JurnalPost.com - Kesenjangan ekonomi antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah di Jakarta hingga pertengahan tahun 2025 semakin jelas terlihat di berbagai aspek kehidupan. Sebagai pusat perekonomian Indonesia, Jakarta seolah memperlihatkan dua dunia yang berbeda dalam satu wilayah yang sama. Perbedaan itu tampak nyata di berbagai sudut kota. Di kawasan elite seperti Sudirman, Kuningan, dan SCBD Jakarta Selatan, berdiri megah deretan apartemen dan kondominium modern yang dilengkapi fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, spa, taman bermain anak, hingga keamanan 24 jam. Para penghuni kawasan ini umumnya adalah kalangan profesional, pengusaha, atau eksekutif perusahaan nasional dan multinasional dengan penghasilan tinggi. Mereka menggunakan kendaraan pribadi mewah atau layanan transportasi daring premium untuk menunjang aktivitas harian, seperti bekerja, berbelanja di mal besar, atau berolahraga di klub kebugaran ternama.
Di sisi lain, wilayah seperti Penjaringan, Tanjung Priok, Tambora, dan sebagian Jakarta Barat dihuni oleh warga berpenghasilan rendah yang tinggal di permukiman padat penduduk atau rumah susun sederhana. Banyak di antara mereka yang bekerja di sektor informal sebagai pedagang kaki lima, buruh harian, pengemudi ojek daring, dan pekerja serabutan. Penghasilan kelompok ini tidak tetap, bahkan kerap di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.067.381 per bulan. Sebagian hanya mampu membawa pulang antara Rp2 juta hingga Rp4 juta setiap bulannya, bergantung pada jumlah pesanan atau proyek harian yang didapat.
Perbedaan tingkat penghasilan ini mempengaruhi pola konsumsi. Warga berpenghasilan tinggi biasa menghabiskan waktu akhir pekan di pusat perbelanjaan modern seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, atau Pacific Place, membeli produk bermerek dan menikmati berbagai fasilitas hiburan. Sementara itu, warga berpenghasilan rendah lebih memilih berbelanja di pasar tradisional atau warung kelontong untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Akses terhadap layanan pendidikan pun mencerminkan ketimpangan serupa. Anak-anak dari keluarga kaya mengenyam pendidikan di sekolah swasta favorit atau sekolah internasional yang dilengkapi laboratorium canggih, pengajaran bahasa asing, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti coding, seni, dan olahraga. Biaya pendidikan di sekolah ini dapat mencapai puluhan juta rupiah per semester. Di sisi lain, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebagian besar bersekolah di sekolah negeri dengan fasilitas terbatas. Meski biaya sekolah gratis, banyak kebutuhan penunjang seperti buku, seragam, atau perlengkapan belajar lainnya yang tetap menjadi beban orang tua.
Akses terhadap layanan kesehatan juga menunjukkan ketimpangan yang nyata. Masyarakat berpenghasilan tinggi leluasa memilih rumah sakit swasta dengan fasilitas lengkap dan pelayanan yang cepat. Sementara itu, kelompok berpenghasilan rendah lebih bergantung pada fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas atau rumah sakit umum yang sering kali dipadati pasien. Kondisi ini membuat mereka harus menghadapi antrean panjang, waktu tunggu lama, serta keterbatasan alat dan sarana medis dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2024, pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga berpenghasilan tinggi di Jakarta mencapai lebih dari Rp12 juta per bulan. Angka ini hampir empat kali lipat dibandingkan rumah tangga berpenghasilan rendah yang hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp3 juta per bulan. Perbedaan daya beli ini tidak hanya mencerminkan jurang ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang berbeda jauh antarwarga Jakarta.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah perbedaan dalam jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki akses ke pekerjaan formal bergaji tinggi, seperti manajer, konsultan, analis keuangan, atau pengembang perangkat lunak. Sebaliknya, masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan dasar atau menengah sulit bersaing di pasar kerja formal dan akhirnya bekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan dan jaminan sosial.
Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan bergizi, pendidikan anak, dan layanan kesehatan berkualitas. Tidak sedikit warga berpenghasilan rendah yang harus menempuh perjalanan jauh dengan transportasi umum untuk bekerja, mengurangi waktu bersama keluarga, bahkan mengambil pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Hingga kini, kesenjangan sosial ekonomi di Jakarta masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan. Para pengamat menilai diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk memperluas akses kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, serta pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan.
Kondisi ini menegaskan bahwa Jakarta masih harus bekerja keras untuk mengurangi jurang perbedaan kesejahteraan di antara warganya, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir golongan saja.
Penulis: Arlia Ainunnisa Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda