Opsen PKB Membawa Dilema : Siapa yang Diuntungkan ?

Oleh: Yuda Firta Nugroho

JurnalPost.com - Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mulai diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sering dijadikan sebagai solusi untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Pemberian porsi tambahan penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota, opsen dianggap mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum terserap secaa optimal. Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini?

Apa itu Opsen PKB? Opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan atas pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Melalui skema ini, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian langsung dari penerimaan tersebut tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme bagi hasil. Tarif opsen yang ditetapkan adalah 66% dari pokok PKB, menjadikannya salah satu instrumen fiskal yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan daerah.

Melalui sudut pandang pemerintah daerah, kebijakan ini tentunya menguntungkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Opsen berpotensi untuk membuka ruang fiskal baru serta relatif stabil karena basis pajak yang luas dan rutin terjadi setiap tahun. Kendaraan bermotor merupakan objek pajak yang jumlahnya terus bertambah Seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, opsen PKB berpotensi menjadi sumber PAD yang strategis dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketika kapasitas fiskal meningkat, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, maupun program sosial tanpa harus terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kondisi ini tentu menjadi tujuan yang diharapkan.

Namun, keuntungan tersebut tidak serta-merta dirasakan secara merata oleh seluruh pihak. Bagi pemerintah pusat, opsen PKB juga membawa implikasi yang tidak kecil. Dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, tekanan terhadap anggaran transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), secara teoritis dapat berkurang. Artinya, sebagian beban pembiayaan pembangunan yang sebelumnya ditopang oleh APBN dapat dialihkan kepada daerah. Dalam perspektif ini, opsen PKB tidak hanya menguntungkan daerah, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi fiskal di tingkat nasional.

Nasib Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Daerah Di sinilah letak persoalan yang kerap luput dari perhatian. Secara normatif, pemerintah menyatakan bahwa opsen tidak akan menambah beban masyarakat karena diiringi dengan penyesuaian tarif PKB. Namun, dalam praktiknya, persepsi publik tidak selalu sejalan dengan konstruksi kebijakan. Bagi masyarakat, yang menjadi perhatian utama adalah jumlah akhir yang harus dibayarkan, bukan komposisi tarif di baliknya. Ketika total pajak kendaraan yang dibayarkan meningkat, maka kecenderungan yang muncul adalah anggapan bahwa beban pajak semakin berat. Kondisi ini menjadi semakin problematik ketika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan secara langsung. Pada titik ini, opsen PKB berisiko dipersepsikan sebagai tambahan beban, bukan sebagai instrumen pembangunan.

Lebih jauh lagi, terdapat potensi ketimpangan dalam distribusi beban pajak. Wajib pajak yang patuh akan secara konsisten membayar pajak kendaraan, termasuk opsen yang melekat di dalamnya. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh,justru tidak berkontribusi secara proporsional. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan opsen berpotensi memperlebar ketidakadilan, di mana kelompok yang patuh justru menanggung beban lebih besar.

Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan klasik dalam pengelolaan pajak daerah, yaitu lemahnya basis data dan sistem administrasi. Hingga saat ini, masih banyak kendaraan bermotor yang tidak terdata secara akurat atau tidak melakukan pembaruan data kepemilikan. Selain itu, fenomena kendaraan yang beroperasi di luar daerah asal tanpa melakukan mutasi juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, potensi penerimaan pajak, termasuk opsen, tidak tergali secara optimal.

Dalam konteks ini, pertanyaan “siapa yang diuntungkan” menjadi semakin relevan. Jika sistem pengelolaan pajak belum mampu menjangkau seluruh potensi yang ada, maka peningkatan penerimaan yang diharapkan dari opsen cenderung hanya berasal dari wajib pajak yang sudah patuh. Dengan kata lain, kebijakan ini berisiko tidak memperluas basis pajak, melainkan hanya meningkatkan beban pada basis yang sudah ada.

Di sisi lain, implementasi opsen PKB juga menuntut koordinasi yang kuat antarlevel pemerintahan. Meskipun secara konsep kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, realisasinya tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kapasitas administrasi, infrastruktur teknologi, serta kualitas sumber daya manusia antar daerah dapat memengaruhi efektivitas pemungutan dan pengelolaan opsen.

Tanpa integrasi sistem yang memadai, kebijakan ini berpotensi menghadapi kendala administratif yang justru menghambat optimalisasi penerimaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas opsen sebagai instrumen fiskal, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan perpajakan.

Meski demikian, bukan berarti opsen PKB merupakan kebijakan yang keliru. Sebaliknya, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menjadi katalis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila diiringi dengan perbaikan sistem yang menyeluruh.

Integrasi Sistem dan Data Antar Daerah Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan basis data kendaraan bermotor secara nasional. Integrasi data antar daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh objek pajak dapat teridentifikasi dengan baik. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan, dan distribusi beban pajak menjadi lebih adil.

Kedua, digitalisasi sistem perpajakan daerah perlu dipercepat. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pemungutan, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses pembayaran, transparansi informasi, serta sistem pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan penerimaan opsen harus diperkuat. Masyarakat perlu melihat secara nyata bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti perbaikan jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Tanpa transparansi, sulit bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan ini.

Pada akhirnya, dilema dalam kebijakan opsen PKB tidak terletak pada konsepnya, melainkan pada implementasinya. Kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan PAD dan memperkuat desentralisasi fiskal. Namun, tanpa perbaikan sistem dan tata kelola yang memadai, opsen berisiko hanya menjadi tambahan beban bagi masyarakat yang sudah patuh.

Pertanyaan “siapa yang diuntungkan” seharusnya tidak berakhir pada satu jawaban tunggal. Idealnya, kebijakan ini harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah yang memperoleh tambahan fiskal, pemerintah pusat yang terbantu dalam pengelolaan anggaran, serta masyarakat yang mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

Jika keseimbangan tersebut dapat tercapai, maka opsen PKB tidak lagi menjadi sumber dilema, melainkan menjadi bagian dari solusi dalam membangun sistem perpajakan daerah yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.