JURNALPOST.COM, JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam beberapa konsolidasi terkahir telah sepakat untuk menolak Proyek Reklamasi. Rklemasi teluk jakarta menjadi mimpi buruk yang sangat menakutkan. Ancaman ekologis, kedaulatan hukum, keberlangsungan hidup sosial para nelayan, dan nasib perekonomian rakyat pesisir menjadi taruhannya.
Proyek reklamasi telah menuai banyak kritik dan penolakan baik dari kalangan aktivis, praktisi, dan akademisi. Sistem hukum dilabrak tanpa mempertimbangkan resiko yang akan muncul. Pemerintah seolah tidak bersikap netral dan tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan Proyek Reklamasi di teluk jakarta. Akhirnya Ikatan Mahasiswa memutuskan untuk melakukan perlawanan dan penyadaran pada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi.
Tepat Pada Hari Selasa 21 Nopember 2017 DPP IMM menggelar Mimbar kedaulatan dengan tema: Reklamasi dan Ancaman Kedaulatan yang akan dihadiri oleh puluhan tokoh nasional, seniman, aktivis, akademisi, masyarakat dan tentunya ratusan kader IMM akan memadati kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kegiatan ini akan dimulai sekitar pukul 18.40 di menara 62 kantor pusat dakwah Muhammadiyah, Jl. menteng Raya 62. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait penolakan Proyek Reklamasi. Berikut adalah pernyataan Sikap DPP IMM.
DENGAN BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, DAN DENGAN DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR. MAKA IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH HADIR UNTUK MENYUARAKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT INDONESIA, HAK ASASI RAKYAT. INDONESIA, HAK KELAYAKAN UNTUK MEMPROLEH KESEJAHTERAAN, DAN JUGA HAK UNTUK MERASAKAN KEADILAN SOSIAL DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. MAKA DARI ITU, IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH MENYATAKAN SIKAP:
1. REKLAMASI TELUK JAKARTA BUKANLAH HANYA MENJADI MASALAH DKI JAKARTA, TAPI SUDAH MENJADI ISU NASIONAL, SEHINGGA IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH MENGAJAK SEGENAP RAKYAT INDONESIA UNTUK BERSAMA - SAMA MENOLAK PENCABUTAN MORATORIUM REKLAMASI TELUK JAKARTA, DAN MENGAWAL PROSES DIHENTIKANNYA PROYEK REKLAMASI JAKARTA.
2. PEMERINTAH HARUS HADIR MELINDUNGI HAK NELAYAN DAN MENCEGAH UPAYA PRIVATISASI LAHAN PANTAI PUBLIK, KARENA DIMANAPUN DI SELURUH DUNIA TIDAK ADA PANTAI PUBLIK YANG BOLEH DISWASTANISASI.
3. PROYEK REKLAMASI ADALAH WUJUD CATATAN BURUK DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM, KARENA TIDAK MENTAATI KETETAPAN HUKUM DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
4. PEMERINTAH HARUS MENGELUARKAN KAJIAN MENYELURUH SEBAGAI SOLUSI PERMANEN DARI POLEMIK REKLAMASI TELUK JAKARTA.
5. PEMERINTAH HARUS INDEPENDEN, TEGAS, TIDAK BOLEH DIINTERVENSI OLEH PIHAK MANAPUN, DAN LEBIH MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN RAKYAT DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN REKLAMASI.
DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH. Muhammad Solihin S (Ketua DPP IMM Bid. Hikmah)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda