JurnalPost.com – Indonesia memegang julukan sebagai paru-paru dunia dan merujuk pada data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2022, luas hutan di Indonesia mencapai 102,53 juta hektare (ha). Hal tersebut dijabarkan dengan 33,12 juta ha berada di Pulau Papua atau dengan persentase 32,2% dari total luas tutupan hutan Indonesia. Selanjutnya di Kalimantan dengan luas 31,10 juta ha (30,3%), dilanjutkan dengan Pulau Sumatera seluas 16,01 juta ha atau 15,6%, serta di Pulau Sulawesi 10,6% atau seluas 10.86 juta ha. Selebihnya tersebar di Maluku dengan luas 6,37 juta ha (6,2%), Jawa dengan persentase 2,7% atau dengan luas hutan 2,77 juta ha, dan Bali-Nusa Tenggara seluas 2,3 juta ha (2,2%).
Melihat pada data tersebut, terjadi pengurangan total luas tutupan hutan Indonesia sekitar 1,33 juta ha atau 0,7% jika dibandingkan dengan data tahun 2018. Menurut data yang sama, pengurangan banyak terjadi di Pulau Kalimantan. Berdasar pada laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2018-2022 yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengurangan tersebut terjadi karena beberapa faktor, yakni peristiwa alam, penebangan hutan, serta reklasifikasi area hutan menjadi non-hutan.
Berkembangnya manusia menyebabkan hutan menanggung konsekuensinya tersendiri. Hal ini berkaitan dengan salah satu cara guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yakni berupa suatu tempat tinggal. Penebangan demi penebangan dilakukan untuk kepentingan umum dan hal tersebut kadang tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan malah mengakibatkan kerusakan. Akibat pemanfaatan berlebihan, di masa yang akan datang kepunahan hutan tidak dapat dihindarkan.
Adapun dikenal istilah deforestasi yang mana didefinisikan sebagai peristiwa menghilangnya tutupan dari suatu hutan. Sederhananya, peristiwa ini adalah menghilangnya kawasan hutan dan berubah menjadi kawasan lain yakni kawasan bukan hutan. Hal tersebut berdampak menghilangkan fungsi serta struktur dari hutan tersebut. Desforestasi, atau penggundulan hutan, telah menjadi masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Jika merujuk pada data sebelumnya, Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak serius. Desforestasi hutan Kalimantan memiliki konsekuensi yang serius bagi kelestarian lingkungan, kehidupan satwa liar, serta masyarakat setempat.
Salah satu penyebab utama kerusakan hutan Kalimantan adalah penebangan liar yang tidak terkendali, serta perluasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, perkebunan kelapa sawit yang semakin luas menyebabkan kehilangan hutan penting. Hutan Kalimantan juga sangat terpengaruh oleh pertambangan, terutama penambangan batu bara. Hal tersebut pastinya membahayakan lingkungan dan kanekaragaman hayati sangat terancam oleh hilangnya hutan. Orangutan, harimau, dan gajah adalah beberapa spesies yang habitatnya hilang. Hutan juga membantu menjaga siklus air dan mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, desforestasi menyebabkan pelepasan karbon ke atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global.
Melihat dari hasil penelitian 2023 dengan judul Deforestation in Borneo threatens Three Endangered, Endemic Plant Species dikatakan bahwa risiko kepunahan tiga spesies tumbuhan endemik di hutan hujan riparian dataran rendah Kalimantan telah meningkat sebagai akibat dari deforestasi di pulau tersebut. Lebih dari sepertiga hutan Kalimantan telah dihancurkan oleh kebakaran, penebangan, pertambangan, dan perkebunan industri, khususnya sawit, selama beberapa dekade terakhir. Setelah penurunan hingga 70% dalam sepuluh tahun terakhir, spesies vatica rynchocarpa dinyatakan terancam punah. Di sisi lain, spesies havilandii dan V. cauliflora dianggap sangat terancam punah. Para peneliti menuntut metode konservasi utama untuk ketiga spesies tumbuhan adalah perlindungan yang lebih ketat terhadap fragmen hutan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi populasinya saat ini.
Deforestasi hutan Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia berdampak pada masyarakat setempat dan lingkungan. Desforestasi juga dapat menyebabkan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan yang terlibat dalam penebangan atau perkebunan karena banyak masyarakat adat kehilangan akses ke sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kehidupan di Kalimantan diancam oleh penurunan luasan dan kualitas hutan. Termasuk berbagai jenis satwa langka yang ditemukan di Kalimantan, seperti orangutan, bekantan, beruang madu, dan berbagai jenis owa, yang kondisinya terbatas di antara perburuan liar dan hutan yang sempit yang menjadi habitat mereka.
Guna mengatasinya, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berusaha keras. Pemerintah harus membuat kebijakan yang ketat tentang pengelolaan hutan dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam penerapannya, haruslah menerapkan praktik berkelanjutan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan keuntungan dari upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hutan.
Keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangatlah penting. Adanya aturan tidak menjadikan penerapan terlaksana dengan semestinya, akan ada pihak-pihak yang semena-mena yang memanfaatkan kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, masyarakat di sini sebagai operator control yang akan menjadi perpanjangan tangan pembantu pemerintah untuk menumpas ketimpangan atau ketidaksesuaian antara aturan dan praktiknya. Serta dalam hal ini, pemerintah harus pula bersikap adil dan melakukan tindak lanjut dari ketidaksesuaian yang ada dan ataupun laporan dari masyarakat sekitar. Dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, kejadian-kejadian tersebut dapat diminimalisir kerugian atau dampaknya.
Oleh: Delia Putri Anira Hia
Mahasiswa S1 Hukum Universitas Andalas
