Apakah TikTok Menggantikan Ruang Kelas Demokrasi?

JurnalPost.com - Seorang anak muda mungkin tidak membaca berita politik pagi ini. Namun, bukan berarti ia tidak menerima informasi politik.

Sambil menunggu kendaraan, beristirahat setelah kuliah, atau sekadar mengisi waktu luang, sebuah video tentang kebijakan pemerintah, potongan pernyataan pejabat, kritik terhadap politikus, atau isu sosial dapat tiba-tiba muncul di layar ponselnya. Ia mungkin tidak mencarinya. Algoritmalah yang membawanya datang.

Di titik inilah persoalan pendidikan politik generasi muda menjadi menarik: di mana sebenarnya anak muda hari ini belajar tentang politik?

Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika generasi muda menempati posisi penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada September 2026 menyebut generasi Z dan milenial mencakup sekitar 56 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. KPU juga mendorong anak muda agar tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi ikut terlibat dalam diskusi, pengawasan, dan berbagai bentuk partisipasi demokratis.

Artinya, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya berada di tangan mereka yang sedang menduduki jabatan politik. Masa depan itu juga berkaitan erat dengan bagaimana generasi muda memperoleh informasi, membentuk pandangan, dan menentukan sikap terhadap berbagai persoalan publik.

Dan semakin hari, proses tersebut berlangsung di ruang digital.

Politik Masuk ke Layar Ponsel

Pada 3 September 2026, DPR RI menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya bertema “AI, TikTok, dan Politik: Siapa yang Menentukan Masa Depan Indonesia?”

Pemilihan tema tersebut bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Dalam laporan resminya, DPR menjelaskan bahwa platform digital dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari keseharian generasi Z. Karena itu, pembahasan mengenai wawasan kebangsaan pun dikemas melalui persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka.

Peristiwa tersebut memberi satu petunjuk penting: ruang digital telah menjadi salah satu arena tempat generasi muda berinteraksi dengan persoalan politik dan kebangsaan.

Namun, kita perlu berhati-hati menyebut media sosial sebagai ruang kelas.

Media sosial bukan ruang kelas dalam pengertian konvensional. Tidak ada kurikulum, guru, silabus, ataupun ujian yang mengatur apa yang harus dipelajari seseorang.

Justru karena itulah pengaruhnya menarik secara sosiologis.

Anak muda tidak hanya belajar politik ketika seseorang secara sengaja mengajarkan politik kepada mereka. Mereka juga belajar melalui apa yang terus-menerus mereka lihat, apa yang dibicarakan teman sebaya, siapa yang mereka ikuti, video yang mereka tonton, dan percakapan yang mereka masuki di ruang digital.

Dalam sosiologi, proses semacam ini dapat dibaca sebagai sosialisasi politik, yakni proses ketika individu memperoleh pengetahuan, nilai, orientasi, dan sikap yang berkaitan dengan kehidupan politik.

Jika dahulu sekolah, keluarga, organisasi, dan media massa menjadi agen penting dalam sosialisasi politik, kini media sosial hadir sebagai ruang tambahan yang semakin sulit diabaikan.

Dari Guru ke Algoritma?

Perubahan ini membawa pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menentukan informasi politik apa yang sampai kepada anak muda?

Di ruang kelas, guru memilih materi berdasarkan tujuan pembelajaran. Ada upaya memberikan konteks, membandingkan perspektif, menguji argumen, dan meluruskan pemahaman yang keliru.

Algoritma bekerja dengan logika berbeda.

Sistem rekomendasi menyajikan konten berdasarkan berbagai pola interaksi pengguna. Konten yang menarik perhatian, mendapatkan respons, atau dianggap sesuai dengan aktivitas seseorang dapat terus muncul dalam pengalaman digitalnya.

Akibatnya, seseorang dapat merasa sedang melihat “realitas politik”, padahal yang hadir di hadapannya merupakan realitas yang telah melalui proses seleksi sistem rekomendasi.

Di sinilah pendidikan politik pada era digital tidak cukup hanya berbicara tentang akses terhadap informasi. Persoalannya telah bergeser dari kelangkaan informasi menjadi kemampuan menyaring informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juni 2026 bahkan menyatakan bahwa pendekatan lama terhadap literasi digital tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan. Literasi digital kemudian diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat menghadapi disinformasi, misinformasi, dan hoaks.

Pada Agustus 2026, Komdigi juga mengingatkan bahwa persoalan generasi muda bukan lagi sekadar kekurangan informasi, melainkan banjir informasi yang bercampur dengan hoaks, penipuan digital, dan manipulasi konten berbasis AI. Pelajar karena itu perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan memeriksa informasi sebelum membagikannya.

Dengan demikian, literasi politik anak muda menjadi semakin kompleks.

Mereka tidak hanya perlu mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga harus mampu bertanya: Mengapa informasi ini muncul? Siapa yang membuat dan menyebarkannya? Apa buktinya? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dalam konteks apa informasi tersebut harus dipahami?

