Oleh: Jannika Anwarulia Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media
JurnalPost.com – Pada Tahun 1995, ada suatu pertunjukan yang diselenggarakan di lapangan suatu kampung, pertunjukan itu dikenal dengan nama pertunjukan Ketoprak yaitu seperti karawitan, tari, dagelan, tembang, tata artistik bahkan seni peran berkolaborasi untuk memainkan sebuah lakon. Bentuk kampanye ini dilaksanakan oleh PKI dengan menyisipkan kalimat slogan komunis dalam dialog para pemain ketoprak. Dahulu pun PKI menggunakan kampanye dengan mengunjungi perumahan masyarakat, cara ini menjadi cukup efektif di zamannya. Para partai yang lain biasanya memberikan ceramah tentang masalah yang sedang hangat dan mensosialisasikan program partai dan pemasangan poster partai. Ceramah yang dilakukan di tempat terbuka, dengan anggaran yang besar.
Sistematika kampanye akbar adalah strategi kampanye politik untuk mengumpulkan massa dalam skala besar, biasanya dilakukan pada tahap akhir kampanye. Tahap persiapan melibatkan pemilihan lokasi, logistik, dan pembicara yang tepat. Promosi dilakukan melalui media massa dan sosial, serta distribusi pesan kampanye. Pada hari pelaksanaan, fokus utama adalah mobilitasi massa dengan mengatur transportasi dan menyediakan hiburan. Keamanan dan ketertiban penting untuk menjaga jalannya acara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengalami beberapa perubahan dalam anggotanya sejak pembentukannya. KPU pertama (1999–2001) terdiri dari 53 anggota, KPU kedua (2001-2007) dengan 11 anggota, dan KPU ketiga (2007-2012) dengan tujuh anggota. Tujuan utama pembentukan KPU adalah untuk memastikan efektivitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil.
Peraturan terkait pelaksanaan kampanye akbar juga telah diatur, seperti yang tercantum dalam Peraturan PKPU No. 15 tahun 2023. Kampanye akbar presiden Indonesia sering menjadi kontroversi karena pemakaian dana besar dan kurangnya transparansi dalam sumber pendanaannya. Kritikus menganggap bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat.
Masalah keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian serius, terutama mengingat kerumunan massa yang besar dan potensi gangguan keamanan selama acara berlangsung. Pasal 4 Peraturan PKPU No. 15 tahun 2023 menetapkan waktu kampanye akbar dari pukul 09.00 hingga paling lambat pukul 18.00.
Selain itu, muncul terkait isu keadilan dalam akses terhadap kampanye akbar. Beberapa pihak menyoroti bahwa kampanye akbar cenderung lebih efektif bagi calon yang memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk mengorganisir acara besar-besaran, sementara calon dari kalangan yang kurang mampu atau independen mungkin kesulitan untuk bersaing dalam hal visibilitas dan dukungan massa. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam persaingan politik dan mengurangi ruang bagi beragam suara dan opini politik untuk didengar dan dipertimbangkan secara merata.
Sebagian masyarakat mungkin melihat kampanye akbar sebagai kesempatan untuk mendengarkan langsung pidato dan visi dari calon pemimpin mereka, serta sebagai ajang untuk merasakan atmosfer politik yang membangkitkan semangat patriotisme. Bagi sebagian lainnya, kampanye akbar dapat dianggap sebagai momen untuk menyatukan massa dalam mendukung aspirasi politik bersama, serta sebagai wadah untuk mengekspresikan identitas politik mereka secara terbuka.
Dalam menanggapi perdebatan tentang kampanye akbar, solusi netral mencoba menyelaraskan kepentingan demokratis dalam menyampaikan pesan politik dengan kebutuhan untuk meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. Salah satu solusi adalah mengadopsi aturan ketat tentang transparansi penggunaan dana kampanye untuk memastikan pertanggungjawaban dan mencegah penyalahgunaan sumber daya. Memperkuat peran lembaga pengawas pemilu seperti KPU juga penting untuk mengawasi pelaksanaan kampanye dengan aturan yang telah ditetapkan, meminimalkan pelanggaran aturan, dan memastikan keadilan bagi semua peserta.
Terakhir, upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat menjadi solusi yang konstruktif. Ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok dan sudut pandang untuk disuarakan dalam kampanye akbar, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendorong dialog politik yang sehat.
Harapan untuk kelangsungan kampanye akbar terkait dengan komunikasi mencakup tiga aspek kunci. Pertama, pentingnya transparansi dalam menyampaikan informasi kampanye, termasuk penggunaan dana, untuk membangun kepercayaan publik. Kedua, efektivitas komunikasi dalam menyampaikan pesan tentang visi dan program kerja calon pemimpin untuk memengaruhi opini masyarakat. Dan ketiga, pentingnya komunikasi yang inklusif untuk memperkuat pluralisme dan mendukung demokrasi. Diharapkan kampanye akbar bisa menjadi alat yang kuat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam politik.
