JurnalPost.com - Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlambat hingga malam hari dan menjadi sorotan publik di media sosial membuat Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas. Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dihentikan sementara operasionalnya.
Dua SPPG yang dihentikan sementara tersebut yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkep Bungoro Samalewa 1.
Penghentian operasional mulai berlaku pada 16 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Kebijakan ini diambil setelah BGN menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat serta melakukan investigasi awal terkait dugaan kelalaian dalam proses Quality Control (QC) dan kesiapan operasional distribusi di lapangan.
Dari hasil pemantauan, ditemukan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini berdampak pada keterlambatan distribusi paket MBG ke sejumlah sekolah penerima manfaat. Bahkan dalam salah satu kejadian, distribusi baru dilakukan hingga malam hari.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada siswa penerima manfaat di sekolah.
“Program MBG merupakan program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan waktu distribusi,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (15/3).
Menurutnya, keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh kembali terjadi karena dapat mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa.
“Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa investigasi awal menemukan adanya ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan hingga distribusi paket MBG ke sekolah.
“Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum berjalan optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada para penerima manfaat,” jelasnya.
Peristiwa ini sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan terkait keterlambatan distribusi paket MBG diunggah di media sosial dan viral. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan saat gerbang sekolah sudah ditutup.
BGN memastikan paket makanan yang tidak sempat disalurkan pada hari kejadian tidak didistribusikan kembali apabila berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan.
Selain itu, BGN juga akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda