TANGERANG, JURNALPOST – Dugaan keterlibatan mahasiswa bayaran dalam kegiatan yang berlangsung pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda menuai kritik dari kalangan aktivis mahasiswa. Praktik tersebut dinilai berpotensi mencederai nilai perjuangan pemuda sekaligus merusak independensi gerakan mahasiswa apabila terbukti benar.
Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banten, Ripan Ardiana, menyampaikan keprihatinan sekaligus kecamannya terhadap dugaan mobilisasi mahasiswa dengan imbalan materi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ripan menyusul adanya klarifikasi yang disebut telah dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) terkait persoalan tersebut.
Menurut Ripan, momentum Sumpah Pemuda semestinya menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan, kesadaran kebangsaan, dan tanggung jawab sosial, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Ini memalukan! Sumpah Pemuda bukan panggung untuk mempertontonkan transaksi kepentingan. Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran, keberanian, dan persatuan kaum muda untuk memperjuangkan masa depan bangsa. Lantas, bagaimana mungkin momentum bersejarah tersebut justru dicederai oleh praktik yang diduga menjadikan mahasiswa sebagai alat mobilisasi?" tegas Ripan.
Independensi Gerakan Mahasiswa Dipertanyakan
Ripan menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga independensi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena itu, dugaan keterlibatan mahasiswa dalam mobilisasi berbayar perlu ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas.
Ia mengingatkan bahwa sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demokrasi, keadilan sosial, dan perubahan politik. Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan tersebut, menurutnya, harus dijaga melalui sikap kritis dan integritas para aktivis.
"Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab atas kejadian ini! Jangan sampai mahasiswa hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan kelompok, kepentingan politik, atau kepentingan segelintir orang. Mahasiswa bukan komoditas yang bisa dibeli, bukan massa yang bisa disewa, dan bukan alat legitimasi untuk membangun citra pihak tertentu," ujarnya.
Ripan juga menyoroti persoalan idealisme mahasiswa yang selama ini menjadi landasan dalam berbagai aktivitas organisasi, diskusi akademik, hingga aksi demonstrasi.
Menurutnya, gerakan mahasiswa akan kehilangan legitimasi moral apabila keterlibatan anggotanya dalam suatu kegiatan lebih didasarkan pada imbalan materi dibandingkan kesadaran terhadap isu yang diperjuangkan.
"Marwah mahasiswa sedang dipermalukan! Kita sering berbicara tentang perubahan, demokrasi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun, bagaimana rakyat bisa percaya kepada gerakan mahasiswa apabila integritas gerakannya sendiri dipertanyakan?" katanya.
Meski demikian, dugaan praktik mobilisasi berbayar tersebut masih memerlukan penjelasan dan pembuktian lebih lanjut. Pernyataan Ripan merupakan sikap dan penilaian LMND Banten, bukan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran.
LMND Banten Desak Klarifikasi Terbuka
Terkait persoalan tersebut, LMND Banten meminta seluruh pihak yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan dimaksud memberikan penjelasan secara terbuka.
Ripan menilai klarifikasi dari BEM Unindra perlu ditindaklanjuti dengan pengungkapan fakta agar duduk perkara dapat diketahui secara jelas oleh publik.
Ia juga meminta agar pihak yang diduga menginisiasi maupun mengorganisasi mobilisasi mahasiswa memberikan penjelasan apabila ditemukan indikasi adanya pemberian imbalan untuk kepentingan tertentu.
Dalam pernyataannya, LMND Banten menyampaikan empat sikap utama:
Meminta seluruh pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Mendesak pengusutan transparan terhadap dugaan praktik mobilisasi mahasiswa berbayar.
Menolak segala bentuk komersialisasi gerakan mahasiswa untuk kepentingan kelompok maupun politik tertentu.
Mengajak seluruh elemen mahasiswa mempertahankan independensi, integritas, dan kehormatan gerakan mahasiswa.
Ripan menegaskan bahwa upaya mengungkap persoalan ini tidak semestinya diarahkan untuk menyudutkan mahasiswa secara keseluruhan, melainkan menjadi pengingat agar organisasi kemahasiswaan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan di luar agenda perjuangannya.
Ingatkan Mahasiswa Tidak Menukar Idealisme dengan Materi
Lebih jauh, Ripan mengajak mahasiswa menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum memperkuat kembali kesadaran kolektif dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Ia menilai kekuatan sebuah gerakan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan atau aksi massa. Kesadaran, keberanian, serta pemahaman terhadap tujuan perjuangan justru menjadi ukuran yang lebih penting.
"Lebih baik berdiri dengan jumlah massa yang sedikit tetapi memiliki kesadaran dan keberanian, daripada memenuhi lapangan dengan ribuan orang yang tidak memahami apa yang sedang diperjuangkan. Sebab, kekuatan gerakan mahasiswa bukan diukur dari berapa banyak orang yang bisa dikumpulkan, melainkan dari seberapa kuat idealisme dan keberpihakan mereka terhadap rakyat," ungkapnya.
Ripan berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi mahasiswa dalam menjaga independensi dan kepercayaan publik.
"Jangan jual idealisme hanya untuk kepentingan sesaat. Sumpah Pemuda adalah warisan perjuangan, bukan panggung transaksi. Marwah mahasiswa harus dijaga, bukan diperdagangkan!" pungkasnya.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda