JurnalPost.com – Penangkapan Dewita Br Silalahi, seorang petani perempuan dari Desa Pemayungan, Jambi, atas tuduhan perambahan hutan di kawasan konsesi PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT) adalah potret buram wajah hukum kita hari ini. Tidak ditemukan bukti pembakaran saat penangkapan, namun ia tetap didakwa dan diperiksa secara hukum. Jika kita telaah dari kacamata Hukum Administrasi Negara, kasus ini menunjukkan adanya cacat serius dalam pelaksanaan kewenangan negara, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelibatan masyarakat, dan perlindungan hak warga negara.
Dalam teori Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi warga negara. Namun dalam kasus ini, kita melihat sebuah tindakan yang justru melanggar prinsip-prinsip tersebut. Penangkapan Dewita dilakukan tanpa bukti kuat, dan dilandasi pada klaim bahwa ia berada di kawasan hutan yang telah diberikan hak kelola kepada perusahaan. Padahal, masyarakat seperti Dewita telah sejak lama hidup dan menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut dengan cara tradisional dan berkelanjutan.
Permasalahan utama dalam kasus ini sebenarnya terletak pada konflik kebijakan administrasi negara yang lebih berpihak kepada kepentingan korporasi daripada pada rakyat kecil. Negara, melalui kewenangan administratifnya, telah memberikan izin konsesi kepada PT ABT atas tanah yang secara de facto selama ini telah dikelola oleh masyarakat lokal. Pemberian izin seperti ini seharusnya tidak dilakukan secara sepihak. Dalam hukum administrasi, dikenal prinsip partisipasi publik dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan administrasi yang berdampak luas. Masyarakat yang terdampak langsung dari pemberian izin tersebut semestinya dilibatkan dalam proses perizinan.
Ketiadaan pelibatan masyarakat dalam proses administratif ini mengarah pada apa yang disebut sebagai maladministrasi. Lebih dari sekadar kesalahan prosedural, maladministrasi dalam konteks ini telah berdampak pada kriminalisasi warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat represif yang memperkuat dominasi kapital atas tanah dan sumber daya alam.
Praktik pengelolaan hutan yang hanya mengandalkan pendekatan administratif formal tanpa mempertimbangkan fakta sosial di lapangan merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewenangan administratif secara adil. Negara tidak bisa hanya mengandalkan peta dan dokumen untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah. Realitas sosial dan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan administratif.
Selain itu, penangkapan terhadap Dewita juga mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial dari aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam memahami konteks lokal. Pendekatan hukum yang kaku dan legalistik sering kali justru menimbulkan ketidakadilan ketika diterapkan pada kelompok masyarakat rentan yang hidup dalam keterbatasan informasi dan akses terhadap keadilan. Hukum administrasi negara yang ideal seharusnya menjunjung tinggi keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga pada prinsip moral, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok marjinal.
Negara seharusnya tidak berdiri di antara rakyat dan tanahnya sebagai penghalang, tetapi menjadi jembatan yang mengatur dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan adil, lestari, dan berpihak pada rakyat. Dalam hal ini, perlu ada reformasi besar dalam tata kelola administrasi perizinan kehutanan dan agraria, termasuk audit ulang terhadap semua bentuk konsesi yang tumpang tindih dengan lahan garapan rakyat.
Kasus Dewita adalah satu dari sekian banyak kasus serupa di Indonesia. Ini adalah alarm keras bahwa sistem administrasi negara kita belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sudah saatnya negara merumuskan ulang arah kebijakan administrasi publik agar lebih berorientasi pada perlindungan hak dasar rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan modal.
Jika hukum dibiarkan hanya menjadi alat formal kekuasaan, maka keadilan hanya akan menjadi hak bagi mereka yang kuat dan berpunya. Tapi jika hukum administrasi negara kita dijalankan dengan nurani, maka Dewita dan jutaan petani kecil lainnya tidak akan lagi hidup dalam ketakutan di tanah mereka sendiri. Maka tugas kita sekarang adalah menuntut agar negara tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga hadir secara adil dan manusiawi.
Opini: Rosa Ria Br. Silalahi (001), Universitas Jambi,Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2024
