Pendidikan Pemilih di Barru, Taufan Pawe Soroti Revisi UU Pemilu dan Kualitas Demokrasi

BARRU, JurnalPost.com – Upaya meningkatkan kualitas demokrasi tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pemahaman politik, kesadaran menggunakan hak pilih, serta kemampuan menentukan pemimpin secara rasional juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang digelar Anggota Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel D'Shining, Takkalasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Senin (9/11/2026).

Kegiatan bertema "Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Demokrasi dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu" itu menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif, penyelenggara pemilu, akademisi, dan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Barru, Abustan, yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai pendidikan politik masyarakat perlu mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, pemahaman mengenai demokrasi tidak seharusnya dibangun hanya ketika pemilu semakin dekat.

Dalam sambutannya, Abustan terlebih dahulu menyampaikan salam dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari. Ia juga mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi II DPR RI beserta narasumber yang memberikan edukasi politik kepada masyarakat Barru.

Pendidikan Politik Tidak Cukup Hanya Menjelang Pemilu

Abustan menekankan pentingnya menjadikan pendidikan pemilih sebagai kegiatan berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami bahwa hak politik tidak hanya berkaitan dengan memilih calon pemimpin, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa.

Ia berharap kegiatan pendidikan politik dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk generasi muda, perempuan, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Menurut Abustan, tingginya tingkat partisipasi pemilih memang menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Namun, jumlah pemilih yang datang ke TPS belum sepenuhnya menggambarkan kualitas demokrasi.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekadar mengikuti pengaruh lingkungan atau informasi yang belum tentu benar.

“Ke depan, kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih. Pemimpin yang dipilih hendaknya memiliki kapasitas, kompetensi, serta kemampuan untuk membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan berbagai elemen masyarakat dalam memperluas akses pendidikan politik.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai pandangan dan informasi politik. Kondisi ini menuntut kemampuan untuk memilah informasi secara kritis agar tidak terjebak dalam informasi menyesatkan.

Karena itu, pendidikan pemilih diharapkan tidak berhenti pada pengenalan tata cara pencoblosan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai nilai demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan pentingnya memilih secara bertanggung jawab.

Taufan Pawe Soroti Pentingnya Pembaruan UU Pemilu

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., menyoroti pentingnya pembaruan regulasi kepemiluan sebagai salah satu langkah memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Taufan Pawe menjelaskan bahwa pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu perlu memperhatikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Pengalaman Pemilu 2024, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyelenggaraan yang masih memerlukan perbaikan.

Evaluasi tersebut penting agar sistem pemilu ke depan mampu memberikan kepastian hukum, menjunjung prinsip keadilan, serta menjamin kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Ia menilai pembaruan regulasi tidak boleh hanya berfokus pada ketentuan teknis penyelenggaraan. Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

Partisipasi politik, lanjutnya, memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memberikan suara saat pemungutan suara berlangsung.

Masyarakat juga memiliki peran dalam memahami kebijakan publik, mengikuti perkembangan politik, mengawasi proses demokrasi, dan menggunakan hak konstitusional secara sadar.

Dengan pemahaman politik yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

KPU dan Pemerintah Daerah Didorong Perkuat Edukasi Pemilih

Kegiatan sosialisasi di Barru ini sekaligus menjadi ruang pertemuan antara pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan demokrasi ke depan.

Pendidikan pemilih berkelanjutan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kesadaran politik masyarakat, termasuk di luar tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Melalui kegiatan semacam ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi sekaligus memiliki kemampuan menilai kualitas calon pemimpin.

Sinergi antara pemerintah, legislatif, KPU, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat juga diperlukan agar edukasi politik dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih merata.

Selain Wakil Bupati Barru dan Anggota Komisi II DPR RI, kegiatan tersebut turut dihadiri Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Romi Harmanto, S.Ag., M.Ag.; Wakil Dekan FISIP Universitas Hasanuddin Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si.; serta Ketua KPU Kabupaten Barru Abdul Syarat B.S. Kim.

Hadir pula jajaran Komisioner KPU Kabupaten Barru, yakni Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., Arham, S.Sis., M.M., Gusman Agani, S.H., dan Ilham, S.H.

Sejumlah unsur pemerintah dan aparat wilayah juga mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Camat Balusu A. Maya Novitasari, S.STP., M.Si., Kapolsek Balusu Ipda Sultan, S.H., serta Sertu Atmam yang mewakili Danramil 1405-04.

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Melalui sosialisasi tersebut, pendidikan pemilih diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang, tetapi juga membantu membangun budaya politik yang lebih kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.