JURNALPOST.COM - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat monitoring penggunaan dana desa. BPKP telah menyiapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) untuk menatausahakan tata kelola keuangan desa.
Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana menyerahkan aplikasi Siskudes tersebut kepada Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (22/2).
Penyerahan aplikasi itu dilakukan di sela-sela Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala BPKP Sulsel, yang juga dihadiri pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.
Saat ini, Kepala BPKP Sulsel dijabat oleh Didik Krisdianto, menggantikan Deni Suardini. Ardan mengatakan, mutasi atau rotasi jabatan adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menghadapi dinamika lingkungan tugas yang terus berubah.
"Mutasi atau rotasi merupakan sesuatu yang biasa, untuk menemukan pejabat yang tepat di posisi yang tepat," kata Ardan.
Terkait dana desa, Ardan menyebut BPKP memiliki perhatian yang besar dalam pengawasan penggunaan dana desa. Pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurusi tata pemerintahannya, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan infrastrukturnya. Sehingga, anggaran yang dikucurkan pun sangat besar untuk desa.
"Dana desa yang besar tentunya harus diiringi pula dengan tanggung jawab besar," ujarnya.
Tahun ini, lanjut Ardan, pemerintah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp46,9 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Ia berharap, jangan sampai dana desa tersebut menjadi masalah bagi aparat desa. Untuk itu dikatakannya pemerintah desa dituntut untuk bisa menerapkan prinsip akuntabilitas desa.
"Kami telah menyiapkan produk aplikasi tata kelola keuangan desa atau kami sebut Sistem Keuangan Desa atau Siskudes. Aplikasi ini diharapkan mampu menatausahakan tata kelola keuangan desa sehingga kesulitan akuntansi bisa diatasi. Kami mengharapkan dengan diserahkannya aplikasi Siskudes ini bisa meningkatkan tata kelola keuangan desa di daerah," terangnya.
Sementara itu, dengan adanya aplikadi Siskudes ini, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, meminta kepala daerah di kabupaten/kota untuk memastikan penggunaan aplikasi ini di tiap desa.
"Mari sama-sama kita cek dalam satu minggu ini," kata Syahrul.
Terkait pergantian pejabat Kepala BPKP, Syahrul menyebut siapa saja yang berada di Sulsel adalah orang-orang hebat. Mengingat, Sulsel dinamikanya cukup lengkap.
"Pelantikan ini tentunya disertai berbagai harapan dan optimisme peran BPKP lebih baik, dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Menurutnya, tidak mudah menjadi pejabat pemerintah. Kebijakan yang diambil bahkan bisa diinterpretasi salah. Karena itu, semua harus saling menjaga. BPKP, Kejaksaan Tinggi Sulsel, BPK, Polda, harus saling mengingatkan.
"Administrasi yang baik, secara pasti menentukan tidak ada korupsi. Bahwa terjadi mal administrasi bukan masalah pidana, tapi hukum administrasi. Masalah pemerintahan sangat kompleks. Diskresi dibenarkan tanpa kecurangan. Ingat, yang terpenting di pemerintahan adalah kepercayaan publik," tutupnya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda