Oleh: Dea Reranda, Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
JurnalPost.com – Jair Messias Bolsonaro adalah Presiden Brasil ke-38 dari 2019 hingga 2021. Dia adalah anggota Partai Sosial Liberal (PSL), yang dia ubah menjadi partai konservatif sebelum memutuskan hubungan dengannya. Sebelum karir politiknya, Bolsonaro menjabat sebagai pensiunan perwira militer.
Bolsonaro telah digambarkan sebagai tokoh polarisasi yang selamat dari upaya pembunuhan yang hampir fatal sebelum pemilihannya sebagai presiden. Masa kepresidenannya ditandai dengan kebijakan-kebijakan kontroversial tentang lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan isu-isu sosial.
Sejarah politik Jair Bolsonaro dimulai ketika dia terpilih menjadi Dewan Perwakilan di Brasil pada tahun 1991, di mana dia menjabat selama tujuh periode berturut-turut. Selama bertahun-tahun sebagai anggota kongres, Bolsonaro dikenal karena pernyataan kontroversialnya tentang isu-isu seperti ras, gender, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ucapannya sering menuai kritik karena sifatnya yang seksis, rasis, dan homofobik.
Dalam pemilihan presiden Brasil 2018, Bolsonaro mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Sosial Liberal (PSL) dengan platform yang menekankan nilai-nilai konservatif, tindakan antikorupsi, dan dukungan kuat untuk militer. Strategi kampanyenya berfokus pada media sosial dan menyasar pesan kepada kelompok tertentu, termasuk evangelis dan pendukung kediktatoran militer yang memerintah Brasil dari tahun 1964 hingga 1985.
Sebagai Presiden, Bolsonaro menghadapi banyak kontroversi terkait keputusan kebijakan dan pernyataan publiknya. Dia dikritik karena penanganannya terhadap pandemi COVID-19 di Brasil, kebijakan lingkungan yang menyebabkan deforestasi di hutan hujan Amazon, dan sikapnya terhadap hak asasi manusia, perempuan, dan minoritas.
Larangan Bolsonaro dari politik berasal dari pelanggarannya yang konsisten terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sepanjang masa kepresidenannya, Bolsonaro membuat banyak pernyataan kontroversial yang mempromosikan kekerasan dan diskriminasi. Retorikanya menargetkan komunitas yang terpinggirkan, termasuk wanita, individu LGBTQ+, dan masyarakat adat. Bahasa yang memecah belah seperti itu tidak hanya menggerogoti kohesi sosial tetapi juga melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.
Selain itu, pengabaian Bolsonaro terhadap institusi dan norma demokrasi menimbulkan kekhawatiran tentang erosi fondasi demokrasi Brasil. Dia sering menyerang media, melabeli jurnalis kritis sebagai “berita palsu” dan berusaha merusak kredibilitas mereka.
Larangan terhadap Jair Bolsonaro untuk berpartisipasi dalam politik kemungkinan besar akan berdampak besar pada lanskap politik di Brasil. Ketidakhadirannya dapat menciptakan peluang bagi tokoh atau partai politik lain untuk mendapatkan pengaruh. Kehadiran kuat Bolsonaro dalam politik Brasil telah mendominasi wacana, seringkali membayangi suara-suara lain.
Dengan pemecatannya, politisi lain yang sebelumnya terpinggirkan sekarang memiliki kesempatan untuk membentuk agenda politik dan mendapatkan dukungan publik. Selain itu, larangan tersebut dapat menyebabkan pergeseran kebijakan dan prioritas.
Dalam keputusan pengadilan, Bolsonaro dilarang terlibat dalam aktivitas politik selama delapan tahun. Putusan tersebut menyatakan bahwa karena perilakunya selama pemilihan umum sebelumnya, Bolsonaro tidak akan dapat memegang jabatan publik hingga tahun 2030.
Konsekuensi hukum dari pelarangan karier politik Bolsonaro ini signifikan. Artinya, dia tidak akan dapat mencalonkan diri untuk posisi politik apa pun atau berpartisipasi dalam kegiatan politik selama larangan tersebut. Ini berpotensi memengaruhi pengaruh dan kemampuannya untuk membentuk lanskap politik di Brasil di masa mendatang.
Opini publik terhadap Jair Bolsonaro di Amerika Serikat dan di seluruh dunia bervariasi. Beberapa individu dan kelompok melihatnya sebagai sosok yang kontroversial dan terpolarisasi, terutama karena kebijakannya terkait lingkungan, hak adat, dan masalah sosial. Pendekatan Bolsonaro terhadap tata kelola, pernyataan publik, dan tindakan telah menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia, aktivis lingkungan, dan advokat untuk komunitas yang terpinggirkan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa mungkin ada perbedaan perspektif tentang kepresidenan dan kebijakan Bolsonaro. Beberapa pendukung mungkin memandang kepresidenannya sebagai kekuatan positif untuk perubahan, menekankan nilai-nilai konservatif dan sikap antikorupsinya.
