Hak Atas Kekayaan Intelektual

JurnalPost.com - Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hokum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan.

A. Merek

Ketentuan tentang merek diatur dalam UU No.15 tahun 2001. Undang-undang ini mencabut UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997 tentang Merek. Menurut pasal 1 angka 1 UU No.15 tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang dan jasa.

B. Hak Cipta

Mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan, bahwa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Cipta adalah hal-hal sebagai berikut : • Pengumuman, penditribusian, komunikasi, dan penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. • Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan. • Pengambilan berita actual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. • Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

C. Hak Paten

Ketentuan mengenai Hak Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam pasal 1 Undang-Undang Paten antara lain ditentukan, bahwa yang dimaksud dengan : • Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. • Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. • Invensi adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Permohonan Paten paling sedikit harus memuat : • Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. • Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon. • Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. • Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. • Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. • Pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten. • Judul invensi. • Klaim yang terkandung dalam invensi. • Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. • Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. • Abstrak invensi. Dosen : Dr. Eti Mul Erowati, SH., MHUM Anggota penulis : Doni Miko Setiawan, Mega fauziah, Yessa yantusupita, Putri Innatus Zahra, Yoen Tikasari. Kelas : III/Manajemen 2 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA PURWOKERTO