil yang dirancang khusus sebagai angkutan barang dan dalam pengoperasiannya hanya boleh mengangkut barang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (7), pasal 3 ayat (1) huruf d, dan pasal 61 ayat (4) PP 55 2012 tersebut. Artinya bahwa kalau merujuk pada PP tersebut, maka mobil pick up tidak boleh mengangkut penumpang, karena dikhususkan untuk mengangkut barang.
Akan tetapi, yang mungkin Gubernur NTT lupakan (atau bisa saja tidak mengetahui dan memahaminya), adalah bahwa dalam praktek hukum ada asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, artinya hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam hal ini, jikalau ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari PP 55 tahun 2012 yang mengatur hal-hal yang bertentangan, maka PP 55 tahun 2012 tersebut haruslah dikesampingkan, dan harus pula berpedoman dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
Bahwa salah satu rujukan dalam pembuatan PP 55 Tahun 2012 adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam butir “Mengingat” ayat (2) PP tersebut. Artinya bahwa karena UU tersebut adalah rujukan, maka segala yang tercantum dalam PP 55 tahun 2012 tidak boleh bertentangan dengan UU 22 Tahun 2009, dan bilamana terjadi pertentangan, maka ketentuan dalam UU tersebutlah yang harus dipakai, sebagaimana asas hukum Lex Superiori Derogat Legi Inferiori tersebut.
Yang menjadi krusial dalam kasus ini adalah ketentuan Pasal 137 ayat (4) huruf a UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di Provinsi/Kabupaten/Kota belum memadai.” Merujuk pada ketentuan tersebut, artinya bahwa jikalau rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan prasarana jalan belum memadai di suatu daerah, maka mobil pick up dapat diperbolehkan mengangkut orang.
Sampai di sini, ada pertanyaan menarik untuk Gubernur NTT: apakah rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan prasarana jalan di Provinsi ini sudah memadai, sehingga Gubernur NTT mengambil kebijakan melarang mobil pick up mengangkut orang? Pantauan penulis sebagai orang awam dalam hal transportasi menunjukkan bahwa sesungguhnya rasio kendaraan bermotor untuk angkutan umum dan prasarana jalan di Provinsi ini, khususnya di pelosok desa, masih jauh dari kata memadai. Kondisi geografis NTT yang berupa kepulauan dengan topografi berbukit dan akses jalan yang sulit membuat pick up menjadi satu-satunya alternatif transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.
Realitas di lapangan menunjukkan absurditas kebijakan ini. Bagaimana mungkin seorang warga dari pelosok Amarasi, karena kebijakan Gubernur tersebut, harus berjalan puluhan kilometer hanya karena mobil pick up yang lewat tidak boleh mengangkut orang? Kondisi ini bukan hanya tidak masuk akal secara praktis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang seharusnya memudahkan akses masyarakat terhadap transportasi. Dari perspektif dampak sosial-ekonomi, kebijakan ini telah menimbulkan penderitaan berlapis: para sopir pick up kehilangan mata pencaharian, sementara masyarakat di daerah terpencil kehilangan akses transportasi yang selama ini menjadi andalan mereka.
Analisis hukum yang mendalam menunjukkan bahwa kebijakan Gubernur NTT tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena mengabaikan pengecualian yang secara eksplisit diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Penerapan PP 55 Tahun 2012 secara rigid tanpa mempertimbangkan kondisi khusus NTT bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan mengabaikan kondisi faktual yang ada di lapangan. Kondisi NTT dengan segala keterbatasan infrastruktur dan geografisnya jelas belum memenuhi syarat untuk memberlakukan larangan secara absolut.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ini adalah sebuah kebijakan konyol yang hanya membawa penderitaan bagi masyarakat di pelosok-pelosok, bukan hanya penderitaan bagi para sopir mobil pick up yang melakukan demonstrasi. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan mengabaikan hierarki hukum adalah kebijakan yang bermasalah dan perlu segera direvisi.
Gubernur NTT diharapkan dapat bersikap bijaksana dengan merevisi kebijakan ini dan kembali ke jalan yang benar demi kepentingan masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok NTT. Pemerintah semestinya melakukan mitigasi sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Dengan adanya mitigasi maka bisa dengan segera menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari penerapan regulasi tersebut. Dan tentu pula kita berharap, dengan kejadian ini Gubernur NTT dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk peningkatan rasio angkutan dan perbaikan prasarana jalan di Provinsi NTT tercinta ini, sehingga di masa depan masyarakat benar-benar memiliki alternatif transportasi yang memadai.
