JurnalPost.com - Bayangkan sebuah video lama yang memperlihatkan seorang pejabat tinggi berbicara bahasa Inggris dengan terbata-bata, kemudian kembali viral dan menjadi bahan pemberitaan berbagai media. Itulah yang pernah dialami Puan Maharani, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Kajian framing terhadap pemberitaan Suara.com dan Kumparan mencatat bagaimana cara Puan menyampaikan pidato dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi sorotan tersendiri.
Dalam salah satu pemberitaannya, Suara.com menuliskan:
"Video Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini videonya saat berpidato dengan bahasa Inggris menjadi bulan-bulanan warganet."
Video tersebut berasal dari pidato Puan saat memimpin sesi debat umum dalam IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, pada Sabtu (27/11/2021).
Pertanyaannya sederhana: seandainya yang berbicara terbata-bata adalah politikus laki-laki, akankah sorotannya sebesar itu?
Bukan Kasus Tunggal
Pola seperti ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Kajian dalam Jurnal Komunikasi Dialogis mengenai pemberitaan respons Puan Maharani terhadap demonstrasi menunjukkan bahwa tokoh perempuan masih menghadapi berbagai bentuk bias gender.
Bias tersebut antara lain terlihat melalui sorotan terhadap penampilan fisik, nada suara, ekspresi emosi, hingga kecenderungan mengaitkan identitas perempuan dengan latar belakang keluarganya, seperti penyebutan sebagai “putri” dari tokoh besar.
Tirto.id juga pernah mencatat beredarnya meme ketika Puan masih menjabat sebagai menteri. Sebagian di antaranya membawa persoalan “muhrim” ke dalam guyonan mengenai perombakan kabinet atau reshuffle.
Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian yang diterbitkan Jurnal Masyarakat & Budaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat kasus korupsi lebih sering menjadi objek pemberitaan yang menyoroti tubuh dan penampilannya, sesuatu yang relatif jarang dialami pelaku laki-laki.
Sementara itu, kajian mengenai pemberitaan calon presiden perempuan pada Pemilu 2024 di Tirto.id, Tempo.co, dan Kompas.com menyimpulkan bahwa ideologi patriarki masih memengaruhi cara perempuan direpresentasikan dalam pemberitaan politik.
Artinya, ketika perempuan muncul dalam berita politik, ia tidak selalu ditempatkan sebagai pengambil keputusan atau pemegang kekuasaan. Tidak jarang, ia justru dinilai berdasarkan tubuh, suara, ekspresi, dan latar belakang keluarganya.
Dalam studi komunikasi, fenomena ini berkaitan dengan konsep framing, yakni cara media memilih dan menonjolkan bagian tertentu dari suatu realitas.
Judul berita yang menyoroti seseorang berbicara “terbata-bata” mungkin terlihat netral. Namun, pilihan tersebut juga menentukan aspek apa yang dianggap penting dan layak dibicarakan mengenai seorang pemimpin perempuan.
Membaca dengan Kacamata Feminis
Mengapa kondisi tersebut terus terjadi?
Dalam buku Komunikasi dan Gender, Merry Fridha Tripalupi (hlm. 58) menempatkan feminisme sebagai bagian dari teori kritis. Perspektif ini melihat posisi perempuan dalam struktur masyarakat patriarkal, ketika perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau inferior.
Melalui sudut pandang tersebut, pemberitaan mengenai Puan Maharani dapat dibaca secara lebih kritis.
Simone de Beauvoir memperkenalkan konsep perempuan sebagai the Other atau “yang Lain”. Dalam pemikiran ini, laki-laki ditempatkan sebagai standar, sedangkan perempuan dipandang sebagai pihak yang terus diuji kelayakannya.
Akibatnya, kekeliruan atau kegagapan perempuan berpotensi diperlakukan sebagai bukti ketidakmampuan, sementara kekurangan serupa pada laki-laki dapat dianggap sebagai sesuatu yang manusiawi.
Gaye Tuchman menjelaskan mekanisme tersebut melalui konsep symbolic annihilation, yakni proses ketika media mengabaikan, meremehkan, atau menggambarkan perempuan secara negatif.
Ketika pemberitaan lebih banyak membahas cara seorang perempuan berbicara dibandingkan keputusan politik yang diambilnya, proses penyepelean terhadap kapasitas perempuan dapat berlangsung melalui representasi media.
Feminisme radikal, sebagaimana diuraikan Rosemarie Tong, memandang patriarki sebagai akar penindasan perempuan. Dari perspektif ini, pemberitaan yang melanggengkan stereotip gender dapat menjadi salah satu saluran yang mempertahankan ketimpangan tersebut.
Di sisi lain, feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan akses melalui keterwakilan, kuota, dan aturan yang adil.
Pendekatan itu tentu penting, tetapi belum cukup. Kehadiran perempuan dalam jabatan politik tidak otomatis menghapus bias apabila kompetensi dan kapasitas mereka masih dinilai menggunakan standar yang berbeda.
Kursi kekuasaan tanpa pengakuan terhadap kompetensi hanya akan menjadikan perempuan seolah-olah tamu di rumah orang lain.
Lingkaran Setan Representasi Perempuan
Bias dalam ruang redaksi tidak muncul dalam ruang hampa. Persoalan ini berkaitan erat dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan politik.
Menurut data yang dikutip Perpustakaan DPR RI, perempuan menempati sekitar 22,24 persen dari 580 kursi DPR periode 2024–2029. Angka tersebut masih berada di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
Persoalan keterwakilan ini juga muncul dalam proses pencalonan legislatif. Pada Pemilu 2024, ketentuan KPU mengenai pembulatan ke bawah dalam penghitungan kuota 30 persen calon legislatif perempuan menuai kritik karena dianggap sebagai kemunduran bagi keterwakilan politik perempuan.
Bawaslu bahkan memerintahkan KPU melakukan koreksi terhadap 267 daftar calon tetap yang dinilai tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan.
Sementara itu, penelitian mengenai pemberitaan menjelang Pemilu 2019 juga mencatat temuan terdahulu bahwa politisi perempuan cenderung diposisikan sebagai pilihan kedua untuk dijadikan narasumber.
Dari sini terlihat adanya lingkaran persoalan yang saling berkaitan.
Ketika jumlah perempuan dalam kekuasaan masih terbatas, suara mereka dalam pemberitaan politik juga berpotensi lebih sedikit. Representasi yang dipenuhi stereotip kemudian memengaruhi persepsi publik terhadap kompetensi perempuan.
Persepsi tersebut dapat memperkuat keraguan partai politik maupun pemilih untuk memberikan ruang kepemimpinan kepada perempuan. Akibatnya, keterwakilan perempuan sulit meningkat secara signifikan.
Kritik Boleh, Stereotip Jangan
Perlu ditegaskan bahwa tulisan ini bukan bentuk pembelaan terhadap Puan Maharani ataupun tokoh politik perempuan tertentu.
Pejabat publik, baik laki-laki maupun perempuan, tetap harus terbuka terhadap kritik. Kebijakan, kinerja, keputusan politik, dan tingkat kepuasan masyarakat merupakan aspek yang sah untuk dipersoalkan secara kritis.
Masalah muncul ketika kritik terhadap pejabat perempuan bergeser dari substansi kebijakan menuju penilaian yang bertumpu pada stereotip gender.
Kefasihan berbicara, intonasi, penampilan, atau garis keturunan dapat menjadi bahan pembahasan apabila benar-benar relevan dengan tugas publik. Namun, aspek tersebut tidak semestinya digunakan sebagai ukuran tunggal untuk menilai kemampuan politik seseorang.
Kritik yang berfokus pada substansi dapat membantu masyarakat memahami persoalan publik. Sebaliknya, kritik yang dibangun berdasarkan stereotip berisiko memperkuat prasangka terhadap perempuan secara lebih luas.
Dampaknya bahkan dapat dirasakan oleh perempuan lain yang sedang mempertimbangkan untuk terjun ke dunia politik.
Ada satu cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan bias, yakni melalui uji balik gender.
Cobalah mengganti nama perempuan dalam suatu pemberitaan dengan nama politikus laki-laki. Apabila sudut pandang atau pilihan kata dalam berita tersebut terasa janggal, mungkin terdapat bias yang selama ini dianggap wajar.
Uji sederhana ini dapat dilakukan oleh wartawan saat menyunting berita maupun pembaca ketika mengonsumsi informasi melalui media digital.
Tujuannya bukan melindungi perempuan dari kritik, melainkan memastikan bahwa kritik diarahkan pada aspek yang tepat, yaitu tindakan, pernyataan, kebijakan, dan keputusan politiknya.
Jalan Keluar: Membangun Pemberitaan Politik yang Lebih Adil
Mengurangi bias gender dalam pemberitaan politik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari media, politisi, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat.
Pertama, redaksi perlu menerapkan pedoman pemberitaan yang sensitif gender. Penampilan fisik tidak seharusnya menjadi sorotan utama apabila tidak relevan dengan kepentingan publik. Begitu pula penyebutan identitas perempuan semata-mata sebagai “putri” dari tokoh tertentu.
Penerapan uji balik gender juga dapat menjadi bagian dari proses penyuntingan sebelum sebuah judul diterbitkan.
Kedua, media perlu memperluas keterlibatan perempuan sebagai narasumber, jurnalis, dan editor. Kehadiran perempuan dalam pemberitaan tidak semestinya hanya muncul ketika membahas isu-isu yang secara khusus berkaitan dengan perempuan.
