Oleh : Ummu Salma
JurnalPost.com – PT Pertamina (Persero) memproyeksikan permintaan harian masyarakat atas Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 mengalami kenaikan sebesar 2,7% dibandingkan dengan permintaan pada kondisi normal. Keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg semakin marak setelah pemerintah menerapkan kebijakan baru yang melarang penjualan gas melon ini secara eceran. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun buka suara terkait keputusan tersebut.
Menurut Prasetyo, kebijakan ini bertujuan untuk merapikan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang harus diberikan kepada masyarakat yang berhak. “Kami berharap subsidi ini diterima oleh yang berhak, bukan untuk menyulitkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu, 1-02-2025 (Tempo.co)
Penyebab kelangkaan gas bukan sekedar karena tingginya permintaan, gangguan dalam produksi (keterbatasan sumber daya alam) dan infrastruktur yang tidak memadai. Namun lebih dari itu, penyebab utamanya adalah sistem kapitalisme. Dimana sistem ekonominya dikendalikan oleh individu atau swasta dan memiliki serta sebagai pengelola sehingga persaingan memainkan peran utama dalam menentukan harga, produksi dan distribusi barang serta jasa. Maka tak heran jika pemerintah terkesan lambat dalam menangani kelangkaan gas elpiji, sebab intervensi pemerintah terbatas alias tidak turut campur.
bagaimana jika kelangkaan ini terjadi di dalam sistem islam?
Dalam sistem Islam, kelangkaan gas melon (LPG 3 kg) atau sumber energi lainnya akan ditangani dengan mekanisme yang berlandaskan syariat Islam dan prinsip kesejahteraan umat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam Daulah Islam untuk mengatasi masalah ini:
1. Pengelolaan Sumber Daya oleh Negara
Dalam Islam, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti minyak, gas, dan air, tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta secara eksklusif. Negara bertanggung jawab untuk mengelolanya demi kemaslahatan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Gas LPG termasuk dalam kategori “api” sehingga negara harus mengelolanya untuk kepentingan masyarakat, bukan membiarkannya dikuasai oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan semata.
2. Distribusi yang Adil dan Efektif
Negara akan memastikan distribusi gas berjalan adil, tanpa mafia atau penimbunan.
Sistem pendistribusian bisa berbasis koperasi atau lembaga negara yang menjamin harga tetap terjangkau bagi rakyat. Pendistribusian akan dikontrol ketat agar tidak ada kebocoran yang menyebabkan kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar.
3. Harga yang Stabil dan Terjangkau
Dalam Islam, negara berhak mengintervensi harga jika terjadi ketimpangan pasar yang merugikan rakyat. Jika perlu, subsidi akan diberikan dengan mekanisme yang transparan dan efektif, bukan sekadar kebijakan populis tanpa solusi jangka panjang.
4. Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif
Daulah Islam akan berinvestasi dalam energi alternatif seperti gas alam, listrik, atau sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Dengan kebijakan ini, kestabilan pasokan energi tetap terjaga.
5. Penghapusan Kapitalisme dan Oligarki Energi
Salah satu penyebab kelangkaan gas di sistem saat ini adalah adanya kartel, mafia migas, dan kepentingan kapitalis. Dalam sistem Islam, semua bentuk eksploitasi sumber daya oleh segelintir orang akan dihapuskan, dan sumber daya akan dikembalikan untuk kemaslahatan umat.
Dengan langkah-langkah ini, Daulah Islam dapat menjamin ketersediaan energi secara adil, murah, dan berkelanjutan bagi rakyat. Wallahu a’lam bishawaab
