JurnalPost.com - Setiap hari, jutaan porsi makanan dibagikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besarnya angka tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun, di balik setiap porsi makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat, terdapat satu pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan: apakah makanan tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi?
Keberhasilan program makan sekolah tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap hidangan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, MBG terus berkembang menjadi program berskala nasional. Perluasan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan besarnya upaya pemerintah dalam menjangkau masyarakat. Namun, semakin luas pelaksanaan program, semakin besar pula tanggung jawab untuk mengendalikan risiko keamanan pangan.
Sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah menjadi pengingat bahwa pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Keamanan Pangan Menjadi Tantangan Program MBG
Data Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press pada 5 September 2026 mencatat sebanyak 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG sejak program dimulai hingga awal September 2026.
Angka tersebut merujuk pada kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG dan tidak berarti seluruh kasus telah dipastikan penyebabnya melalui pemeriksaan laboratorium. Meski demikian, besarnya jumlah laporan menjadi alasan penting untuk memperkuat evaluasi dan pengawasan.
Pada 3 September 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyampaikan hasil evaluasi internal terhadap sejumlah kejadian gangguan kesehatan. Berdasarkan pemetaan tersebut, sekitar 80–90 persen kasus yang dianalisis berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Persoalan yang ditemukan antara lain berkaitan dengan penerimaan bahan pangan, penyimpanan makanan, pengendalian suhu, serta batas waktu konsumsi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan makanan tidak hanya bergantung pada kualitas bahan baku, tetapi juga pada bagaimana makanan ditangani sejak diterima di dapur hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Makanan yang terlihat bersih dan memiliki aroma normal belum tentu terbebas dari bahaya mikrobiologis. Mikroorganisme seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila makanan diolah, disimpan, atau didistribusikan dalam kondisi yang tidak tepat.
Karena itu, pengawasan keamanan pangan perlu dilakukan pada seluruh tahapan, mulai dari pemeriksaan bahan baku, kebersihan pekerja dan peralatan, pemisahan bahan mentah dan matang, pengendalian suhu, hingga pendistribusian makanan.
Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional.
Peraturan tersebut mengatur berbagai tahapan pengendalian keamanan pangan, termasuk penyimpanan sampel makanan matang pada suhu di bawah 5 derajat Celsius selama 2 × 24 jam.
Dengan adanya regulasi tersebut, persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan aturan, melainkan bagaimana memastikan seluruh ketentuan diterapkan secara konsisten dan dapat dibuktikan pelaksanaannya.
Belajar dari Program Makan Sekolah di Yordania
Pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat pelaksanaan MBG di Indonesia. Salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan program makan sekolah adalah Yordania.
Program Makan Sekolah Nasional di Yordania telah berlangsung sejak 1975. Berdasarkan laporan World Food Programme (WFP), program tersebut menjangkau sekitar 520.000 anak melalui beberapa bentuk bantuan makanan.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah model Healthy Meals, yang melayani sekitar 90.000 anak dengan menyediakan makanan berupa pastri, buah-buahan, dan sayuran.
Model ini dikembangkan melalui proses uji coba sejak 2015 sebelum diterapkan melalui sepuluh dapur komunitas di enam wilayah.
Hal menarik dari pengalaman Yordania bukan hanya jenis makanan yang diberikan, tetapi juga perhatian terhadap sistem keamanan pangan dan pengawasan proses produksinya.
Salah satu pendekatan yang dijelaskan dalam laporan WFP adalah penerapan sistem ketertelusuran atau traceability. Kotak makanan dilengkapi kode QR yang memungkinkan akses terhadap informasi pengujian terkait produk pertanian dan tanah.
Laporan tersebut juga menjelaskan adanya pelatihan keamanan pangan bagi pengelola dapur serta pengenalan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) kepada pekerja.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keamanan pangan tidak cukup dijamin melalui pemeriksaan produk akhir. Kejelasan asal bahan, dokumentasi pengolahan, kemampuan pekerja, dan pengawasan pada titik-titik kritis merupakan bagian penting dari sistem pencegahan.
Pengalaman Yordania juga menunjukkan pentingnya evaluasi program berdasarkan bukti ilmiah.
WFP bersama Pemerintah Yordania dan Bank Dunia melakukan evaluasi menggunakan pendekatan randomized controlled trial atau uji acak terkendali untuk menilai dampak perubahan model penyediaan makanan sekolah.
Evaluasi tersebut mencakup aspek keragaman konsumsi pangan, perilaku, pendidikan, hasil pembelajaran, serta kondisi sosial ekonomi pekerja dapur.
Meskipun skala dan karakteristik program di Yordania berbeda dengan MBG Indonesia, pendekatan pengembangan bertahap, pelatihan, dokumentasi, ketertelusuran, dan evaluasi tetap relevan untuk dipertimbangkan.
Keamanan Pangan dalam Perspektif Filsafat Ilmu
Persoalan keamanan MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengolahan makanan. Di dalamnya juga terdapat persoalan tentang bagaimana suatu pengetahuan dibangun, diuji, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam filsafat ilmu, Heather Douglas melalui konsep inductive risk menjelaskan bahwa penerimaan suatu kesimpulan ilmiah selalu mengandung kemungkinan terjadinya kekeliruan. Kekeliruan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi nyata ketika hasil penilaian ilmiah digunakan untuk mengambil keputusan.
Dalam konteks MBG, menyatakan bahwa suatu makanan telah aman untuk dikonsumsi bukan sekadar keputusan administratif. Pernyataan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Apabila penilaian keamanan pangan ternyata keliru, dampaknya dapat berupa gangguan kesehatan yang seharusnya dapat dicegah.
Karena itu, pengambilan keputusan tidak cukup hanya mempertimbangkan bukti yang tersedia, tetapi juga harus memperhitungkan risiko apabila kesimpulan yang diambil ternyata salah.
Pemikiran tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle.
Prinsip 15 Deklarasi Rio Tahun 1992 menekankan pentingnya tindakan pencegahan ketika terdapat ancaman kerusakan serius, meskipun masih terdapat ketidakpastian ilmiah.
Meskipun prinsip tersebut pada awalnya dirumuskan dalam konteks perlindungan lingkungan, pendekatan kehati-hatiannya dapat menjadi perspektif yang relevan untuk memahami pentingnya pencegahan risiko kesehatan dalam program makan sekolah.
Penerapannya dapat dilakukan melalui pengawasan suhu makanan, pemeliharaan kebersihan dapur, pengendalian waktu distribusi, peningkatan kompetensi pekerja, serta penanganan cepat terhadap laporan dugaan kontaminasi.
Prinsip kehati-hatian bukan berarti menghentikan program yang memiliki tujuan sosial penting. Sebaliknya, prinsip tersebut menekankan bahwa perluasan manfaat harus disertai kemampuan untuk mengendalikan risiko.
Pentingnya Pertanggungjawaban Ilmiah dalam Pelaksanaan MBG
Selain prinsip kehati-hatian, pelaksanaan program pangan berskala nasional juga membutuhkan pertanggungjawaban ilmiah atau scientific accountability.
Artinya, setiap klaim mengenai keamanan suatu sistem harus didukung oleh bukti yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Keberadaan SOP, sertifikat, atau dokumen administratif memang penting. Namun, semua itu belum cukup apabila tidak disertai bukti bahwa prosedur benar-benar dijalankan dalam kegiatan sehari-hari.
Catatan suhu penyimpanan, pemeriksaan bahan baku, dokumentasi distribusi, hasil pengujian laboratorium, serta laporan pengawasan merupakan contoh bukti yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program tidak semata-mata dibangun melalui pernyataan bahwa makanan telah memenuhi standar, tetapi melalui keterbukaan terhadap bukti pelaksanaannya.
Dalam konteks Indonesia, penguatan MBG membutuhkan koordinasi antara BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, pemerintah daerah, pengelola SPPG, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.
Pelatihan pekerja perlu diikuti dengan pemantauan praktik di dapur. Pemeriksaan bahan baku harus disertai pencatatan yang memadai, sedangkan setiap dugaan kontaminasi perlu ditindaklanjuti melalui investigasi yang jelas.
Keberhasilan program juga seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah porsi yang berhasil disalurkan, tetapi mencakup keamanan makanan, kualitas gizi, kondisi kesehatan penerima manfaat, dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
MBG Harus Aman, Bukan Sekadar Gratis
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan sosial yang penting, terutama dalam memperbaiki pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak Indonesia.
Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya tidak serta-merta menghapus nilai penting program tersebut. Namun, persoalan itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan keamanan pangan harus terus diperkuat seiring dengan perluasan jangkauan program.
Pengalaman Yordania memberikan pelajaran bahwa keberlanjutan program makan sekolah membutuhkan perhatian terhadap proses pengolahan, kompetensi pekerja, dokumentasi, ketertelusuran bahan pangan, dan evaluasi berbasis bukti.
Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan tersebut dengan tetap menyesuaikannya terhadap kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, serta skala pelaksanaan MBG yang jauh lebih besar.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak semata-mata ditentukan oleh berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan setiap hari.
Keberhasilan yang sesungguhnya juga harus terlihat dari seberapa kuat sistem dan bukti yang menjamin bahwa setiap porsi makanan yang diterima anak-anak Indonesia benar-benar aman, bermutu, dan bergizi.
Daftar Referensi
Associated Press. (2026, 5 September). Nearly 2,000 Fall Ill in Suspected Food Poisoning Linked to Indonesia's Free School Meals Program. https://apnews.com/article/fc1dfade9dca3b819a907fbbc0d63f98
Badan Gizi Nasional. (2026, 3 September). BGN Perkuat Tata Kelola SPPG, Kepatuhan SOP Jadi Perhatian Utama. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-perkuat-tata-kelola-sppg-kepatuhan-sop-jadi-perhatian-utama
Badan Gizi Nasional. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350932/peraturan-bgn-no-4-tahun-2026
World Food Programme. (2025). School Feeding in Jordan: Healthy Meals Investment Case – Cost-Benefit Analysis Report. https://jordan.un.org/en/306252-school-feeding-jordan-healthy-meals-investment-case-cost-benefit-analysis-report
World Food Programme. (2024, 22 November). Jordan School Meal Programme: Impact Evaluation. https://www.wfp.org/publications/jordan-school-meal-programme-impact-evaluation
Douglas, H. (2000). Inductive Risk and Values in Science. Philosophy of Science, 67(4), 559–579. https://doi.org/10.1086/392855
United Nations. (1992). Rio Declaration on Environment and Development, Principle 15. https://digitallibrary.un.org/record/141565
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda