Sumber Gambar : https://goodstats.id/
Penulis : Yusuf Surya Dinata,STB 5251, Manajemen Pemasyarakatan A
Politeknik Pengayoman Indonesia
JurnalPost.com – Korupsi telah menjadi masalah kronis yang terus membayangi Indonesia dari masa ke masa. Hampir setiap tahun, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.
Ironisnya, pelaku korupsi bukan hanya berasal dari kalangan pejabat tinggi negara, tetapi juga aparatur sipil, kepala daerah, hingga oknum penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung integritas dan keadilan. Di tengah berbagai upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang gencar dilakukan, muncul sebuah pertanyaan mendasar: benarkah wawasan kebangsaan bisa menjadi jawaban atas maraknya korupsi di Indonesia?
Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sering kali melibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar. Kasus e-KTP, dana bantuan sosial, dan berbagai skandal lainnya telah menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, memperlebar ketimpangan ekonomi, serta menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Salah satunya adalah kasus korupsi PT Timah yang menyeret sejumlah tokoh publik, termasuk suami artis Sandra Dewi yaitu Harvey Moeis, divonis hukuman 6,5 tahun penjara, dengan total kerugian mencapai Rp 300 triliun. Kerugian ini berasal dari penyalahgunaan tata niaga komoditas timah dan kerusakan lingkungan. Kasus lain yang tak kalah besar adalah korupsi di Subholding Pertamina, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta, dengan nilai kerugian sebesar Rp 193,7 triliun akibat permufakatan jahat dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.
Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah, dengan kerugian negara yang mencapai Rp 138,4 triliun karena penyelewengan dana bantuan selama krisis moneter. Di sektor agraria, Grup Duta Palma melakukan penyerobotan lahan untuk perkebunan kelapa sawit selama hampir dua dekade dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 104,1 triliun.
Kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada 2021-2022 pun menyebabkan kerugian negara hingga Rp 20 triliun akibat pemberian izin ekspor yang tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, pengelolaan dana di PT Asuransi Jiwasraya menyebabkan kerugian sebesar Rp 16,8 triliun, yang kemudian terungkap setelah perusahaan mengalami minus likuiditas.
Di sinilah pentingnya membangun kembali fondasi karakter bangsa melalui pendidikan moral dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wawasan ini mencakup nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Pendidikan wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada setiap individu bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara, menjalankan tugas dengan penuh integritas, serta menolak segala bentuk penyimpangan seperti korupsi.
Ketika seseorang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, ia akan menyadari bahwa tindakannya berdampak bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada masa depan bangsa. Dengan kesadaran seperti itu, potensi untuk melakukan tindakan korupsi akan berkurang, karena seseorang yang memiliki rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap rakyat tidak akan tega merampok uang negara.
Wawasan kebangsaan dapat menjadi benteng moral yang kuat. Saat aturan hukum tidak mampu mengawasi setiap individu dalam setiap detik kehidupannya, nilai-nilai internal seperti nasionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial akan menjadi pengawas yang tak kasat mata namun efektif dalam membentuk perilaku antikorupsi.
Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis agar wawasan kebangsaan benar-benar mampu menjadi solusi dalam memberantas korupsi. Pertama, pendidikan antikorupsi dan wawasan kebangsaan perlu diintegrasikan dalam seluruh jenjang pendidikan dengan pendekatan kontekstual yang menyentuh aspek moral dan emosional peserta didik. Kedua, pelatihan dan pembinaan aparatur negara harus terus dilakukan dengan menekankan etika pelayanan publik, loyalitas terhadap negara, dan integritas kerja.
Ketiga, perlu digalakkan kampanye nasional antikorupsi yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan melalui media sosial, televisi, dan berbagai platform digital untuk membangun kesadaran bersama bahwa korupsi adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap bangsa. Keempat, penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan cinta tanah air juga sangat diperlukan. Terakhir, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera yang nyata kepada para pelaku korupsi.
Dengan demikian, korupsi di Indonesia bukan hanya perlu ditangani dari sisi hukum, tetapi juga harus diberantas dari akarnya, yakni karakter dan kesadaran moral setiap individu bangsa. Wawasan kebangsaan memiliki peran penting dalam membangun integritas dan tanggung jawab terhadap negara. Namun, wawasan kebangsaan tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditanamkan dengan sungguh-sungguh dan tidak didukung oleh keteladanan serta penegakan hukum yang adil. Jika semua elemen bangsa dan pendidikan, pemerintahan, masyarakat, dan keluarga bekerja sama, maka harapan untuk Indonesia yang bersih dari korupsi bukanlah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang bisa diraih bersama.
