JurnalPost.com, Tanjungpinang, 12 Juni 2025 — Seratus hari pertama pemerintahan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris, menjadi penanda bahwa janji politik yang digaungkan selama kampanye mulai ditunaikan secara bertahap. Beberapa capaian strategis di berbagai sektor menunjukkan arah pembangunan yang pro-rakyat dan berpihak pada kelompok marjinal.
Pemerintah Provinsi Kepri meluncurkan sejumlah program unggulan, antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau sekitar 37.000 anak sekolah dari PAUD hingga SMP. Program ini diarahkan untuk menurunkan stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar.
Beasiswa pendidikan tinggi senilai Rp 3 miliar untuk 1.176 mahasiswa D-III hingga S2 dari keluarga kurang mampu dan berprestasi, menjadi wujud konkret dari visi peningkatan SDM Kepri.
BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk lebih dari 40.000 petani dan nelayan, sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap profesi rentan.
Pencapaian pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi, dengan TLRHP tertinggi se-Sumatera (87,13%) serta penyelesaian rekomendasi pengawasan internal di berbagai OPD.
Pembangunan dapur gizi, flyover, dan program Kepri Terang (kelistrikan pulau-pulau terpencil) yang sedang dalam proses perencanaan 2025–2026.
Dorongan terhadap RUU Provinsi Kepulauan yang menuntut kewenangan 12 mil laut agar diberikan kepada daerah—sebuah langkah penting dalam kedaulatan sumber daya lokal.
Tanggapan Pemuda ICMI Kepri
Pemuda ICMI Kepulauan Riau, sebagai bagian dari elemen intelektual muda Muslim dan mitra kritis pemerintah, memberikan apresiasi atas kerja cepat tersebut. Namun, Pemuda ICMI juga mengingatkan bahwa kecepatan tanpa kualitas, dan pencitraan tanpa sistematika, bisa menjadi jebakan pembangunan semu.
“Kami mencatat bahwa Pemerintah Provinsi telah memulai langkah-langkah yang baik, dengan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir, petani, dan pelajar. Ini bentuk konkret dari janji kampanye yang tidak hanya berhenti di spanduk dan baliho,” AndriansyahSinaga, Ketua Pemuda ICMI Kepri.
Meski demikian, Pemuda ICMI Kepri menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi:
1. Program MBG perlu disertai monitoring gizi jangka menengah dan pelibatan tenaga gizi profesional, agar tidak sekadar pembagian makanan massal, tetapi berdampak pada perkembangan anak.
2. Distribusi beasiswa perlu menjangkau daerah hinterland dan pulau-pulau terluar agar tidak menimbulkan kesenjangan baru. “Jangan sampai beasiswa hanya dinikmati anak kota, sementara anak pesisir tertinggal,” ujar Andriansyah.
3. Pemberdayaan ekonomi pemuda masih perlu digenjot. Akses permodalan nol bunga bagi UMKM sangat baik, tetapi harus disambungkan dengan digitalisasi UMKM dan pelatihan ekonomi kreatif.
4. RUU Provinsi Kepulauan yang diusulkan ke pusat merupakan langkah strategis, tetapi Pemuda ICMI menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan ormas dalam advokasinya, agar tidak sekadar menjadi wacana elit daerah.
Harapan dan Rekomendasi
Sebagai organisasi pemuda yang lahir dari rahim keilmuan dan nilai Islam, Pemuda ICMI Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal program-program Pemerintah Provinsi dengan kritis, konstruktif, dan kolaboratif.
“Kami bukan oposisi, tapi mitra berpikir. Kami siap memberikan masukan strategis berbasis data, riset, dan kepedulian sosial,” tegas Andriansyah.
Pemuda ICMI juga berharap agar Pemerintah Provinsi membuka forum musyawarah pembangunan lintas elemen secara rutin, tidak hanya menjelang Musrenbang, melainkan sebagai kanal aspirasi anak muda yang lebih segar, solutif, dan partisipatif.
” 100 hari kerja adalah awal yang menjanjikan. Tapi tantangan sesungguhnya adalah mengubah program menjadi budaya pelayanan, mengubah janji menjadi sistem kebijakan, dan mengubah narasi pembangunan menjadi realitas yang dirasakan warga pulau-pulau kecil hingga pusat kota” tutupnya
