• Home
  • About Us
  • Redaksi
  • Media Kit
  • Kebijakan
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
JurnalPost
JurnalPost
JurnalPost
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil

Tak Kenal Maka Kena Denda!; Pahami cara Menghitung Pajak

Editor Redaksi
29 Juni 2025
in Artikel

JurnalPost.com – Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan pajak serta aturan-aturan perpajakan yang berlaku menjadi sangat penting, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum.

Perpajakan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, diantaranya Undang-undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak pengahsilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan berbagai peraturan pelaksanaannya

1. Subjek dan Objek Pajak di Indonesia
Sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, subjek pajak terdiri atas Orang pribadi -Badan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, dan lainnya) Bentuk Usaha Tetap (BUT) -Warisan yang belum terbagi

Objek pajak yang dikenakan bisa berupa penghasilan, konsumsi barang/jasa, maupun aktivitas usaha lainnya yang menimbulkan kewajiban perpajakan

2. Jenis Pajak dan Ketentuan Dasarnya
Berikut adalah beberapa jenis pajak utama di Indonesia beserta dasar hukumnya

a. Pajak Penghasilan (PPh) – UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU HPP 2021
Merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dan dalam maupun luar negeri
Tarif PPh orang pribadi bersifat progresit sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif

Sampai Rp60 juta 5%
> Rp60 juta – Rp250 juta 15%
> Rp250 juta – Rp500 juta 25%
> Rp500 juta – Rp5 miliar 30%
Di atas Rp5 miliar 35%

Contoh perhitungan Seorang wajib pajak dengan PKP sebesar Rp100 juta akan dikenakan pajak sebesar-5% x Rp.60 juta = Rp.3 juta-15% Rp.40 juta = Rp.6 juta Total pajak terutang. Rp.9 juta.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU HPP
PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri Sejak April 2022, tarif PPN dinaikkan menjadi 11%
Contoh Harga sebuah produk Rp1 000 000-PPN 11% Rp.110.000 Total harga yang dibayar konsumen Rp1.110.000

c. Pajak Final untuk UMKM – PP No. 55 Tahun 2022 I
Untuk wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif final 0,5% dari omzet. Contoh Omzet UMKM Rp. 300 juta Pajak terutang Rp. 1.500.000

3. Langkah-Langkah Perhitungan Pajak Orang Pribadi
Perhitungan pajak bagi orang pribadi secara umum mengikuti tahapan berikut:

1). Menentukan Penghasilan Bruto
Penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, baik dari pekerjaan, usaha maupun sumber lain

2). Mengurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, besaran PTKP Wajib Pajak Rp. 54 000 000 tahun Tambahan untuk istri dan tanggungan Rp. 4.500.000 per orang (maksimal 3 tanggungan)

3). Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = Penghasilan Bruto-PTKP

4). Menerapkan Tarif Progresif sesuai UU PPh

4. Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran
Wajib Pajak harus melaporkan kewajiban perpajakannya secara periodik. Untuk orang pribadi pelaporan SPT Tahunan dilakukan paling lambat 31 Maret setiap tahun melalui laman https://djponline pajak go id
Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank persepsi ATM, internet banking, atau aplikasi resmi DJP Online.

5. Sanksi atas Pelanggaran Perpajakan
Sesuai Pasal 38 dan 39 UU KUP pelanggaran terhadap kewajban perpajakan dapat dikenai Sanksi administratil seperti bunga, denda, dan kenaikan tarif pajak Sanku pidana, seperti pidana penjara bagi vang dengan sengaja melakukan penggelapan pajak.

Penutup
Perpajakan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara. Dengan memahami mekanisme perhitungan pajak dan aturan yang berlaku, kita tidak hanya menghindari pelanggaran tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

saya percaya bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan merupakan bagian penting dari literasi hukum masyarakat Karena pada akhirnya, pajak bukan semata soal potongan penghasilan, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan bangsa.

Oleh: Afifa Nurocta Wijayanti

Bagikan133MengirimTweet83Print PDF

Baca Juga

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI SOSIALISASI PEMILAHAN LIMBAH DOMESTIK DESA KEMLOKO

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI SOSIALISASI PEMILAHAN LIMBAH DOMESTIK DESA KEMLOKO

Editor Redaksi
27 September 2026
0

Optimizing Waste Management Through Domestic Waste Separation Socialization in Kemloko Village 1Melinda Dewi Astuti, M. T, 2Mario Ega Saputra, 3Asyifa...

thumb

Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden RI

Editor Nadia
23 September 2026
0

Fine Putry, 231010200393 [email protected] ABSTRACT This study examines the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age requirement for...

GERAK BERSERI :  Pemanfaatan Ember Cat Bekas dan  Aksi Gotong Royong Pembuatan Bak Sampah Permanen dari Herbel Bersama Masyarakat Desa Latak

GERAK BERSERI :  Pemanfaatan Ember Cat Bekas dan  Aksi Gotong Royong Pembuatan Bak Sampah Permanen dari Herbel Bersama Masyarakat Desa Latak

Editor Redaksi
21 September 2026
0

GERAK BERSERI: Transforming Used Paint Buckets and Collaborative Construction of Permanent Waste Bins from Hebel Blocks with the Community of...

Pemberdayaan Masyarakat Desa Glapan melalui Peningkatan Kesadaran Kesehatan dan Pendampingan Pendidikan bagi Anak Sekolah

Pemberdayaan Masyarakat Desa Glapan melalui Peningkatan Kesadaran Kesehatan dan Pendampingan Pendidikan bagi Anak Sekolah

Editor Redaksi
17 September 2026
0

Community Empowerment in Glapan Village through Increased Health Awareness and Educational Assistance for School-Aged Children Andhika Setyo P.1, Iqbal Maulana...

Analisis Yuridis Mekanisme Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Analisis Yuridis Mekanisme Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Editor Redaksi
9 September 2026
0

JURNAL HUKUM Volume 1, September 2026 Agra Maulana Fakultas Hukum Universitas Terbuka Bandung 24.1 [email protected] Abstrak Perampasan aset ialah alat...

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Home
  • About Us
  • Redaksi
  • Media Kit
  • Kebijakan
© 2025 - PT Jurnal Post Indonesia. All Rights Reserved.
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Halaman Depan Folder 4

© 2025 - PT Jurnal Post Indonesia. All Rights Reserved.