Oleh: Johny K Tiran
JurnalPost.com – “Fiat Justitia Ruat Caelum” – Hukum Harus Tetap Tegak Walau Langit Runtuh. Ungkapan klasik dari senator Romawi Lucius Calpurnius ini seakan menggema keras di tengah hiruk pikuk politik lokal Kabupaten Kupang yang tengah diwarnai kontroversi pengangkatan Direktur Utama PDAM. Ironis memang, di era modern ini masih ada pejabat yang berani mengangkangi aturan hukum yang sudah jelas tertulis hitam di atas putih.
Kasus yang mencuat ke permukaan ini bukan sekadar persoalan administratif biasa. Ini adalah cerminan dari rapuhnya komitmen terhadap supremasi hukum di tingkat pemerintahan daerah. Ketika tim seleksi dan Bupati Kupang dengan lantang mengabaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, mereka sebenarnya sedang menancapkan paku dalam peti mati supremasi hukum di daerah mereka.
Aturan yang Dilanggar : Jelas, Tegas, dan Tidak Dapat Ditawar
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 telah mengatur dengan sangat jelas bahwa calon Direktur Utama PDAM harus berusia antara 35 hingga 55 tahun. Bukan 56 tahun, bukan 57 tahun, dan tentu saja bukan lebih dari itu. Angka 55 tahun adalah batas maksimal yang tidak dapat diganggu gugat.
Penetapan rentang usia ini bukanlah keputusan sembarangan. Para pembuat kebijakan mempertimbangkan bahwa pada usia 35-55 tahun, seseorang berada pada masa puncak produktivitas dengan kombinasi ideal antara pengalaman, kematangan, dan energi yang masih prima. Di sisi lain, batasan usia maksimal juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan regenerasi kepemimpinan dan menghindari stagnasi organisasi.
Namun, fakta yang terjadi di Kabupaten Kupang justru sebaliknya. Direktur Utama PDAM yang diangkat ternyata telah melampaui batas usia yang ditetapkan. Ini bukan lagi persoalan interpretasi atau penafsiran aturan, melainkan pelanggaran telanjang yang tidak dapat dibantah dengan dalih apapun.
Pembangkangan yang Sistematis
Yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah sifat pembangkangannya yang terstruktur dan sistematis. Pelanggaran ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan berbagai pihak yang terlibat dalam proses seleksi. Tim seleksi pasti mengetahui usia calon yang mereka loloskan, demikian pula Bupati yang melantiknya.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mengapa mereka berani mengambil risiko melanggar aturan yang begitu jelas? Apakah ada kepentingan tertentu yang begitu besar sehingga hukum menjadi nomor dua? Atau jangan-jangan, kultur pembangkangan terhadap aturan sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kupang?
Sikap ini mencerminkan arogansi kekuasaan yang berbahaya. Ketika pejabat publik merasa bahwa mereka berada di atas hukum dan dapat mengabaikan aturan sesuka hati, maka saat itulah fondasi demokrasi mulai retak. Seperti yang pernah disampaikan Dr. Don Patty – dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara : “Berpolitiklah dengan mengedepankan norma dan fatsoen politik.” Sayangnya, pesan ini tampaknya tidak sampai ke telinga para pengambil keputusan di Kupang.
Implikasi yang Merusak Tata Kelola
Pelanggaran dalam pengangkatan Direktur Utama PDAM ini bukan hanya merugikan dari segi legalitas, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang mengelola sumber daya vital seperti air bersih memerlukan kepemimpinan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga legitimate secara hukum.
Ketika proses pengangkatan cacat secara hukum, maka legitimasi kepemimpinan PDAM menjadi dipertanyakan. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas operasional perusahaan, hubungan dengan stakeholder, dan yang terpenting, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
Lebih jauh lagi, precedent buruk ini dapat menular ke proses-proses pengangkatan pejabat lainnya. Jika pelanggaran ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka akan tercipta persepsi bahwa hukum dapat diabaikan asalkan ada political will dari penguasa. Inilah yang disebut sebagai legal nihilism – kondisi di mana hukum kehilangan kekuatan dan otoritasnya.
Indonesia Sebagai Negara Hukum : Komitmen atau Sekadar Slogan?
Para pendiri bangsa Indonesia telah dengan tegas menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (machtstaat). Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pemikiran mendalam tentang bagaimana membangun bangsa yang berkeadilan dan beradab.
Konsep rechsstaat mengandung makna bahwa semua tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika pejabat daerah seperti tim seleksi dan Bupati Kupang mengabaikan aturan yang jelas, mereka sebenarnya sedang mengkhianati amanah konstitusi dan cita-cita para founding fathers.
Pertanyaannya kemudian: apakah komitmen terhadap negara hukum hanya sebatas retorika politik ataukah benar-benar dihayati dan diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan? Kasus PDAM Kupang ini menjadi test case yang menguji sejauh mana keseriusan kita dalam menegakkan supremasi hukum.
Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh
Menghadapi pelanggaran hukum yang begitu terang benderang ini, masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap penegakan hukum tidak boleh tinggal diam. Ada beberapa langkah hukum dan administratif yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar:
Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri
Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri. Dalam konteks ini, tindakan tim seleksi dan Bupati yang melanggar aturan jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.
Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN
Keputusan pengangkatan Direktur Utama PDAM merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dapat diajukan dengan dalil bahwa KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengandung cacat prosedural.
Keunggulan gugatan PTUN adalah bahwa jika terbukti, maka KTUN dapat dibatalkan secara otomatis, yang berarti pengangkatan Direktur Utama menjadi tidak sah dan harus dilakukan seleksi ulang.
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Inspektorat Daerah sebagai APIP memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kasus ini, Inspektorat dapat melakukan audit investigasi untuk mengungkap bagaimana pelanggaran ini bisa terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab.
Hasil audit APIP dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi administratif kepada pejabat yang terlibat, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Yang tidak kalah pentingnya, APIP juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
Laporan kepada Instansi Berwenang
Kasus ini juga dapat dilaporkan ke berbagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait aspek keuangan dan pengelolaan aset daerah. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat turun tangan.
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia dapat memproses laporan terkait maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelanggaran prosedur seleksi ini jelas merupakan bentuk maladministrasi yang merugikan kepentingan publik.
Pentingnya Sanksi yang Tegas
Penegakan hukum tanpa sanksi yang tegas hanyalah ritual kosong yang tidak memiliki makna. Dalam kasus PDAM Kupang ini, sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang setengah hati justru akan memberikan sinyal negatif bahwa pelanggaran hukum dapat ditolerir.
Tim seleksi yang terlibat dalam pelanggaran ini harus dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tim seleksi dan pencabutan hak untuk terlibat dalam proses seleksi serupa di masa mendatang. Bagi Bupati sebagai pejabat yang menandatangani keputusan pengangkatan, sanksi dapat berupa teguran keras hingga proses politik melalui DPRD jika dianggap perlu.
Yang tidak kalah penting adalah pembatalan keputusan pengangkatan dan dilakukannya seleksi ulang yang sesuai dengan ketentuan hukum. Direktur Utama yang diangkat secara tidak sah harus diberhentikan untuk menjaga integritas proses dan menghormati supremasi hukum.
Pembelajaran untuk Masa Depan
Kasus PDAM Kupang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Pelanggaran hukum sekecil apapun dapat berakibat fatal terhadap legitimasi dan kredibilitas pemerintahan. Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, tidak ada pelanggaran yang dapat disembunyikan selamanya.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini mencakup penguatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan prosedur, serta penguatan fungsi pengawasan internal.
Yang tidak kalah penting adalah perlu adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah untuk menegakkan supremasi hukum. Tanpa political will yang kuat, segala sistem dan prosedur yang bagus akan menjadi tidak bermakna.
Refleksi : Kembali kepada Esensi Negara Hukum
Lucius Calpurnius dengan ungkapannya yang terkenal telah mengingatkan kita bahwa hukum harus tetap tegak dalam segala kondisi. Bagi seorang senator yang hidupnya tidak lepas dari dinamika politik, Lucius memahami benar bahwa godaan untuk mengabaikan hukum demi kepentingan politik sesaat selalu ada. Namun, ia juga menyadari bahwa menyerah pada godaan tersebut akan menghancurkan sendi-sendi peradaban.
Kasus PDAM Kabupaten Kupang adalah ujian bagi komitmen kita terhadap supremasi hukum. Apakah kita akan membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja dengan dalih “sudah terlanjur” atau “tidak ada yang dirugikan”, ataukah kita akan menunjukkan bahwa hukum benar-benar memiliki taring dan dapat menggigit siapa saja yang melanggarnya?
Pilihan ada di tangan kita semua. Jika kita memilih untuk diam, maka kita turut bertanggung jawab atas merosotnya supremasi hukum di negeri ini. Namun, jika kita berani mengambil langkah tegas untuk menuntut penegakan hukum, maka kita sedang berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih berkeadilan dan beradab.
Indonesia sebagai negara hukum bukan sekadar slogan kosong yang tertulis dalam konstitusi. Ia adalah komitmen kolektif bangsa untuk membangun peradaban yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Komitmen ini harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata.
Kasus PDAM Kupang telah memberikan kita kesempatan untuk membuktikan sejauh mana keseriusan kita dalam menegakkan supremasi hukum. Mari kita tidak sia-siakan kesempatan ini. Mari kita tunjukkan bahwa hukum benar-benar tegak di bumi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan sebagaimana pernah diucapkan oleh Lucius Calpurnius berabad-abad silam: “Fiat Justitia Ruat Caelum” – Hukum Harus Tetap Tegak Walau Langit Runtuh.
Artikel ini ditulis sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia. Penulis berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk penguatan komitmen terhadap negara hukum di semua lini pemerintahan.