Viral Bukan Ukuran Kebenaran

Media sosial menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi.

Peluangnya cukup jelas. Media sosial memungkinkan anak muda memperoleh informasi dengan cepat, mengikuti isu publik, menyampaikan pendapat, membentuk komunitas, dan terlibat dalam percakapan sosial-politik.

Namun, kecepatan memiliki konsekuensi.

Isu politik yang kompleks dapat dipadatkan menjadi video berdurasi beberapa detik. Perdebatan mengenai kebijakan dapat berubah menjadi satu potongan pernyataan. Perbedaan argumentasi dapat bergeser menjadi pertentangan antarkelompok.

Yang paling banyak ditonton belum tentu yang paling benar. Yang paling banyak dibagikan juga belum tentu yang paling penting.

Karena itu, viralitas tidak boleh disamakan dengan validitas.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada April 2026 juga menyoroti perkembangan AI generatif yang memungkinkan produksi konten manipulatif berlangsung semakin cepat dan semakin sulit dibedakan dari informasi autentik. Perkembangan tersebut dapat memengaruhi integritas informasi dan tingkat kepercayaan publik.

Dalam demokrasi, persoalan ini menjadi serius ketika masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak pernah diperiksa.

Sebab demokrasi bukan hanya membutuhkan kebebasan untuk berbicara. Demokrasi juga membutuhkan warga yang mampu memeriksa sebelum percaya dan berpikir sebelum menyebarkan.

Sekolah Tidak Perlu Mengalahkan TikTok

Lalu, apakah sekolah harus melarang atau menjauhkan siswa dari media sosial?

Jawabannya tidak sesederhana itu.

Sekolah tidak mungkin—dan tidak perlu—memenangkan persaingan memperebutkan perhatian siswa dari algoritma. Yang jauh lebih penting adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk hidup secara kritis di tengah ekosistem digital.

Pendidikan politik karena itu perlu bergerak dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan kemampuan berpikir kritis.

Siswa tidak cukup hanya mengetahui definisi demokrasi. Mereka perlu mengalami dan memahami bagaimana nilai demokrasi bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan orang lain?

Bagaimana membedakan kritik terhadap kebijakan dengan serangan terhadap pribadi?

Bagaimana memeriksa informasi sebelum membagikannya?

Bagaimana mendengarkan pandangan yang berbeda dengan keyakinan sendiri?

Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mengubah perbedaan menjadi dialog, bukan permusuhan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru berada di jantung pendidikan demokrasi.

Dalam konteks inilah guru memiliki peran yang sulit digantikan oleh algoritma. Guru mungkin bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi ia dapat menjadi fasilitator yang membantu siswa memahami konteks, menguji argumen, membandingkan perspektif, serta merefleksikan konsekuensi sosial dari sebuah pandangan.

Komdigi pada Mei 2026 juga menekankan pentingnya pendampingan guru dan orang tua agar anak mampu membedakan informasi yang benar dan tidak benar, termasuk ketika menghadapi hoaks serta manipulasi informasi berbasis AI.

Kehadiran media sosial, dengan demikian, justru dapat menjadi alasan bagi sekolah untuk semakin memperkuat fungsi pendidikan kritisnya.

TikTok Bukan Musuh Demokrasi

Karena itu, pertanyaan “apakah TikTok menggantikan ruang kelas demokrasi?” mungkin tidak harus dijawab dengan “ya” atau “tidak”.

Yang terjadi jauh lebih kompleks: ruang sosialisasi politik sedang meluas.

Sekolah tetap menjadi ruang penting. Keluarga tetap memiliki pengaruh. Kelompok sebaya tetap membentuk pandangan. Media massa tetap berperan. Namun, di antara semuanya, kini terdapat ruang digital yang setiap hari hadir di dalam kehidupan generasi muda.

Tantangannya bukan bagaimana mengembalikan pendidikan politik hanya ke ruang kelas. Tantangannya adalah bagaimana pendidikan politik mampu menjangkau kehidupan digital tempat anak muda benar-benar berinteraksi.

Sebab ketika seorang siswa membuka TikTok, ia tidak otomatis berhenti menjadi warga negara.

Ia tetap sedang belajar tentang masyarakat.

Ia tetap sedang membentuk pandangan mengenai keadilan.

Ia tetap sedang menentukan siapa yang dipercaya.

Dan, secara tidak langsung, ia tetap sedang belajar tentang politik.

Karena itu, tugas pendidikan hari ini bukan menjauhkan anak muda dari algoritma, melainkan membekali mereka agar mampu membaca algoritma secara kritis.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah TikTok akan menggantikan ruang kelas demokrasi.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Ketika anak muda belajar politik dari layar, siapa yang mengajarkan mereka cara berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat?

Jika sekolah mampu menjawab pertanyaan tersebut, ruang digital tidak harus menjadi ancaman bagi demokrasi. Ia justru dapat menjadi ruang baru tempat generasi muda belajar menjadi warga negara yang kritis, dialogis, dan bertanggung jawab.