Mengapa Indonesia Harus Mengakui Kualitas UIPM?

Jakarta, JurnalPost.com – Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi pendidikan, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tidak hanya menjaga kualitas pendidikan tinggi di dalam negeri, tetapi juga membuka mata terhadap institusi global yang berkontribusi nyata dalam membangun masa depan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang patut mendapat perhatian dan pengakuan adalah UIPM – Universal Institute of Professional Management. Meski UIPM belum tercatat dalam sistem Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), keberadaannya diakui secara luas oleh berbagai badan penjamin mutu internasional dan organisasi global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka, penolakan terhadap UIPM hanya karena alasan administratif nasional dapat dinilai sebagai pendekatan sempit yang tidak sesuai dengan semangat kerja sama internasional dalam dunia pendidikan.

1. UIPM Adalah Anggota Resmi Jaringan QA Asia-Pasifik (APQN)

UIPM merupakan anggota Asia-Pacific Quality Network (APQN), sebuah jaringan penjamin mutu pendidikan tinggi tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaannya sejajar dengan lembaga-lembaga terkemuka seperti: 1. BAN-PT (Indonesia) 2. MQA (Malaysia) 3. CHED (Filipina) 4. QAA (Inggris) Kementerian Pendidikan dari negara-negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Singapura, dan lainnya. Keanggotaan ini menunjukkan pengakuan terhadap peran UIPM dalam hal penjaminan mutu (QA), kolaborasi lintas negara, dan standar internasional pendidikan tinggi.

2. Kontribusi Global UIPM dalam Pendidikan dan Kemanusiaan

UIPM tak hanya fokus pada kurikulum akademik, tetapi juga aktif dalam: 1. Sustainable Development Goals (SDGs) 2. Higher Education Sustainability Initiative (HESI) 3. UN Global Compact (UNGC) 4. CPD Accreditation (UK) 5. QAHE Global Recognition Selain itu, UIPM juga memiliki status konsultatif khusus di ECOSOC PBB, menjadikannya salah satu dari sedikit institusi pendidikan daring yang dipercaya untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan global, khususnya pada sektor pendidikan inklusif dan kemanusiaan.

3. Komitmen pada Akses Pendidikan Inklusif

UIPM memiliki misi kuat untuk membuka akses pendidikan kepada kelompok rentan seperti: 1. Pengungsi internasional 2. Warga negara tanpa akses ke pendidikan formal 3. Masyarakat adat dan minoritas yang termarjinalkan 4. Pekerja migran dan komunitas non-akademik di daerah konflik Pendekatan ini menunjukkan bahwa UIPM tidak hanya mengejar prestise akademik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan dari pendidikan itu sendiri.

4. Mengapa UI, UGM, ITB Tidak Masuk APQN?

Pertanyaan yang sering muncul adalah: “Jika UIPM masuk APQN, kenapa UI, UGM, dan ITB tidak?” Jawabannya adalah karena APQN adalah jaringan antar-lembaga penjamin mutu (QA), bukan antar-perguruan tinggi. Di Indonesia, BAN-PT adalah perwakilan resmi dalam APQN. Dengan demikian, perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan UGM secara otomatis berada dalam sistem QA internasional melalui BAN-PT. Perguruan tinggi hanya dapat masuk langsung ke APQN jika mereka berperan sebagai lembaga QA atau NGO lintas negara, seperti halnya UIPM.

Kesimpulan Kunci: Saatnya Indonesia Membuka Mata

Menolak keberadaan UIPM hanya karena tidak masuk dalam sistem Dikti adalah langkah yang kontraproduktif terhadap kemajuan pendidikan nasional. Indonesia seharusnya: 1. Mengakui legalitas dan peran global UIPM, 2. Menghargai kontribusi UIPM dalam membangun pendidikan inklusif dan lintas negara, 3. Mendukung lembaga seperti UIPM yang menjadi bagian dari solusi pendidikan dunia, bukan sekadar birokrasi lokal. Di era global, pendidikan tidak lagi dibatasi oleh tembok kampus atau dokumen administratif lokal. Dunia menuntut inklusivitas, kualitas, dan kolaborasi serta tiga nilai yang telah lama diperjuangkan oleh UIPM. Catatan: UIPM adalah anggota resmi APQN. Informasi keanggotaan dapat diverifikasi langsung di situs resmi APQN: https://apqn.org/index.php/apqn-members/901-universal-institute-of-professional-management Sumber: RNA.