Politik yang Merangkul, Bukan Memecah Belah Masyarakat

JurnalPost.com - Politik seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, bukan justru menciptakan jarak di antara mereka. Perbedaan pilihan, pandangan, dan kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, ketika perbedaan tersebut berubah menjadi permusuhan, politik kehilangan salah satu tujuan pentingnya, yaitu menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Masyarakat akhirnya tidak lagi sibuk membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa, tetapi justru terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang harus dibela dan siapa yang harus disalahkan.

Persoalan ini relevan dengan kehidupan politik Indonesia. Persaingan politik tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan atau selama pemilihan umum, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga, pertemanan, kampus, dan media sosial.

Perbedaan dukungan terhadap tokoh atau kelompok politik terkadang membuat seseorang dinilai berdasarkan pilihan politiknya, bukan berdasarkan gagasan dan tindakannya. Akibatnya, hubungan sosial yang sebelumnya terjalin dengan baik dapat terganggu hanya karena perbedaan pandangan.

Menurut Jati (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Polarization of Indonesian Society during 2014–2020: Causes and Its Impacts toward Democracy, polarisasi masyarakat Indonesia berkaitan dengan persaingan politik yang melibatkan identitas dan preferensi politik. Kajian tersebut memperlihatkan bagaimana persaingan dalam pemilihan umum dapat memengaruhi hubungan antarkelompok masyarakat.

Hal ini mengingatkan kita bahwa tantangan demokrasi bukan hanya bagaimana memenangkan persaingan politik, tetapi juga bagaimana menjaga agar persaingan tersebut tidak merusak kehidupan sosial.

Politik Identitas dan Tantangan Menjaga Persatuan

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan identitas untuk membangun dukungan politik dengan mempertentangkan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Identitas agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang patut dihormati. Persoalan muncul ketika identitas digunakan untuk menumbuhkan kebencian atau membangun anggapan bahwa kelompok tertentu lebih pantas didengar daripada kelompok lainnya.

Padahal, dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Politik identitas sendiri tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili dapat menggunakan identitasnya untuk memperjuangkan hak dan menyampaikan kebutuhan mereka.

Hal yang perlu dikritisi adalah ketika identitas digunakan untuk merendahkan kelompok lain, menyebarkan prasangka, atau mengabaikan hak pihak yang berbeda. Politik seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan.

Media Sosial dan Polarisasi Politik

Tantangan tersebut juga terlihat dalam perkembangan politik Indonesia, termasuk pada Pemilihan Presiden 2024. Kampanye politik tidak lagi hanya berlangsung melalui pertemuan langsung, baliho, dan debat di televisi, tetapi juga melalui TikTok, Instagram, YouTube, serta berbagai platform digital lainnya.

Media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal kandidat, membandingkan gagasan, dan menyampaikan pendapat. Namun, ruang digital yang sama juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, potongan video tanpa konteks, serta narasi yang menyerang karakter seseorang.

Laporan Digital News Report 2024: Indonesia yang ditulis Steele (2024) untuk Reuters Institute for the Study of Journalism menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting sebagai sumber berita bagi masyarakat Indonesia, khususnya pengguna internet.

Di tengah kemudahan memperoleh informasi, masyarakat juga menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi yang menyesatkan dan menurunnya kepercayaan terhadap berita.

Keadaan ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat tidak cukup hanya cepat menerima dan membagikan informasi, tetapi juga perlu memeriksa sumber, memahami konteks, dan mempertimbangkan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Van Bavel dan rekan-rekannya (2021), dalam artikel How Social Media Shapes Polarization, menjelaskan bahwa media sosial dapat memengaruhi polarisasi politik melalui kecenderungan pengguna memilih informasi yang sesuai dengan pandangannya, karakter pesan yang beredar, serta desain platform dan algoritma.

Meski demikian, media sosial tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya penyebab perpecahan politik. Platform digital juga dapat memperluas partisipasi masyarakat, membantu penyebaran informasi, dan membuka ruang bagi kelompok yang sebelumnya kurang terdengar.

