Mengenal Dewan Sengketa, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

JurnalPost.com - Pembangunan infrastuktur memiliki peranan yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan gencarnya pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin riskan terjadi sengketa konstruksi antara pemerintah selaku pengguna jasa dengan kontraktor selaku penyedia jasa. Dikarenakan sering terjadinya sengketa konstruksi tersebut, maka telah diatur pula terkait cara penyelesaiannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Penulis secara khusus membahas salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu Dewan Sengketa. Dewan sengketa sendiri merupakan tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Apabila hendak menggunakan Dewan Sengketa maka Pengguna Jasa menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang dapat memuat penggunaan Dewan Sengketa. Dalam hal telah disepakati penggunaan Dewan Sengketa, pengguna jasa dan penyedia jasa menyepakati jumlah anggota Dewan Sengketa dengan persyaratan yang dibutuhkan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak. Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati penggunaan Dewan Sengketa namun belum dimuat dalam dokumen persiapan pengadaan, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat perjanjian untuk penggunaan Dewan Sengketa sebelum penandatanganan Kontrak. Pemilihan keanggotaan dewan sengketa ini dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

Tugas dan Fungsi Dewan Sengketa

Dewan Sengketa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Mencegah perselisihan para pihak; 2. Menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau 3. Menyelesaikan Sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa.

Ketentuan Anggota Dewan Sengketa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota Dewan Sengketa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Tidak memihak dan tidak tergantung pada Pengguna Jasa dan Penyedia; 2. Menghindari konflik kepentingan selama masa kerja di Dewan Sengketa; 3. Menjamin kerahasiaan informasi yang didapatkan selama masa kerja di Dewan Sengketa, kecuali informasi yang dapat dibuka kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Tidak menggunakan informasi yang didapatkan selama masa kerja di Dewan Sengketa selain untuk kepentingan Dewan Sengketa; 5. Melaksanakan kegiatannya dengan efisien, cepat, teratur, dan imparsial serta menjunjung tinggi kejujuran, integritas, keadilan, dan tidak bias; 6. Tidak melakukan komunikasi kepada Pengguna Jasa dan Penyedia selain yang diizinkan dalam ketentuan Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; dan 7. Ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa beserta lampirannya. Mekanisme kerja Dewan Sengketa menurut Perjanjian Kerja Dewan Sengketa terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan terbagi menjadi 5 langkah, mulai dari penelaahan dokumen, kunjungan lapangan, pemberitahuan, rapat dengar pendapat, sampai dengan pemberian saran. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa terbagi menjadi 6 langkah, mulai dari pemberitahuan, penelaahan dokumen, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, rapat internal dewan sengketa, sampai dengan penerbitan putusan formal. Dengan digunakannya Dewan Sengketa maka dapat terwujud win-win solution. Selain daripada untuk menyelesaikan sengketa, Dewan Sengketa juga memiliki fungsi pencegahan dan penyelesaian perselisihan. Dengan adanya fungsi tersebut, maka dapat diminimalisir kemungkinan adanya sengketa karena faktor-faktor yang menjadi indikasi timbulnya sengketa dapat diidentifikasi dan dicegah ataupun dihilangkan terlebih dahulu sehingga hubungan Kerjasama yang baik antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dapat tetap terjaga. Oleh: Unggul Hangga Yudha, S.H. Mahasiswa Magister Seperspesialis Hukum Konstruksi Fakultas Hukum Universitas Andalas