JurnalPost.com – Pada 2014 lalu, Pemerintah China secara resmi mengumumkan kampanye “Strike Hard Against Violent Terrorist Activity”. Satu tujuan yang diungkapkan adalah, untuk mempelajari hukum dan peraturan China, menghapus pemikiran mengenai ekstremisme agama dan terorisme, dan untuk menyembuhkan penyakit ideologis. Secara singkat, ini merupakan pelatihan dan pendidikan yang ditunjukkan kepada etnis Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya di Xinjiang, China.
Laporan oleh Human Rights Watch yang berjudul “Eradicating Ideological Viruses: China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims” menambah dinamika baru dalam kebijakan representatif ini. Bukti-bukti terkait penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan massal menjadi landasan konkrit bahwa China, sekali lagi, melanggar larangan hukum internasional terhadap diskriminasi.
Namun tidak dapat disangkal bahwa media massa menjadi pemain penting dalam membingkai perspektif terkait konflik yang terjadi. Media massa tidak hanya memunculkan realitas yang dikonstruksi atau frame dari sebuah peristiwa. Media massa nyatanya berperan penting sebagai alat propaganda dan politik luar negeri yang jitu bagi suatu negara untuk menyerang negara lain yang dianggap sebagai ancaman. Melalui propaganda ini jugalah, media massa dapat dengan cepat meraih dukungan publik (international community support).
Amerika Serikat, lagi dan lagi, tidak ingin tertinggal dalam kesempatan ini. Media massa digunakan oleh AS untuk membingkai pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan China. Misalnya saja dalam The New York Times “Inside China’s Push to Turn Muslim Minorities Into an Army of Workers”.
Secara tegas berita ini menunjukkan sisi yang seragam dalam laporan Human Rights Watch. Pendeskripsian berita memberikan penekanan pada Pemerintah China yang memaksa warga Uighur dan Kazakh di Xinjiang untuk melakukan pelatihan kejuruan dan dipisahkan dari keluarga mereka. Tidak hanya itu, pemerintah China juga menggunakan gaya militer agar warga Uighur dan Kazakh setia pada partai komunis yang berkuasa. Menempatkan mereka pada apa yang disebut sebagai “pekerjaan paksa” juga digunakan oleh Pemerintah China untuk memberantas kemiskinan serta menghalang penyebaran ekstremisme agama dan kekerasan etnis.
Atau dalam judul yang lain pada platform yang sama, “Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims”. Pendeskripsian berita berfokus pada pembatasan aktivitas budaya dan agama Muslim Uighur. Penahanan etnis Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya di kamp pelatihan bertujuan untuk mengubah mereka sebagai pendukung partai komunis.
Berita ini juga memaparkan pidato Xi Jinping yang mengatakan bahwa Islam di Uighur adalah ekstremis agama. Pernyataan Xi yang diberitakan tentu menandakan serangan langsung pada etnis Uighur. The New York Times juga mengatakan bahwa kebohongan yang dikatakan Xi Jinping dalam pidatonya, mengakar dari kekhawatirannya akan meningkatnya kesalehan (ketaatan) publik.
Menjadi bukti yang konkrit bahwa deskripsi yang digambarkan oleh The New York Times digunakan oleh AS sebagai alat untuk membangun opini publik dan propaganda hitam politik luar negerinya. Ini sekali lagi menjadi penegasan bahwa, “China adalah pihak yang bertanggungjawab atas kesengsaraan karena pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya di Xinjiang”. Tajuk berita yang digunakan memberikan penekanan tegas bahwa pemerintah China mengambil langkah yang salah untuk menerapkan re-edukasi komunitas Muslim di Xinjiang, yang disertai kekerasan dan penganiayaan. Selain gambaran terkait dehumanisasi pemerintah China, porsi berita yang digunakan juga terkesan berat, setidaknya lebih banyak kecaman pada pemerintahan China daripada penjelasan resmi pemerintahan China akan kebijakan yang mereka ambil.
Ditulis oleh:
Dilla Aisyah Damayanti
Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