Persoalannya terletak pada bagaimana teknologi digunakan dan bagaimana masyarakat merespons perbedaan pendapat. Ketika media sosial lebih sering digunakan untuk menyerang orang daripada membahas gagasan, ruang diskusi publik berisiko berubah menjadi arena permusuhan.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu membangun kebiasaan berdiskusi secara lebih sehat. Kritik sebaiknya diarahkan pada kebijakan, gagasan, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada penghinaan terhadap identitas pribadi seseorang.

Kita boleh tidak setuju dengan pilihan politik teman, keluarga, atau orang lain. Namun, ketidaksetujuan tersebut tidak harus berakhir dengan rusaknya hubungan. Perbedaan pandangan justru dapat menjadi kesempatan untuk saling memahami apabila disertai sikap terbuka dan kemauan untuk mendengarkan.

Menjaga Persatuan Setelah Pemilu

Tantangan mewujudkan politik yang merangkul tidak berhenti ketika hasil pemilihan umum diumumkan. Setelah persaingan selesai, masyarakat tetap harus hidup berdampingan sebagai warga negara.

Mereka yang mendukung kandidat berbeda tetap berinteraksi di tempat kerja, kampus, lingkungan keluarga, dan ruang publik. Karena itu, kemenangan dalam pemilu seharusnya tidak dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan pihak yang memiliki pilihan berbeda.

Pihak yang memenangkan pemilu memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi seluruh warga negara tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh pelayanan publik yang adil.

Sebaliknya, pihak yang tidak memenangkan pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati proses demokrasi dan menggunakan jalur yang sah dalam menyampaikan keberatan.

Kritik dan pengawasan tetap diperlukan karena keduanya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan demikian, persaingan politik tidak harus berakhir dengan permusuhan, tetapi dapat dilanjutkan melalui dialog, evaluasi, dan pertukaran gagasan demi kepentingan masyarakat.

Politik yang merangkul bukan berarti semua pihak harus selalu setuju atau menghindari perdebatan. Demokrasi justru membutuhkan kritik, perbedaan pendapat, dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Tanpa semua itu, kebijakan publik berisiko berjalan tanpa evaluasi yang memadai. Persatuan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik terhadap ketidakadilan.

Ketika masyarakat menyampaikan persoalan mengenai pelayanan publik, kesenjangan, atau kebijakan yang dianggap merugikan, tanggapan yang diperlukan adalah dialog, bukan langsung menuduh bahwa kritik tersebut bertujuan memecah belah.

Dalam praktiknya, politik yang merangkul dapat diwujudkan melalui kebijakan yang adil, pelayanan publik yang tidak diskriminatif, serta kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Kritik terhadap pemerintah juga perlu dipandang sebagai bagian dari demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap persatuan.

Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan, melainkan menjadi kesempatan untuk saling memahami.

Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama, tetapi bagaimana setiap orang tetap menghormati hak dan pendapat orang lain.

Pada akhirnya, politik yang merangkul bukan berarti politik tanpa konflik, melainkan politik yang mampu mengelola perbedaan tanpa merusak hubungan sosial.

Keberhasilan politik tidak hanya diukur dari siapa yang memenangkan pemilu atau memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang seluruh warganya selalu sepakat, melainkan bangsa yang mampu menjaga kebersamaan di tengah perbedaan.

Politik seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, bukan tembok yang memisahkan mereka.

Daftar Pustaka

Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian Society during 2014–2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(2), 152–167. DOI: 10.22146/jsp.66057.

Steele, J. (2024). Digital News Report 2024: Indonesia. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Van Bavel, J. J., Rathje, S., Harris, E., Robertson, C., & Sternisko, A. (2021). How social media shapes polarization. Trends in Cognitive Sciences, 25(11), 913–916. DOI: 10.1016/j.tics.2021.07.013.