Perempuan juga perlu mendapatkan ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan mengenai anggaran negara, pertahanan, ekonomi, hukum, dan berbagai kebijakan strategis lainnya.
Ketiga, politisi perempuan perlu terus membangun kompetensi personal sekaligus hubungan profesional dengan media.
Penelitian mengenai pemberitaan politik dalam Harian Lombok Post menunjukkan bahwa hubungan yang baik dengan wartawan dapat membantu mengurangi kecenderungan pemberitaan yang bias gender.
Meski demikian, tanggung jawab memperbaiki representasi tidak boleh hanya dibebankan kepada perempuan. Institusi media tetap memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kualitas dan keadilan pemberitaan.
Keempat, masyarakat perlu meningkatkan literasi media. Kebiasaan membagikan meme seksis atau menjadikan stereotip gender sebagai bahan hiburan perlu dikritisi.
Setiap klik, komentar, dan pembagian konten turut memengaruhi jenis pemberitaan yang dianggap menarik dan memiliki nilai ekonomi di ruang digital.
Karena itu, publik perlu mulai menuntut kritik politik yang lebih berbobot dan berorientasi pada persoalan substansial.
Kelima, KPU dan partai politik harus memastikan pelaksanaan ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen berjalan secara konsisten, tanpa celah penghitungan yang justru melemahkan tujuan kebijakan afirmatif tersebut.
Menilai Gagasan, Bukan Gender
Pada akhirnya, ada satu pertanyaan penting yang perlu diajukan setiap kali kita membaca pemberitaan politik: apakah kita sedang menilai gagasan dan kinerja seorang pemimpin, atau justru menilai gendernya?
Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang politik yang memberikan kesempatan setara kepada setiap orang untuk dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, tindakan, dan keputusan yang diambilnya.
Perempuan yang menduduki jabatan publik harus tetap dapat dikritik secara tegas. Namun, kritik tersebut seharusnya menggunakan ukuran yang sama dengan yang diterapkan kepada laki-laki.
Selama ejekan terhadap perempuan dalam kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, masyarakat berisiko ikut mempertahankan pola pikir patriarkal, sekalipun melalui tindakan yang terlihat sederhana.
Perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari: membaca berita secara lebih kritis, menulis dengan perspektif yang lebih adil, dan berhenti menjadikan stereotip gender sebagai bahan lelucon.
Sebab, persoalan utamanya bukan apakah perempuan boleh dikritik, melainkan apakah kita telah memberikan standar penilaian yang sama kepada setiap pemimpin, tanpa memandang gender.
Daftar Referensi
Tripalupi, M. F. (t.t.). Komunikasi dan gender. Surabaya: Untag Surabaya Press.
Beauvoir, S. de. (1949). Le Deuxième Sexe. Paris: Gallimard.
Garuda Kemdikbud. (t.t.). Capres perempuan 2024 dalam pemberitaan Tirto.id, Tempo.co, dan Kompas.com (analisis framing Entman). https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/5588869
Jurnal Komunikasi Dialogis. (t.t.). Framing media terhadap respons Puan Maharani terkait demonstrasi pada Kompas.com. https://jurnal.tau.ac.id/index.php/jkd/article/download/1059/637/4979
Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 17. (t.t.). Seksisme dalam pemberitaan media online (Women and corruption: Sexism on online news media). https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/319/270/607
Journal of Social Science and Politics (JSSP). (t.t.). Media, gender, and society: Framing female politicians in Lombok Post newspaper, Indonesia. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/download/5604/3152/18415
Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. (t.t.). Analisis framing Puan Maharani saat pidato IPU di Suara.com dan Kumparan. https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/6853/2489
Ningsih, S. (2019). Pembingkaian media terhadap tindakan politisi perempuan pada pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id jelang Pemilu 2019 di Indonesia. Universitas Mercu Buana. https://repository.mercubuana.ac.id/52457/
Perpustakaan DPR RI. (t.t.). Keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen masih sebatas asa. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/18972
Subarkah, T. (1 Juli 2024). Pemilu 2024 kemunduran luar biasa bagi keterwakilan perempuan. Medcom.id / Metro TV. https://metrotvnews.com/read/b1oC9783-pemilu-2024-kemunduran-luar-biasa-bagi-keterwakilan-perempuan
Tirto.id. (t.t.). Tabu kinerja Menteri Puan Maharani. https://tirto.id/tabu-kinerja-menteri-puan-maharani-bwpl
Tong, R. (2009). Feminist thought: A more comprehensive introduction (3rd ed.). Boulder: Westview Press.
Tuchman, G., Daniels, A. K., & Benét, J. (Eds.). (1978). Hearth and home: Images of women in the mass media. New York: Oxford University Press.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda