JURNALPOST.COM - Pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek nasional di daerah yang langsung ditangani oleh pihak pusat beberapa diantaranya bermasalah. Seperti proyek PK PAMSS dan proyek pelebaran jalan dan jembatan Tello. Proyek yang awalnya bertujuan untuk peningkatan infrastruktur di daerah tersebut dengan begitu justru menambah dan memunculkan permasalahan baru di daerah.
Pemerintah daerah kerap kali disalahkan oleh masyarakat karena proyek-proyek yang langsung ditangani oleh instansi atau lembaga dari tingkat pusat tersebut penyelesaiannya molor dari jadwal.
Analis kebijakan Publik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Nur Sadik MPM, mengatakan, proyek-proyek yang langsung ditangani oleh instansi atau lembaga di tingkat pusat ini harusnya bisa berjalan maksimal dan bisa menjadi solusi permasalahan di daerah, serta memicu pembangunan dan pengembangan daerah.
Akan tetapi, lanjutnya, apabila proyek-proyek ini bermasalah, ini malah menjadi penghambat dan memunculkan masalah baru di daerah.
Pemerintah daerah dikatakannya harus lebih intens melakukan koordinasi atau melaporkan kepada pihak pusat terkait permasalahan pada proyek-proyek ini.
Ia mencontohkan proyek pelebaran jalan dan jembatan Tello yang bermasalah. Menurutnya pemerintah daerah khususnya Pemkot Makassar harus lebih memaksimalkan lagi koordinasi dan komunikasi dengan pihak pusat.
"Ini kan berada di wilayah Kota Makassar, dan akibatnya ini memunculkan masalah baru bagi masyarakat kota Makassar, dan Sulsel. Yang dikomplain oleh masyarakat kan pihak pemerintah kota padahal itu bukan domain Pemkot Makassar. Jadi, walaupun ini bukan domain pemerintah daerah khususnya Pemkot Makassar, pemkot juga harusnya aktif untuk melaporkan atau meminta penjelasan kepada pihak pusat, agar proyek ini bisa betul-betul berjalan maksimal sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya," kata Sadik, kemarin.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, juga dibuat berang dengan proyek-proyek pusat di daerah yang bermasalah dan tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor.
"Kita yang dimaki-maki masyarakat, padahal kita tidak tahu bagaimana proses tendernya," kata Agus, kemarin.
Agus mengatakan pihaknya akan menyampaikan dan meminta pihak pusat untuk bertanggungjawab agar permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di daerah.
"Secara umum permasalahan-permasalahan ini akan kita sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah pusat nanti," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI Makassar, Rahman Jamil, saat dikonfirmasi mengenai penyebab terjadinya permasalahan pada proyek yang berada di bawah kewenangannya itu, menjelaskan, pihaknya memang melakukan pemutusan kontrak kerja kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek pelebaran jalan dan jembatan Tello karena dianggap tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut.
"Masalahnya itu ada di manajemen pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Makanya setelah kita pantau erus secara intensif, kita anggap mereka tidak bisa menyelesaikan, kita ambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak kerja kontraktor pelaksana," ungkapnya.
Ketika ditanya terkait proses tender proyek tersebut yang memenangkan perusahaan kontraktor yang akhirnya tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, Rahman mengatakan, semua proses tender sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
"Kalau masalah pelelangannya, semuanya berdasarkan aturan, kita tidak bisa melarang perusahaan yang memenuhi syarat pelelangan untuk ikut tender. Tidak ada aturan yang menyebut harus perusahaan bonafit yang menang. Siapapun atau perusahaan manapun yang menang tender, kita awasi proses pelaksanaan pengerjaannya. Kalau tidak sesuai tentu kita tegur atau kita ambil tindakan sesuai dengan aturan yang ada," tutunya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda