Dua Resolusi Konflik Teritorial Israel-Palestina: One State dan Two-State Solution

JurnalPost.com - Terhitung 75 tahun lamanya—sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 hingga saat ini, begitu pula konflik antara Israel dan Palestina. Konflik Israel-Palestina bermula dari Deklarasi Balfour (1917) dan Resolusi 181 PBB (1947), yang memicu terjadinya Nakba (1948), Intifada Pertama (1987-1993), Intifada Kedua (2000-2005), Blokade Jalur Gaza (2007), serta berbagai serangan militer yang berlangsung hampir tanpa henti hingga saat ini. Deklarasi perang oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap Palestina setelah Operasi Badai Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, menandai eskalasi sekaligus berlanjutnya salah satu konflik terpanjang dalam sejarah kontemporer. Dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina secara teritorial, terdapat setidaknya dua solusi utama yang ditawarkan, yakni two-state solution (solusi dua negara) dan one-state solution (solusi satu negara). Secara sederhana, two-state berarti Israel dan Palestina menjadi dua negara berdaulat dengan pembagian wilayah yang perlu dinegosiasikan, tetapi didasarkan pada Green Line. Sementara one state, berarti penyatuan Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza menjadi satu negara demokratik. Meski begitu, one-state solution memiliki dua versi berbeda yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

Opsi Pertama: Two-State Solution

Rencana two-state solution sejatinya telah eksis sejak Partition Plan PBB (Resolusi 181) yang menghendaki adanya pemisahan antara state (negara bagian) kelompok etnoreligius Yahudi dengan Arab. Meski demikian, two-state solution baru secara resmi “lahir” dari Oslo Accords (Perjanjian Oslo) pada 1993, di mana perdamaian diusahakan dengan penarikan pasukan Israel pada wilayah Palestina dan pemberian kesempatan bagi Palestina untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan resolusi tersebut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh Yasser Arafat pun mengakui hak Israel untuk eksis. Namun, pada kenyataannya, pihak-pihak yang menolak resolusi two-state kerap memunculkan konflik dan teror. Hal ini terwujud dalam tindakan Baruch Goldstein, seorang ekstremis Yahudi, yang melakukan penembakan pada umat Muslim di Gua Makhpela; diikuti serangan balasan oleh Hamas, yang meluncurkan aksi-aksi bom bunuh diri, ditujukan untuk menyerang warga sipil Israel. Utamanya di bawah pemerintahan Netanyahu serta pasca serangan 7 Oktober oleh Hamas, Israel tidak lagi tertarik untuk merencanakan two-state solution. Tercermin dari pernyataan Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel: "Nothing will stop us. We are going on to the end, until victory, nothing less." (Tidak ada yang akan menghentikan kami. Kami akan berjuang sampai akhir, sampai kemenangan.) Pernyataan tersebut mengindikasikan ambisi Israel untuk mewujudkan Greater Israel, tanpa adanya kompromi terkait pembagian teritori. Terlebih, meski tanpa dukungan dari pemerintah maupun rakyat Israel, two-state solution tetap akan sulit mengingat adanya hubungan dan tensi buruk antara Israel dan Palestina. Jalur untuk mencapai two-state solution saat ini terhalang oleh arah politik Israel serta kebencian di antara masyarakat akibat tewasnya ribuan warga sipil. Solusi yang rencananya akan menciptakan Israel dan Palestina masing-masing sebagai negara berdaulat ini sejatinya merupakan resolusi yang lebih memungkinkan, tetapi resistensi dan perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kembali tanahnya dan ambisi pemerintah Israel untuk mengadakan suatu negara Yahudi (Jewish state) mengakibatkan jalan buntu pada two-state solution. Lantas, bagaimana dengan one-state?

Opsi Kedua: One-State Solution

One-state solution merupakan alternatif yang diciptakan berdasarkan situasi de facto, bahwa Israel dan Palestina berada dalam satu negara. Terdapat setidaknya dua model atau versi implementasi one-state solution. Pertama, pembentukan satu negara demokratik, yang pada akhirnya akan memiliki mayoritas warga Palestina, sehingga Israel tidak akan lagi merupakan negara Yahudi. Model ini tentunya akan mengikis konstitusi Israel terkait hak self-determination yang diberikan kepada orang Yahudi, sehingga apabila terwujud, akan menciptakan conflict of interest. Kedua, Israel akan menganeksasi Tepi Barat dan mengusir rakyat Palestina atau menolak hak kewarganegaraan (seperti hak pilih) mereka. Model ini tidak disetujui karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Model lainnya dianggap terlalu idealis, seperti membentuk negara federal dengan pemerintah pusat serta pembagian distrik Israel dan Palestina, atau one-state de facto, di mana Israel dan Palestina membagi kekuasaan di wilayah tertentu dan rakyat dari kedua belah pihak dapat memperoleh hak residensi di kedua negara. Hal ini mengingat masih kuatnya perlawanan dari kedua belah pihak, yang membuka kemungkinan tindak pelanggaran hak asasi manusia dan konflik lainnya.

Kata dan Data

Dilansir dari Al Jazeera English, Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Palestinian National Initiative, memberikan perspektifnya terkait one-state dan two-state solution. “Apabila one-state, maka haruslah berupa negara demokratik dengan hak-hak setara, termasuk hak kewarganegaraan dan sipil, dan bukan hanya berupa negara demokratik Israel.” Barghouti melanjutkan, “Apabila two-state, maka terdapat dua syarat: Pertama, evakuasi penuh militan atau penduduk Israel dari Tepi Barat. Kedua, negosiasi tidak dilakukan untuk menentukan apa yang akan terjadi, tetapi mengimplementasikan hasil akhir di mana seluruh pihak dapat setuju, yakni dibentuknya negara Palestina (state of Palestine) dan diakhirinya okupansi Israel dengan penentuan batas-batas sesuai keputusan 4 Juni 1967." Berdasarkan data dari Human Rights Watch, Amnesty International, serta B'tselem (organisasi non-profit asal Israel yang mendokumentasikan pelanggaran HAM), Israel dikategorikan sebagai negara apartheid, yakni negara dengan adanya kebijakan yang bersifat segregatif. Hal ini didukung oleh argumen John Mearsheimer, pakar politik dan hubungan internasional Amerika Serikat, pada siniar yang dimoderasi oleh Lex Fridman, opresi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk pembungkaman, di mana pemerintah Israel menginginkan rakyat Palestina untuk tunduk terhadap okupansi dan terciptanya Greater Israel. Mearsheimer mengutip juru bicara IDF: “We are not pursuing precision bombing. And that what we are doing is trying to maximize the amount of destruction and damage that we can inflict on the Palestinians." (Kami tidak merencanakan pengeboman presisi. Apa yang kami lakukan adalah berusaha untuk memaksimalkan kehancuran dan kerusakan yang dapat kami berikan kepada rakyat Palestina.) Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan kesalahan besar Israel, yang menurunkan dukungan internasional secara drastis. Mearsheimer menambahkan bahwa pada minggu pertama sejak serangan Hamas, diperkirakan terdapat 69 persen demonstrasi pro-Palestina, dan 31 persen pro-Israel—saat ini, jumlah demonstrasi di seluruh dunia sebesar 95 persen pro-Palestina dan 5 persen pro-Israel. Opresi Israel terhadap rakyat Palestina yang berlangsung 75 tahun lamanya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Meski kompleks, tekanan internasional, khususnya saat ini, memiliki pengaruh yang kuat demi membebaskan saudara-saudara kita dari penyiksaan dan ketidakharmonisan. Pergeseran polaritas yang terwujud dalam berkembangnya negara-negara berpengaruh seperti Cina dan Rusia tidak lagi menjadikan Amerika Serikat aktor utama, sehingga harapannya intervensi dapat terjadi, utamanya apabila selaras dengan kepentingan nasional negara-negara yang bersangkutan. Penulis: Kennard Surya Setiadi (Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran)