Jakarta, JurnalPost.com - Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menegaskan komitmennya dalam melawan pelecehan serta mendorong terciptanya ruang digital yang aman dan inklusif bagi perempuan menjelang peringatan Hari Kartini.
Plt. Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah, menegaskan bahwa Partai Golkar terus membuka ruang bagi generasi muda serta mendorong regenerasi dalam dunia politik. “Partai Golkar adalah partai yang terbuka dan siap menerima anak muda. Regenerasi adalah keniscayaan, dan kita harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Komitmen tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Ruang Digital yang Aman untuk Perempuan: Antara Hak, Batas, dan Realitas Politik” yang diselenggarakan PP AMPG bersama Golkar Institute. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan legislatif, pemerintahan, dan lembaga independen, serta diikuti peserta dari berbagai organisasi kepemudaan.
Wakil Ketua Umum PP AMPG Bidang Perempuan, Perlindungan Anak, dan Budaya, Benazir Komarudin, mengatakan isu perlindungan perempuan di ruang digital harus menjadi bagian dari agenda strategis. “Semangat Kartini untuk kesetaraan gender hari ini tidak hanya milik perempuan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang yang adil dan aman. Hal ini tercermin dari diskusi hari ini yang sekitar 60 persen pesertanya adalah laki-laki,” kata Benazir.
Diskusi ini menghadirkan Anggota DPRD DKI Jakarta Farah Savira, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar R., serta Komisioner Komnas Perempuan periode 2020–2025 Siti Aminah Tardi.
Dalam forum tersebut, Siti Aminah menyoroti pentingnya edukasi sejak dini, khususnya kepada anak laki-laki, untuk memahami batasan dan menghormati orang lain. Ia juga menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga nonfisik, termasuk komentar yang merendahkan tubuh seseorang. “Hal-hal yang dianggap candaan bisa berdampak serius pada korban, termasuk terhadap rasa aman dan kesehatan mental,” ujarnya.
Alfreno menambahkan bahwa ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan ruang fisik. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ruang digital tetap aman. “Ibu Menteri Meutya Hafid mendorong melalui PP TUNAS untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan dan anak. Kini, masyarakat juga perlu turut mengawal, termasuk tidak membuatkan akun bagi anak di bawah umur,” ujarnya.
Sementara itu, Farah Savira menekankan pentingnya masyarakat untuk mengetahui fasilitas yang tersedia di daerah masing-masing. Ia menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban melalui layanan UPT PPA. Farah menjelaskan bahwa layanan pengaduan tersedia melalui hotline, dengan dukungan psikolog gratis di sekitar 44 pos SAPA di tingkat kecamatan di DKI Jakarta, serta pendampingan paralegal dan konselor yang difasilitasi pemerintah daerah.
Sebagai hasil diskusi, peserta mendorong penguatan pendidikan seksual sejak dini, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor. PP AMPG bersama peserta juga menghasilkan pernyataan bersama sebagai langkah konkret yang berisi komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan, memperjelas batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan pelecehan dalam ruang digital maupun politik, serta mendorong budaya saling mengingatkan dan berani melakukan call out terhadap perilaku yang tidak pantas.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda