Oleh: Miftakhul Khasanah
JURNALPOST – Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dandidukungolehseluruhrakyatnya.
Politik dan Pendidikan merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik suatu Negara. Pada umumnya kedua elemen ini selalu dipisahkan, sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan lain. Padahal keduanya sangatlah berkaitan dan sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara.
Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu.
Sedangkan Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa, dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara.
Padahal pada hakikatnya jika di lihat dari kenyataannya bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, dan sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang Negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Kebijakan politik menentukan berjalannya proses pendidikan.
Artinya, politik dalam pendidikan itu seharusnya menguntungkan guna membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan baik secara finansial maupun nonfinansial. Secara finansial politik membantu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan seperti memberikan dana guna memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan secara nonfinansial politik membantu dalam menetapkan kebijakan dan peraturan yang harus di jalankan dalam pendidikan, seperti penetapan kurikulum dan pearturan pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang.
Namun dikarenakan akibat perbuatan oknum-oknum tertentu, Itulah mengapa di era perkembangan zaman saat ini masyarakat cenderung tidak mempercayai pemerintah akan politik yang di jalankan, bahkan alergi sampai membenci politik.
Politik sudah telanjur diidentikkan sebagai seolah-olah sekadar birahi mengejar kekuasaan atau nafsu akan uang belaka saja demi kepentingan pribadi saja. Pemberitaan gencar di mana-mana tentang politisi-politisi parlemen yang diringkus sekaligus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politisi-politisi yang bermain kata dengan logika-logika ajaibnya, bisa saja menyimpangkan pemahaman akan potret politik yang sejatinya amat mulia.
Dengan demkian dunia pendidikanpun ikut menjadi target oleh para politikus yang haus akan kekuasaan dan uang untuk mencari mangsanya. Khususnya sekolah-sekolah dapat di jadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga dapat sebagai suatu tempat penanaman doktrin- doktrin tertentu. Apakah ada yang salah dalam pendidikan formal kita sehingga menghasilkan banyak politikus yang rendah moralnya dengan indikator banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya.
Tugas penting kita sekarang ialah mempertinggi peradaban politik di Indonesia. Sehingga agar tidak adanya lagi penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan yang di akibatkan oleh politik yang di lakukan oleh oknum tertentu, yang mana hal tersebut sangat merugikan dalam bidang pendidikan.
Untuk itu, di era saat ini yang patut diletakkan pada tempat yang sebenarnya adalah justru menjernihkan makna politik itu sendiri. Upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga bangsa, termasuk seluruh anak-anaknya. Bukan mimpi bergelimang uang ataupun kekuasaan demi kepentingan semata. Dengan pemaknaan sedemikian rupa, politik menjadi kaya akan warna altruistis, bukan egoistis. sehingga dapat saling bekerjasama dalam mewujudkan Indonesia yang cerdas melalui pendidikan.
