Fandom K-Pop: Dari Hiburan ke Aksi Sosial, Tantangan Baru bagi Struktur Kekuasaan di Era Digital

Oleh : Halimah Mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945

JurnalPost.com - Dalam dunia yang semakin terkoneksi, fandom K-pop tidak lagi sekadar kumpulan penggemar yang menyukai musik dan idola dari Korea Selatan. Mereka telah bertransformasi menjadi kekuatan sosial digital yang mampu memengaruhi wacana publik global. Melalui industri hiburan, Korea Selatan berhasil mengekspor budaya popnya ke seluruh dunia—sebuah bentuk hegemoni budaya menurut Antonio Gramsci. Namun, dominasi ini tidak sepenuhnya berjalan satu arah. Fandom global, justru memanfaatkan budaya K-pop sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan lokal mereka. Contohnya adalah aksi digital K-popers saat kasus George Floyd mencuat atau ketika mereka menggagalkan kampanye Presiden Donald Trump melalui penguasaan tiket online. Ini adalah bentuk resistensi terhadap dominasi kekuasaan, menunjukkan bahwa fandom bisa melawan dari dalam sistem yang sama.

Dalam perspektif Stuart Hall, identitas bukan sesuatu yang tetap, melainkan terus berubah tergantung konteks. Dulu, K-popers sering dipandang sebagai fans yang hanya sibuk dengan ulang tahun idola atau konser daring. Namun kini, representasi mereka mulai berubah. Media menampilkan K-popers sebagai kelompok dengan kepedulian tinggi terhadap isu sosial seperti keadilan rasial (#BlackLivesMatter) dan kebebasan berekspresi. Identitas baru ini dibentuk melalui aktivitas mereka di media sosial, memperlihatkan bagaimana media bisa menjadi tempat konstruksi dan negosiasi identitas.

Menggunakan teori Michel Foucault, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan tidak hanya datang dari institusi seperti pemerintah atau kepolisian, tapi juga dari masyarakat sipil. Ketika aplikasi kepolisian iWatch Dallas diserbu konten idol oleh fans K-pop sebagai bentuk sabotase terhadap pengawasan aksi protes, ini menunjukkan bagaimana diskursus bisa dibalik dan digunakan sebagai alat melawan kekuasaan. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat statis, melainkan selalu diproduksi ulang dalam relasi sosial, termasuk oleh fandom.

Media sosial pun menjadi ruang arena konflik makna. Budaya populer seperti fandom tidak hanya meniru makna dominan, tetapi juga menciptakan makna tandingan. Misalnya, saat K-popers menggalang dana melalui streaming YouTube untuk donasi sosial, mereka mengubah persepsi bahwa fans hanya konsumtif menjadi produktif dan peduli. Ini membuktikan bahwa budaya populer adalah medan konflik makna, di mana kekuasaan dan nilai dipertarungkan terus-menerus.

Dick Hebdige melihat subkultur sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap norma dominan. Fandom K-pop, yang banyak diisi oleh perempuan muda dan remaja, menantang stereotip gender dan usia yang selama ini meminggirkan mereka dari ruang politik. Lewat fandom, mereka menunjukkan bahwa kelompok yang dianggap “remeh” bisa menjadi aktor politik digital yang kuat.

Pendekatan feminis juga relevan di sini. Dominasi laki-laki dalam wacana publik mulai digeser oleh aksi kolektif para perempuan muda penggemar K-pop. Dengan solidaritas digital, mereka menyebarkan narasi dan mempengaruhi opini publik. Ini menunjukkan agensi perempuan di ranah digital yang selama ini dianggap pasif atau tidak penting.

Dari perspektif postkolonialisme, masuknya budaya Korea lewat K-pop menantang dominasi budaya Barat. Para penggemar dari berbagai belahan dunia justru menyuarakan isu-isu lokal mereka melalui fandom ini. Budaya Asia yang dulunya dianggap inferior kini mendapat panggung global. Ini menjadi bukti bahwa globalisasi tidak selalu menghapus identitas lokal, tapi bisa menjadi sarana perlawanan terhadap imperialisme budaya.

Praktik budaya fandom K-pop merefleksikan dinamika kekuasaan yang semakin cair di era digital. Mereka mempertanyakan siapa yang berhak menentukan narasi dominan, siapa yang memiliki suara, dan bagaimana kekuasaan bisa diperebutkan di ruang publik digital. Fandom telah menjadi medan tanding antara ideologi dominan dan wacana tandingan, sekaligus ruang produksi makna baru yang sering kali tak terduga.

Fenomena fandom K-Pop nunjukin kalau budaya populer sebenarnya bisa jadi alat buat perubahan sosial, asal dijalani dengan sadar dan nggak cuma ikut-ikutan tren. Para fans udah buktiin kalau mereka bisa bikin gerakan solidaritas, ngangkat isu sosial, dan bahkan ngelawan sistem yang mereka anggap nggak adil. Tapi biar dampaknya nggak cuma sementara, perlu ada pemahaman soal media dan cara kerja kekuasaan di baliknya. Edukasi soal literasi media penting banget, supaya aksi-aksi mereka nggak berhenti di viral doang, tapi bisa terus berlanjut dan makin terarah.

Sebagai langkah nyata, fandom bisa mulai bangun kerja sama sama komunitas masyarakat sipil atau organisasi sosial biar aksi mereka punya dampak lebih luas. Misalnya, ikut program edukasi, donasi untuk isu lokal, atau bantu sebar informasi soal keadilan sosial. Dari sisi teori, pendekatan interseksionalitas dari feminisme bisa dipakai buat ngeliat posisi mereka—karena di dalam fandom sendiri ada banyak pengalaman yang beda-beda, dari sisi gender, umur, ras, sampai kelas sosial. Kalau semua itu diperhatiin, suara mereka yang selama ini jarang didengar bisa punya tempat dan benar-benar dihargai sebagai bagian dari perubahan yang lebih besar. Jadi, fandom K-Pop itu bukan cuma penggemar hiburan, tapi juga bisa jadi bagian dari gerakan sosial yang kuat.