SURABAYA, JurnalPost.com — Memahami hukum tidak cukup hanya dengan mempelajari teori dan menghafal pasal-pasal di ruang perkuliahan. Mahasiswa juga perlu mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, termasuk proses pemeriksaan perkara hingga pengambilan keputusan oleh majelis hakim.
Untuk memperdalam pemahaman tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melaksanakan kegiatan pengamatan persidangan di Pengadilan Agama (PA) Surabaya Kelas IA.
Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal secara langsung mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, khususnya perkara perceraian yang berkaitan dengan penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia.
Melalui pengamatan tersebut, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai tugas majelis hakim, kedudukan para pihak yang berperkara, tahapan pemeriksaan, serta pentingnya pembuktian dalam proses persidangan.
Selain memberikan pengalaman praktis, kegiatan ini juga membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori hukum acara perdata yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapannya di pengadilan.
Mengenal Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat
Dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat.
Pengaturan mengenai perceraian antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Cerai talak merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh suami sebagai pemohon terhadap istrinya sebagai termohon. Dalam perkara ini, suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan.
Sementara itu, cerai gugat merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat terhadap suaminya sebagai tergugat. Gugatan tersebut diajukan dengan alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada pihak yang mengajukan perkara, tetapi juga pada prosedur penyelesaian dan akibat hukum setelah proses persidangan selesai.
Memahami Tahapan Persidangan Perceraian
Dalam kegiatan pengamatan, mahasiswa juga mempelajari berbagai tahapan hukum acara yang menjadi dasar penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Proses penyelesaian perkara pada umumnya diawali dengan pemanggilan para pihak secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan.
Pemanggilan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara agar para pihak memperoleh kesempatan untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan kepentingan hukumnya.
Ketika kedua pihak hadir dan perkara memenuhi ketentuan untuk dimediasi, majelis hakim mengarahkan para pihak menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai dengan bantuan mediator.
Apabila upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku.
Tahapan berikutnya meliputi pembacaan surat permohonan atau gugatan, dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab antara para pihak.
Dalam proses tersebut, pihak termohon atau tergugat memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap dalil yang diajukan. Pihak lawan juga dapat menyampaikan tanggapan melalui replik dan duplik apabila tahapan tersebut diperlukan.
Pada perkara tertentu, pihak lawan juga dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi yang berkaitan dengan hak-hak akibat perceraian.
Pembuktian Menjadi Bagian Penting dalam Persidangan
Salah satu tahapan yang memiliki peran penting dalam pemeriksaan perkara perceraian adalah pembuktian.
Melalui tahap ini, majelis hakim menilai apakah alasan perceraian yang diajukan telah didukung oleh alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Alasan perceraian antara lain diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan meliputi dokumen atau bukti tertulis, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara perdata.
Bukti tertulis dapat berupa dokumen perkawinan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok perkara.
Sementara itu, keterangan saksi diperlukan untuk membantu hakim memperoleh gambaran mengenai keadaan rumah tangga para pihak, khususnya apabila perkara berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.
Dalam perkara perceraian dengan alasan tersebut, keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pasangan memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Hakim juga perlu menilai kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya sebelum mengambil keputusan.
Proses pembuktian menunjukkan bahwa perkara perceraian tidak dapat diputus hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak, tetapi harus didasarkan pada alasan hukum serta fakta yang terungkap selama pemeriksaan.
Proses Pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim
Setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan sesuai tahapan persidangan.
Kesimpulan tersebut berisi rangkuman mengenai dalil, fakta persidangan, dan alat bukti yang telah diajukan.
Selanjutnya, majelis hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Musyawarah majelis hakim dilakukan secara tertutup, sedangkan putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
Dalam perkara cerai gugat, putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar putusnya perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, dalam perkara cerai talak, setelah penetapan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan sidang pengucapan ikrar talak.
Perceraian melalui cerai talak terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama sesuai prosedur yang ditentukan.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu dipahami mahasiswa agar dapat membedakan prosedur dan akibat hukum dari masing-masing jenis perkara perceraian.
Pengadilan Agama Juga Melindungi Hak Perempuan dan Anak
Selain memahami tahapan persidangan, mahasiswa juga memperoleh wawasan mengenai peran Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara.
Pengadilan Agama tidak hanya menangani persoalan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga dapat memeriksa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan akibat perceraian.
Persoalan tersebut antara lain mencakup hak pengasuhan anak atau hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau atau madhiyah, serta hak-hak lain sesuai ketentuan dan keadaan masing-masing perkara.
Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa keluarga.
Melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan hukum acara, pengadilan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Menjembatani Teori Hukum dengan Praktik Peradilan
Kegiatan pengamatan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda bagi mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya.
Jika selama perkuliahan mahasiswa mempelajari berbagai konsep dan ketentuan hukum secara teoritis, melalui kegiatan ini mereka memperoleh gambaran mengenai penerapannya dalam proses peradilan.
Mahasiswa dapat memahami pentingnya ketelitian hakim dalam memeriksa perkara, kedudukan alat bukti dalam pembuktian, serta prosedur yang harus dilaksanakan untuk menjamin hak-hak para pihak.
Pengalaman tersebut juga menjadi bekal bagi mahasiswa yang nantinya ingin menekuni profesi di bidang hukum, baik sebagai advokat, hakim, maupun profesi hukum lainnya.
Melalui kegiatan observasi ini, mahasiswa diharapkan semakin memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya memerlukan penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan menganalisis persoalan, menjunjung tinggi etika profesi, dan mengutamakan prinsip keadilan.
Pengamatan langsung di lingkungan peradilan menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk calon praktisi hukum yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki wawasan, ketelitian, dan integritas dalam menjalankan profesinya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda