Penulis: Ircham Andrianto Taufick
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Pemilik sebuah toko roti mungkin tidak pernah membaca hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Namun, keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut dapat masuk hingga ke ruang usahanya.
Sebagian bahan baku yang digunakan mungkin terpengaruh harga internasional. Mesin produksi dibeli melalui kredit bank. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat menaikkan biaya operasional, sementara suku bunga yang tinggi membuat cicilan semakin berat. Ia membutuhkan rupiah yang stabil sekaligus kredit yang terjangkau.
Masalahnya, bank sentral tidak selalu dapat memberikan keduanya dalam takaran yang sama.
Dilema tersebut menjadi semakin relevan ketika Bank Indonesia memasuki babak kepemimpinan baru. Pada 27 Agustus, Komisi XI DPR menetapkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro sebagai calon Deputi Gubernur untuk periode 2026–2031. Keputusan tersebut selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
Pembicaraan mengenai kepemimpinan baru BI banyak berpusat pada independensi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keduanya penting. Namun, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: ketika berbagai sasaran kebijakan tidak dapat dimaksimalkan secara bersamaan, apa yang harus didahulukan? Dan bagaimana biaya dari setiap pilihan kebijakan tersebut dijelaskan kepada publik?
Ketika Semua Tujuan Terlihat Penting
Bank Indonesia bekerja melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Banyaknya instrumen memberikan ruang bagi bank sentral untuk merespons berbagai persoalan secara bersamaan.
Namun, banyaknya instrumen juga menghadirkan tantangan lain: bagaimana menentukan bobot masing-masing sasaran pada waktu dan kondisi yang berbeda.
Tidak semua tujuan selalu bergerak searah.
Suku bunga, misalnya, dapat digunakan untuk membantu menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas rupiah. Namun, tingkat bunga yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan biaya kredit bagi rumah tangga maupun dunia usaha.
Pelonggaran kebijakan makroprudensial dapat membuka ruang lebih besar bagi penyaluran kredit, tetapi tidak otomatis membuat pelaku usaha mengajukan kredit untuk investasi.
Digitalisasi sistem pembayaran meningkatkan efisiensi dan mempercepat transaksi. Namun, semakin cepat dan terhubung suatu sistem, semakin besar pula tuntutan terhadap ketahanan infrastruktur, keamanan, serta perlindungan konsumen.
Karena itu, tantangan kepemimpinan bank sentral menjadi semakin kompleks. Dewan Gubernur BI tidak hanya harus menentukan instrumen yang digunakan, tetapi juga persoalan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan kapan suatu tujuan perlu diprioritaskan dibandingkan tujuan lainnya.
Bauran Kebijakan dan Kejelasan Jangkar
Rapat Dewan Gubernur Agustus mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas rupiah dari dampak gejolak global, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pada saat yang sama, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit.
Data memperlihatkan betapa rumitnya ruang pilihan tersebut.
Pada 28 Agustus, nilai tukar rupiah tercatat Rp17.703 per dolar AS, menguat dibandingkan posisi akhir Juli sebesar Rp18.058 per dolar AS. Inflasi Juli turun menjadi 2,88 persen secara tahunan dari 3,34 persen pada Juni. Sementara itu, kredit perbankan tumbuh 13,58 persen secara tahunan, meningkat dari 12,67 persen pada bulan sebelumnya.
Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bank sentral tidak sesederhana memilih antara mengetatkan atau melonggarkan.
Inflasi yang terkendali memberikan ruang untuk mendukung pertumbuhan. Pertumbuhan kredit menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan. Namun, tingginya gejolak global membuat stabilitas nilai tukar rupiah tetap membutuhkan perhatian ekstra.
Di sinilah konsep bauran kebijakan menjadi penting.
Bank sentral tidak harus menginjak pedal gas atau rem dengan seluruh instrumennya secara bersamaan. Instrumen yang berbeda dapat digunakan untuk merespons persoalan yang berbeda.
Namun, semakin kompleks bauran kebijakan yang diterapkan, semakin besar pula kebutuhan untuk menjelaskan kepada publik tujuan mana yang sedang ditempatkan sebagai jangkar utama.
Fleksibilitas kebijakan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas.
Publik tidak membutuhkan janji bahwa seluruh sasaran akan selalu tercapai secara bersamaan. Publik justru membutuhkan penjelasan yang jernih mengenai mengapa suatu risiko perlu ditangani lebih dahulu dibandingkan risiko lainnya.
Pertumbuhan Bukan Tugas BI Sendiri
Di titik inilah muncul sebuah kontra-argumen. Jika stabilitas terlalu diutamakan, apakah bank sentral berisiko menjadi terlalu konservatif ketika Indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi?
Pertanyaan tersebut layak dipertimbangkan.
Namun, mendukung pertumbuhan tidak sama dengan memikul seluruh beban pertumbuhan ekonomi.
Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas makroekonomi, memastikan likuiditas yang memadai, memperkuat intermediasi perbankan, serta memastikan sistem pembayaran berfungsi dengan baik.
Namun, peningkatan produktivitas industri, kualitas pendidikan, efisiensi logistik, ketersediaan energi, kepastian regulasi, kualitas investasi, hingga penciptaan lapangan kerja tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan suku bunga ataupun likuiditas.
Jika setiap perlambatan ekonomi dibebankan kepada bank sentral, terdapat risiko bahwa obat moneter justru diberikan kepada penyakit yang sesungguhnya bersifat struktural atau fiskal.
Karena itu, sinergi tidak berarti seluruh lembaga harus mengerjakan semua persoalan secara bersamaan.
Pemerintah dan bank sentral dapat bergerak menuju tujuan yang sama dengan instrumen, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda. Pembagian peran yang jelas justru membuat koordinasi kebijakan menjadi lebih kredibel.
Keberanian Menjelaskan Pilihan
Lalu, berdasarkan apa suatu prioritas kebijakan seharusnya ditentukan?
Setidaknya terdapat tiga ukuran.
Pertama, urgensi. Risiko yang berpotensi berkembang menjadi krisis membutuhkan respons yang lebih cepat.
Kedua, besarnya kerusakan. Hilangnya jangkar inflasi, terganggunya stabilitas sistem keuangan, atau runtuhnya kepercayaan publik membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk dipulihkan dibandingkan perlambatan ekonomi yang bersifat sementara.
Ketiga, keunggulan institusional. Bank Indonesia harus dapat bertindak tegas terhadap persoalan yang memang berada dalam mandat dan kapasitas instrumen yang dimilikinya.
Namun, terdapat satu ukuran tambahan yang juga layak mendapatkan perhatian dalam komunikasi kebijakan: dampaknya terhadap masyarakat.
Setiap keputusan bank sentral membawa konsekuensi yang tidak selalu dirasakan secara sama oleh setiap kelompok.
Kebijakan yang baik secara agregat sekalipun dapat menimbulkan beban yang berbeda bagi kelompok yang berbeda. Suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, misalnya, dapat dirasakan sebagai tambahan biaya oleh debitur. Sebaliknya, stabilitas nilai tukar dan inflasi dapat memberikan kepastian lebih besar bagi rumah tangga maupun pelaku usaha dalam merencanakan pengeluaran dan investasi.
Karena itu, kepemimpinan yang kredibel bukan hanya kepemimpinan yang mampu menggunakan instrumen secara tepat.
Kepemimpinan yang kredibel juga berani mengakui bahwa, dalam kondisi tertentu, tidak seluruh kepentingan dapat dimaksimalkan secara bersamaan. Setelah itu, pilihan yang diambil harus dapat dijelaskan secara terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di situlah kepemimpinan baru Bank Indonesia akan diuji: bukan hanya pada kemampuan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, tetapi juga pada kejernihan menentukan prioritas serta konsistensi dalam mempertanggungjawabkan setiap pilihan.
Jika setiap keputusan kebijakan membagi manfaat dan biaya secara tidak sama, apakah kredibilitas bank sentral hanya diukur dari tercapainya stabilitas dan pertumbuhan?
Ataukah kredibilitas itu juga seharusnya dilihat dari keberaniannya menjelaskan siapa yang paling terdampak, mengapa dampak tersebut muncul, dan mengapa biaya itu dianggap layak ditanggung demi kepentingan ekonomi yang lebih besar?
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pandangan institusi tempat penulis bekerja.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda