JURNALPOST.COM - Proyek pelebaran jalan dan jembatan Tello yang pekerjaannya bermasalah dan dihentikan, mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI). Senator asal Sulsel, Bahar Ngitung, bersama dengan Ketua Komite II DPD-RI, Parlindungan Purba, Marhany Poli Pua, Senator asal Sulut, dan Telie Gozelie senator asal Babel, turun ke lokasi (jembatan Tello) untuk melihat langsung kondisi proyek yang terbengkalai tersebut, Minggu (13/3).
Senator asal Sulsel, Bahar Ngitung yang akrab disapa Obama, mengatakan, ia bersama anggota DPD-RI lainnya akan memperjuangkan agar anggaran proyek ini bisa kembali mendapat alokasi anggaran dalam APBN-Perubahan (APBN-P) tahun ini.
"Kalau mau tunggu tahun depan, itu terlalu lama. Makanya, DPD akan berjuang agar anggaran proyek ini bisa kembali dimasukkan dalam APBN-P," kata Obama.
Obama meyakini, proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu empat bulan.
"APBN-P dibahas April mendatang. Kalau sudah ada anggarannya, bisa ditender Agustus, September dikerja. Empat bulan bisa selesai," ujarnya.
Menurutnya, proyek ini mandek dan terbengkalai lebih disebabkan oleh kontaraktor yang tidak profesional dan juga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai pengerjaan pengerjaan proyek ini.
Obama juga mengatakan, tidak ada alasan persoalan teknis dalam pengerjaan proyek ini.
"Di tengah laut saja orang bisa membangun. Tingkat kesulitan (proyek) rendah. Selama ini yang kita tahu kalau pipa PDAM yang dipermasalahkan, tidak ada hubungannya, itu jauh. Itu ada bentangan tujuh meter. Kelihatan dari sini memang yang bermasalah pada profesionalisme dan kemampuan finansialnya," ucapnya.
Dengan sisa anggaran senilai Rp1,9 miliar, Obama mengatakan, perlu dilakukan audit dan pemeriksaan, apakah anggaran yang terserap sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan di lapangan.
"Kalau anggarannya Rp14 miliar, dan yang tersisa tinggal Rp1,9 miliar, berarti pengerjaannya sudah 80 persen. Sekarang mana yang 80 persen itu?" ujarnya.
Lebih jauh Obama mengatakan, jika hal ini menyangkut masalah hukum, aparat harus masuk dan melihat kondisi sebenarnya bahwa proyek ini bukanlah terkendala karena masalah teknis.
"Yang pasti dari pelaksanaan tender, sudah terjadi sebuah masalah, dari anggaran Rp17 miliar, kontraktor menawar Rp13 milar lebih. Dibuang Rp3 miliar. Inilah yang dikorbankan, hanya untuk mendapatkan proyek," terangnya.
Pekerjaan seperti ini menurutnya akan lebih baik bila dikerjakan oleh perusahaan kontraktor lokal. Oleh sebab itu ia mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan agar pemerintah lebih memberdayakan kontarktor lokal.
Sementara itu, Kepala Satker Jalan Metropolitan Makassar BBPJN Wilayah VI, Rahman Jamil, mengaku, pihaknya akan kesulitan bila proyek Jembatan Tello dianggarkan dalam APBN-P.
"Susah, alasannya, yang kita ketahui APBN Perubahan itu paling cepat September. Kemudian, proses lelangnya dua bulan. Untuk pelaksanaan tender selama dua bulan, praktis kita bisa kerja nanti di November. Jangan sampai kita tersandung di batu yang sama," ujarnya.
Menurutnya, akan lebih baik jika anggaran proyek tersebut dimasukkan kembali dalam anggaran pokok di tahun depan.
"Selisihnya kan cuma berbeda berapa bulan," ucapnya.
Rahman mengatakan, tahun depan, pihaknya akan mengusulkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk penyelesaian proyek jembatan Tello, dan diperkirakan Januari pihaknya sudah melakukan penandatanganan kontrak.
"Kan kemarin yang tersisa hampir Rp2 miliar, Rp5 miliar ini merupakan selisih dari pekerjaan yang belum diselesaikan kemarin. Dalam HPS (harga perkiraan sendiri) yang dibuat oleh BBPJN awalnya kan senilai Rp17 miliar," paparnya.(fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda